Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh

Tgl terbit: Senin, 22 Desember 2014

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM untuk segera memberi penjelasan kelanjutan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh.

Sejak 8 November 2013, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan mengenai pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi pada masa Daerah Operasi Militer (1989-1998), paska Daerah Operasi Militer dan sebelum Darurat Militer, sampai dengan masa Darurat Militer (1998-2003). Dari hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut disimpulkan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat pada lima [5] peristiwa, yakni Rumah Geudong di Pidie (1998), Simpang KKA di Aceh Utara (1999), Bumi Flora di Aceh Timur (2001), Timang Gajah di Bener Meriah (2001) dan Jambu Keupok di Aceh Selatan (2003).

Terhadap kelima kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan analisis dokumen awal; melaksanakan rapat koordinasi; kemudian menetapkan 2 kasus prioritas penyelidikan, yaitu kasus Simpang KKA dan Jambu Keupok dikarenakan keterbatasan anggaran dan tenaga penyelidik. Setelah Juni 2014, kembali ditetapkan bahwa prioritas penyelidikan pro-justisia untuk tahap pertama adalah penyelidikan pro-justisia untuk Peristiwa Simpang KKA, dikarenakan kompleksitas peristiwa serta tindak kejahatan, kesiapan pihak yang diperiksa, dan lagi-lagi anggaran yang terbatas. Namun hingga saat ini belum juga ada kejelasan kelanjutan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, baik terhadap Peristiwa Simpang KKA yang dijadikan prioritas, apalagi keempat peristiwa lainnya.

Ketidaksigapan Komnas HAM dalam menyelidiki 5 peristiwa di atas telah menyebabkan penundaan pemenuhan hak korban dan keluarga korban seperti hak atas keadilan, hak atas informasi dan hak atas pemulihan, diantaranya seperti yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penundaan ini berakibat buruk bagi kondisi korban dan keluarga, baik sisi sosial, ekonomi maupun politis.

Sebagai perbandingan, penyelidikan pro-justisia yang dilakukan Komnas HAM terhadap sebagian pelanggaran HAM berat masa lalu berhasil diselesaikan dan diserahkan kepada Jaksa Agung (tahap pertama) dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun; yakni Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II (September 2001-April 2002), Kerusuhan Mei 1998 (Maret 2003-Maret 2004), serta Wasior-Wamena (Desember 2003-September 2004). Dengan telah dijadikannya Simpang KKA sebagai prioritas penyelidikan, seyogyanya hasil penyelidikan pro-justisia atas peristiwa Simpang KKA dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun.

Untuk itu, kami mendesak Komnas HAM agar tidak mengulur-ulur waktu, dan segera memberi penjelasan kelanjutan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh serta segera mengeluarkan rekomendasi hasil penyelidikan pro-justisia Komnas HAM terhadap 5 kasus tersebut.

Jakarta, 22 Desember 2014
Badan Pekerja KontraS,



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 29,766 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org