Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena; Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua



Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2018

Press Release KontraS

17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena;

Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua

 

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan mengkritik atas absennya sikap pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hari ini, 13 Juni 2018 merupakan 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior. Sampai dengan menjelang ahir kepemimpinan  pemerintahan Presiden Jokowi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebatas janji.

Peristiwa Wasior hanya satu dari sekian banyak peristiwa pelanggaran HAM di tanah Papua yang belum diselesaikan. Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM yang berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban, sedikitnya 4 (empat) orang tewas, 39 orang terluka akibat penyiksaan, sebanyak 5 (lima) orang menjadi korban penghilangan paksa dan satu orang menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2004 berkas penyelidikan ini telah dilimpahkan kepada  Kejaksaan Agung guna ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan. Namun hingga saat ini tidak ada kemauan (unwillingness) dari Kejaksaan Agung untuk melakukan proses penyidikan perkara ini. Sedikitnya terjadi dua kali bolak balik berkas perkara antara Kejaksaan Agun dan Komnas HAM, namun berkas tersebut telah kembali diserahkan kepada Kejaksaaan Agung (2008)

Sikap Jaksa Agung tersebut bertolak belakang dengan janji pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional. Dalam merespon perhatian internasional mengenai persoalan di Papua, pemerintah Indonesia dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) PBB atau United Nations 3rd Cycle Universal Periodic Review yang dilakukan di Jenewa pada 3 Mei 2017 menjanjikan akan penyelesaian persoalan ketidakadilan di Papua, termasuk dugaan pelanggaran HAM. Salah satu poin yang disebutkan adalah bahwa Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan Pengadilan HAM di lingkup peradilan negeri Makassar.

Hingga kini janji tersebut masih belum direalisasikan. Alih-alih, terdapat pernyataan Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, pada 1 Juni 2018 (sehari setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan koordinasi dengan Komnas HAM terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu), bahwa kasus pelanggaran HAM berat sulit untuk diselesaikan dengan mekanisme yudisial.  Selain itu, terdapat niatan dan sikap yang kontraproduktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme non-yudisial, yakni Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. DKN tidak berkesesuain dengan standar UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana seharusnya hasil penyelidikan Komnas HAM ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan.  Nuansa impunitas melalui DKN sangat kental. DKN tidak berkesesuain dengan aturan dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini mekanisme pengadilan, akuntabilitas dan keadilan atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua untuk Papua terus dihindari pemerintah.

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member) pada 8 Juni 2018 lalu, harusnya menjadi sebuah jalan pembuka bagi pemerintahan Joko Widodo untuk melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua sesuai dengan aturan dan standar HAM yang berlaku. Karena bagaimanapun juga pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB didapat dari banyaknya pencitraan baik di forum internasional soal kualitas HAM dalam negeri yang nyatanya mengalami stagnansi.

Atas hal tersebut di atas, KontraS mendesak:

Pertama, Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap Jaksa Agung dan Menkopolhukam yang tengah berupaya untuk menutup mekanisme pengadilan dalam penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Wasior Wamena yang diantaranya ditujukan dengan menolak melakukan penyidikan dan memprakarsai pembentukan DKN;

Kedua, Presiden memastikan tindaklanjut janji pemerintah Indonesia dalam sidang UPR untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan di Papua, termasuk memastikan Jaksa Agung melakukan penyidikan untuk kasus Wasior Wamena;

Ketiga, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan secara terbuka  mengenai tindaklanjut pernyataan pemerintah dalam sidang UPR sebagaimana tersebut diatas untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut bukan hanya janji dan diplomasi internasional

 

Jakarta, 13 Juni 2018

 

Yati Andriyani
Koordinator KontraS



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 600 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org