Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Anggota Komnas HAM Terpilih 2017 - 2022 Jangan Tersandera Politik `Balas Budi`

Tgl terbit: Kamis, 05 Oktober 2017

Anggota Komnas HAM Terpilih 2017 - 2022 Jangan Tersandera Politik `Balas Budi`

 

Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seleksi tahap akhir pemilihan Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022 pada Selasa, 3 Oktober 2017. 7 nama lolos seleksi uji kelayakan (fit and proper test) tersebut yakni Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah, SH. MH, dan Drs. Amiruddin Al Rahab, M.Si.

Proses seleksi di Komisi III DPR RI  minim akuntabilitas dan parameter. Dari ke-7 nama yang terpilih tersebut masih terdapat nama yang tidak memenuhi parameter dan kategori yang KontraS harapkan. Hal ini mengacu pada hasil pemantauan KontraS sebelumnya, dimana masih terdapat calon Anggota Komnas HAM yang belum mampu memaparkan strategi kerja yang konkrit, hanya menguasai satu isu tertentu saja dan belum memiliki solusi yang jelas untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu.

Kami juga mempertanyakan proses seleksi uji kelayakan di Komisi III DPR RI yang sangat tidak transparan. Pada saat sesi uji kelayakan selesai dilakukan, Pimpinan Sidang Komisi III tidak menginformasikan bagaimana proses pemilihan terhadap calon Anggota Komnas HAM dilakukan. Selain itu, proses pemilihan dilakukan secara tertutup dan berdasarkan musyawarah mufakat. Tidak ada score yang diumumkan kepada publik tentang calon yang memang memiliki pemahaman HAM paling baik dan solusi paling konkrit untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sehingga layak memperoleh nilai tertinggi atau terbaik. Ketidaktransparanan proses pemilihan ini memicu adanya polemik bahwa tahapan uji kelayakan hanya bersifat informal saja karena Komisi III DPR RI sebenarnya telah memiliki nama calon yang diusung.

Dalam proses uji kelayakan ini, kami juga tidak mengetahui parameter apa yang digunakan oleh anggota Komisi III DPR RI dalam menyeleksi dan memilih nama – nama calon untuk menjadi Anggota Komnas HAM nantinya. Adapun porsi pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi III DPR RI sangat tidak seimbang karena hanya didominasi oleh orang – orang yang sama dengan pertanyaan yang berulang. Di samping itu, proses pelaksanaan uji kelayakan selesai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dan terkesan sangat terburu – buru seolah proses yang terjadi hanyalah formalitas saja.

Berdasarkan pada proses diatas, kami meminta anggota Komnas HAM terpilih untuk tidak tersandera dalam politik “balas budi” terhadap anggota DPR maupun elit politik lainnya yang telah memilih mereka. Anggota terpilih harus melepaskan diri dari berbagai kepentingan politik yang mengarah pelemahan agenda HAM dan impunitas atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Anggota Komnas HAM terpilih  juga harus bekerja keras dalam menghadapi tantangan menjelang tahun politik, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang, peran Komnas HAM akan sangat krusial untuk memastikan agenda Hak Asasi Manusia dan demokrasi menjadi prioritas dan menjadi landasan juga parameter dalam tahun politik.

 

 

Yati Andriyani

Koordinator

 

Nnarahubung: Rivanlee - 081391969119



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 149 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org