Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional



Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2016

Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional

 

KontraS bersemarak dengan peringatan Hari HAM Internasional, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember 2016. Pada sejarahnya, tanggal ini diperingati dengan momentum pengesahan Deklarasi HAM pada 1948. Dalam perkembangannya, Peringatan hari HAM menjadi upaya global dalam meminta setiap negara untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan melalui upaya keadilan dan jaminan kesejahteraan. 

Pada konteks hari ini di Indonesia, KontraS melihat upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, sebagai dijamin dalam UUD 1945 (terutama setelah Amandemen II), mengalami pemburukan yang mengkhawatirkan. Setidaknya, secara singkat, ada 5 hal yang bisa disampaikan, 

Pertama, soal ketiadaan akses dan jaminan keadilan. Hal ini bisa dilihat, beberapa diantaranya, dari ketiadaan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, kasus Munir, kasus penembakan di Paniai Papua. 

Kedua, soal perampsan Hak atas Tanah dan ketiadaan Perlindungan Masyarakat Adat. Hak atas tanah masyarakat mengalami situasi yang sangat buruk, berbagai perampasan tanah atas nama pembangunan luas terjadi, seperti kasus pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Pelanggaran hak atas tanah juga terjadi oleh praktek bisnis atau korporasi, seperti di pulau kecil Romang Maluku Barat Daya dan pulau Gebe Ternate. Situasi masyarakat disekitar tambang juga memprihatinkan. Ratusan lubang tambang memakan korban jiwa tanpa penyelesaian hukum dan pemulihan lingkungan. Kondisi-kondisi ini memperburuk daya hidup masyarakat adat disekitar lokasi bisnis tersebut. Bahkan banyak dari mereka yang diteror bahkan sampai dibunuh. 

Ketiga, kebebasan Berekspresi dan pemidanaan terhadap pekerja hak masyarakat. Berbagai kasus belakangan muncul secara dipaksakan dan terlihat sebagai upaya membungkam kerja dan informasi dari berbagai aktifis. Sebagai contoh, sudah ada 10 orang aktifis Bali Tolak Reklamasi yang dilaporkan ke Polisi. Pengacara masyarakat Pulau Gebe Ternate juga dipidanakan. Sarana ekspresi Social media menjadi modus baru pemidanaan

Keempat, integritas aparat hukum dan keamanan. Berbagai praktek kekerasan dan penyiksaan terjadi di dalam situasi pengamanan lahan oleh Polri dan TNI, di Lahat, Majalengka, Yogyakarta dll. Dalam soal hukuman mati, juga sangat terang bahwa banyak proses hukum diselewengkan oleh pihak Kejaksaan Agung yang tidak bisa dijelaskan ke masyarakat

Kelima, buruknya kualitas hak sosial. Hal ini bisa dilihat dari kondisi hak atas kesehatan. Kasus Vaksin menjadi kasus penting untuk melihat bagaimana negara kalah dalam kontrol produksi dan distribusi vaksin. 

Gambaran kecil diatas adalah bukti bahwa negara hari ini masih memanjakan para pelanggaran ham menikmati kekebalan hukum.  Negara belum menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan dan keadilan masyarakat dan korban. Sementara penderitaan dan kekecewaan terus meluas. 

Peringatan hari HAM kali ini di Indonesia masih menunjukan perubahan, bahkan dikhawatirkan memburuk. 

Semoga masyarakat tetap semangat ketika Negara masih abai HAM. 

 

Selamat hari HAM Internasional. 

 

 

Jakarta, 10 Desember 2016

Badan Pekerja KontraS 

 

Haris Azhar, S.H., MA

Koordinator KontraS



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 461 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org