Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa



Tgl terbit: Selasa, 14 Maret 2017

Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS
Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa

 

Download laporan lengkap temuan KontraS di sini

 

Kondisi HAM di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit karena:

  1. Negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM, hanya merespons pelanggaran HAM secara artifisial dan pasif bahkan hanya demi keuntungan populisme semata; Negara terus memberikan privilege kepada para pelanggar HAM baik individu–individu maupun korporasi;
  2. Pemerintah dibangun oleh kompromi dan kolusi dengan para pelanggar HAM atas nama konsolidasi politik yang semu, tujuan politik yang pragmatis,  dan tujuan pembangunan, perekonomian yang meminggirkan Hak – hak rakyat
  3. Kondisi tersebut membuat pelanggaran HAM terus terjadi, termasuk model pelanggaran HAM yang terpolarisasi, seperti makin menguatnya korporasi, pemerintah daerah, dan aktor – aktor sipil yang anti demokrasi.

 

Situasi ini tidak hanya menghina martabat korban dan rakyat yang dipinggirkan hak – haknya, tetapi juga semakin menggerus kualitas demokrasi dan prinsip penegakan hukum (rule of law).

Lebih menantang atau menyulitkan lagi karena semua praktik-praktik dan kebijakan – kebijakan  yang melanggar HAM tersebut dikemas dengan isu-isu yang populis tetapi bias kelas dan menegasikan korban dan kelompok rentan;

Hal ini misalkan, dalam isu hak-hak sipil politik:  pemerintah menggunakan isu-isu populis untuk mendapatkan dukungan seperti mempraktikan hukuman mati, pemberantasan terorisme, pemberantasan narkotika, pendekatan keamanan Papua atas nama nasionalisme dan seterusnya. Namun,  tindakan atau kebijakan ini tidak disertai dengan standar dan prinsip-prinsip HAM, budaya  penegakan hukum yang kokoh dan independen, juga reformasi sistem pemidanaan dari mulai tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan penahanan.

Dalam hal hak-hak ekonomi, sosial dan budaya kebijakan atas nama pembangunan, peningkatan ekonomi, pembukaan investasi besar-besaran menjadi prioritas pemerintah, namun dalam kebijakan tersebut menegasikan hak-hak masyarakat, meminggirkan mereka menjadi korban dan pesakitan akibat kebijakan populis tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan perjuangan kelompok  korban kurang mendapat empati dan dukungan bahkan dari mereka yang saat ini mendukung di pemerintahan.

Di konteks lain, KontraS akan terus menjadi rumah sekaligus alat bagi korban dan masyarakat untuk secara jelas, keras terhadap siapapun yang menjadi penguasa, dan akan terus mengoreksi negara untuk memenuhi kewajibannya menghormati, memenuhi, melindungi HAM.

 

 

Jakarta, 14 Maret 2017

 

Yati Andriyani

Koordinator KontraS



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 895 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org