Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KPK Harus Hadir - Penyerangan Novel: Jendela Penghancuran KPK yang Sistemik



Tgl terbit: Jumat, 21 April 2017

KPK Harus Hadir
Penyerangan Novel: Jendela Penghancuran KPK yang Sistemik

 

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan teror dan penyerangan terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Sampai dengan 10 hari paska penyiraman air keras kami belum melihat upaya luar biasa dari KPK sebagai institusi untuk mendorong pengungkapan kasus ini secara  maksimal.

Apa yang terjadi dalam kasus Novel tidak dapat dilepaskan dari kelalaian dan ketidakseriusan pimpinan KPK dalam membangun perlindungan sistemik untuk seluruh unsur di KPK. Termasuk dalam menindaklanjuti semua percobaan atau tindakan teror sebelumnya yang kerap diterima Novel dan penyidik lainnya, juga pimpinan KPK. Di mana ancaman, penyerangan dan kriminalisasi sudah terjadi berulang kali sebelumnya.

KPK masih tampak gamang dan enggan untuk secara terbuka melakukan penyelidikan atas teror, penyerangan, kriminalisasi yang kuat dugaan berkaitan dengan kasus-kasus yang saat ini ditangani KPK. Serangan terhadap unsur KPK selama ini diselesaikan  secara internal dan tertutup. Hal ini mengakibatkan kasus tidak tuntas diselesaikan, dan serangan tetap berulang dengan eskalasi resiko yang semakin tinggi.

Situasi kedaruratan tersebut nampaknya tidak menjadi prioritas KPK. Hal ini terlihat diantaranya dari sikap pimpinan KPK yang menyerahkan penyelidikan kasus Novel kepada pihak Kepolisian tanpa melakukan penyelidikan parallel akan dugaan adanya tindak pidana yang berhubungan dengan kasus korupsi, dalam hal ini tindak pidana untuk menghalang-halangi, mempersulit dan mernghentikan penyidikan tindak pidana korupsi (Obstruction of Justice) yang ditangani KPK.

Fakta bahwa tidak berhasilnya kepolisian dalam mengungkap peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror terhadap sejumlah aktivis anti korupsi di tanah air, dan termasuk terhadap penyidik KPK selama ini, harusnya cukup memberikan tanda bahwa KPK tidak bisa berpangku tangan untuk menyerahkan pengungkapan kasus-kasus tersebut terhadap Kepolisian saja.

 

Dengan cara-cara tersebut, kami khawatir teror terus terjadi berulang karena seolah tidak ada upaya pencegahan, mitigasi, perlindungan, penindakan dan dukungan yang serius dari pihak internal KPK sendiri. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel harus menjadi yang terakhir, upaya ini dapat dilakukan dengan;

Pertama, Pimpinan KPK melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus Novel dengan konstruksi telah terjadi upaya obstruction of justice terhadap KPK;

Kedua, Pimpinan KPK membuka dan menyelidiki  kembali kasus-kasus teror yang terjadi sebelumnya baik kepada Novel maupun penyidik dan pimpinan KPK sebagai sebuah rangkain yang sistemik;

Ketiga, Mendukung Tim Masyarakat Sipil yang juga bekerja untuk memberikan dukungan dalam pengungkapan kasus Novel dan teror terhadap KPK lainnya, sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM sebagaimana dijamin dalam Konstitusi.

 

 

Jakarta, 21 April 17

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK

 

ICW-KRHN-KontraS-LBH Jakarta-PSHK-YLBHI



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 81 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org