Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Janji Jokowi Setelah 13 Tahun Kasus Munir



Tgl terbit: Kamis, 07 September 2017

Janji Jokowi Setelah 13 Tahun Kasus Munir

 

13 tahun kasus pembunuhan aktifis HAM Munir yang diracun pada 7 September 2004 di dalam penerbangan Jakarta – Amsterdam di atas pesawat Garuda Indonesia masih menyisakan pertanyaan siapa dalang pembunuhnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan TPF Kasus Munir dan beberapa orang telah dihukum, seperti Pollycarpus dan beberapa orang pejabat Garuda Indonesia, namun aktor intelektual dari aksi keji itu belum juga tersentuh oleh hukum. Penyidikan juga pernah menjadikan mantan Deputi BIN, Mayor Jendral (Purn) Muchdi PR. sebagai tersangka, walaupun akhirnya divonis bebas pada Desember 2008.

Pembentukan TPF Kasus Munir pada tahun 2004 oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi langkah penting dalam upaya pengungkapan kasus Munir. Namun sangat disayangkan, hasil penyelidikan TPF tersebut tidak pernah diungkapkan ke publik meskipun Keputusan Presiden (Keppres No. 111 tahun 2004) tentang pembentukan TPF mengamanatkan hal tersebut.

Tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK bahkan belum melakukan tindakan apapun dalam upaya penuntasan kasus Munir. Bahkan pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini, kewajiban untuk membuka hasil temuan (laporan) TPF kasus Munir, sebagaimana yang diamanatkan ketetapan ke-9 Keppres No. 111 tahun 2004, menemui jalan buntu. Beberapa waktu lalu Mahkamah Agung menolak kasasi untuk membuka laporan TPF kasus Munir, padahal sebelumnya KIP telah memutuskan agar dokumen tersebut dibuka ke publik.

Lebih dari itu, di awal masa pemerintahan Jokowi – JK, justeru kado pahit yang diterima dalam penyelesaian kasus Munir, yaitu dengan membebaskan Pollycarpus dari penjara dengan memberikan pembebasan bersyarat hingga dia dapat menghirup udara bebas pada 28 November 2014. Tercatat bahwa Pollycarpus setidaknya menerima 12 kali remisi ketika menjalani masa hukuman di dalam penjara.

Penuntasan kasus pembunuhan Munir merupakan tolak ukur seberapa besar komitmen pemerintah Jokowi – JK terhadap penegakan HAM di Indonesia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang berjuang dalam pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Sebaliknya, ketiadaan langkah yang secara tegas diambil oleh pemerintah Jokowi – JK dalam penuntasan kasus Munir dapat memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah Jokowi – JK dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Atas dasar hal tersebut di atas, kami mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap pada komitmennya dalam menuntaskan kasus pembunuhan terhadap aktifis hak asasi manusia Munir, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut; pertama mengambil langkah nyata untuk memenuhi janjinya dalam penuntasan Munir dan kasus pelanggaran HAM lainnya sebagaimana ada dalam janji Nawacita Jokowi –JK. Kedua, membuka kepada publik hasil temuan tim pencari fakta (TPF) kasus Munir dengan meminta salinan dokumen tersebut baik kepada institusi negara seperti Kepolisian dan/ atau Kejaksaan, ataupun lansung kepada Presiden Republik Indonesia ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono.

 

 

Jakarta, 6 September 2017



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 214 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org