Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
14 Tahun Terbunuhnya Munir: Presiden dan Kapolri Jangan Tunda (Lagi) Mengungkap Konspirasi Pembunuhan Munir



Tgl terbit: Jumat, 07 September 2018

14 Tahun Terbunuhnya Munir:

Presiden dan Kapolri Jangan Tunda (Lagi) Mengungkap Konspirasi Pembunuhan Munir

 

Empat belas tahun negara masih gagal mengungkap dalang pembunuh Munir. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kasus pembunuhan Munir adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih sebatas janji tanpa bukti. Menjelang akhir periode pemerintahan yang dipimpinnya tidak ada kemajuan dalam pengungkapan kasus ini. Pernyataan Presiden justru bertolak belakang dengan tindakan yang ditujukan pemerintah. Ketidakjelasan keberadaan dokumen penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) meninggalnya Munir sengaja diabaikan, dihilangkan atau setidak-tidaknya tidak diketahui status dan keberadaanya. Sejalan dengan itu, Presiden terus menghindar untuk menggunakan otoritas politiknya dalam mendukung pengungkapan kasus Munir, termasuk mengabaikan kewajibannya untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada masyarakat.

Pada tahun ke-14 terbunuhnya Munir, kembali kami menegaskan bahwa negara belum mampu membongkar konspirasi dalam kejahatan ini. Hukum yang tumpul telah membebaskan Pollycarpus dan membiarkannya menutup rapat pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini. Pembebasan Pollycarpus seharusnya menjadi cambuk bagi Presiden dan penegak hukum, bahwa untuk mempertahankan kewibawaan hukum dan integritas bangsa maka penyelesaian kasus Munir tetap harus dan terus dilakukan.

Kami memastikan bahwa pengungkapan konspirasi dalam kejahatan ini masih sangat terbuka. Hasil penyelidikan dan rekomendasi TPF adalah salah satu pintu masuk untuk membuka kembali temuan dan fakta dalam kasus ini. Fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi petunjuk yang cukup banyak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan putusan Perkara Pidana  Nomer 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama Pollycarpus menekankan bahwa:

1) Pollycarpus melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan pemalsuan surat dalam kapasitas turut serta Bentuk perbuatan tindak pidana dilakukan secara berkawan dan berkomplot (conspiracy);

2) Pollycarpus menunjukan sikap yang tidak terus terang, memberikan keterangan dengan berbelit dan tidak benar meskipun yang bersangkutan menyimpan kebenaran yang ia ketahui;

3) Pollycarpus terbukti tidak sendirian dan masih harus diselidiki lagi siapa saja yang turut serta. 4) Majelis Hakim dalam putusannya juga menyebutkan adanya hubungan komunikasi lewat telpon dari nomor handphone yang dikuasai saksi Muchdi Purwopranjono (Mantan Deputi V Badan Intelejen Negara) dengan nomor telepon rumah dan handphone Pollycarpus yang kesemuanya tidak kurang dari 41 kontak bicara. Hal-hal tersebut diperkuat dalam Putusan Peninjuan Kembali (PK) No 133 PK/Pid/2011.

Merujuk pada fakta dan petunjuk di atas, maka sudah seharusnya perintah Kapolri, Jenderal Tito Karnavian kepada Kabareskrim Polri, Irjen Arief Sulistyanto melakuan penelitian kasus Munir untuk segera ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, serius dan profesional oleh jajaran di tubuh  Kepolisian. Kami berharap pernyataan dan perintah Kapolri bukan lagi janji kosong atau hanya cara untuk meredam kekecewaan publik. Penegak hukum harus mampu membuat terang tindak pidana ini hingga mengungkap dalangnya (Doenplegen). Langkah ini dapat dilakukan dengan:

Pertama, Kapolri membentuk Tim Khusus di internal Polri untuk penanganan kasus ini. Tim ini diharapkan dapat membuat penanganan ini lebih fokus dan efektif, dengan melibatkan berbagai pihak yang profesional dan kredibel dari internal kepolisian;

Kedua, Kabareskrim dan Tim menindaklanjuti hasil penyelidikan dan rekomendasi TPF Munir yang telah diserahkan kepada Presiden, melakukan pendalaman fakta-fakta persidangan yang muncul dalam berkas perkara Pollycarpus, baik dalam berkas perkara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, hingga berkas perkara Peninjauan Kembali baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pollycarpus;

 

Ketiga, Presiden dan Kapolri memberikan dukungan yang nyata dan kuat. Dalam hal ini  dukungan politik dari Presiden akan sangat menentukan sejauh mana langkah-langkah maju dapat dimulai dalam pengungkapan kasus ini oleh Kabareksrim dan Tim.

 

 

Jakarta, 7 September 2018

 

KontraS

Suciwati

Imparsial

YLBHI

LBH Jakarta

Amnesty Internasional Indonesia

Setara Institut

AJAR



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 643 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org