Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman



Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016

Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan:
Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim – Fredy Budiman

PUTUSAN MUHAMAD MUKHTAR
(2072/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar)

 

Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.

Setidaknya dalam waktu 2 pekan terakhir, kami telah memeriksa tidak kurang 6 berkas putusan pengadilan (satu di antaranya adalah putusan pengadilan tinggi militer). Enam berkas putusan tersebut memiliki rantai keterkaitan peristiwa yang berujung pada penyergapan 1 truk kontainer berisi 1,412,476 pil MDMA di pintu Tol Kamal, Karet Penjaringan. Meski secara konsisten barang bukti diterangkan dimiliki oleh Chandra Halim namun peristiwa ini juga menjadi salah satu pemberat ganjaran hukuman kepada Fredy Budiman hingga vonis hukuman mati. Siaran pers ini akan berfokus pada berkas putusan Muhamad Mukhtar.

Pertama, diketahui bahwa berkas atas nama Muhamad Mukhtar alias Muhamad Moektar alias TAR yang divonis seumur hidup sejak tahun 2012 karena terbukti membantu pengiriman pake barang MDMA untuk kasus Fredy Budiman adalah salah satu aktor lapangan yang ditugasi Fredy Budiman untuk mengurus persiapan pengiriman paket sampai tempat tujuan yakni GUDANG I di alamat JL. KAMAL RAYA BLOK 1.7 NO. 12A CENGKARENG JAKARTA BARAT. Alamat ini yang juga diubah dan diketahui dalam berkas putusan adalah GUDANG II di alamat JL. KAYU BESAR DALAM GANG PORTAL NO. 22 RT 10/RW 11 BELAKANG PERTAMINA ELPIJI CENGKARENG JAKARTA BARAT.

Kedua, diketahui bahwa sebelum paket barang dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, telah ditetapkan sebuah operasi CONTROLLED DELIVERY melibatkan tim gabungan dari pihak BNN dan Bea Cukai. Tim dibentuk pada tanggal 15 Mei 2012 (rapat koordinasi di kantor Bea Cukai Rawamangun) dengan setidaknya terdapat 4 SURAT TUGAS yang diberikan secara khusus kepada tim Bea Cukai untuk melakukan perbantuan penugasan CONTROLLED DELIVERY.

Ketiga, upaya untuk menghentikan paket barang di tengah jalan (KELUAR PINTU TOL KAMAL), dengan termasuk melakukan penangkapan kepada Mukhtar namun tidak ‘membiarkan’ paket barang dengan pengawasan penuh hingga ke GUDANG II nampak tidak memenuhi standar-standar CONTROLLED DELIVERY. Ketika pencegatan ini tidak berhasil menjelaskan (termasuk di dalam berkas):

  1. Siapa yang menyerahkan/memberikan paket barang?
  2. Siapa yang diserahi/diberikan sesuatu (paket barang)?

Keempat, dalam konteks peristiwa 2012 ini, baik BNN dan Bea Cukai melakukan model CONTROLLED DELIVERY yang tidak memiliki landasan petunjuk pelaksanaan. BNN hanya bersandar pada UU No. 35/2009 tentang Narkotika, di mana pada Pasal 75(j) mengutip, “Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.” Namun dalam aturan hukum tidak dijelaskan secara spesifik terkait CONTROLLED DELIVERY.

Kami juga ingin memverifikasi bahwa PBB melalui instrumen internasional United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance (1988) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan CONTROLLED DELIVERY adalah “suatu ‘teknik’ yang memungkinkan pengiriman/pembawaan narkotika yang dicurigai untuk melewati, masuk ke dalam satu atau lebih daerah teritorial negara lain dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan otoritas yang berwenang di daerah tersebut, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi orang/pihak yang terlibat dalam permufakatan untuk melakukan kegiatan produksi, manufaktur, distribusi, pembenihan, dan lain-lain di bidang narkotika dan psikotropika.”

Sebagai ilustrasi kami ingin tambahkan bahwa di dalam berkas Muhamad Mukhtar terdapat 3 nama utama yang memiliki peran-peran khusus: (1) Fredy Budiman berperan untuk menyiapkan dan mengatur orang-orang di lapangan untuk mempercepat proses pengeluaran barang hingga barang masuk ke gudang penyewaan (OPERATOR) ; (2) Hani Sapta berperan untuk mengenalkan dan/atau membuka jaringan pelabuhan, termasuk memiliki orang yang mempermudah administrasi dokumen dan mengeluarkan barang dari pelabuhan, (3) Chandra Halim berperan sebagai penghubung produsen barang di Tiongkok, diapun diketahui sebagai orang kepercayaan dari produsen.

Dengan kejanggalan-kejanggalan di atas maka kami ingin menjelaskan adalah sebuah kemutlakan untuk mengangkat berkas putusan Muhamad Mukhtar sebagai salah satu dugaan bukti tumpulnya putusan yang sebenarnya bisa dijadikan bukti petunjuk baru untuk melihat peta peristiwa Mei 2012. Bukti-bukti petunjuk lainnya akan menarik untuk ditelusuri melalui sebuah penyelidikan independen yang juga menjunjung tinggi akuntabilitas, semangat koreksi dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik.

 

 

Jakarta, 12 Agustus 2016

 

Tim Berantas Mafia Narkoba



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,447 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org