Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984 ?34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan??



Tgl terbit: Kamis, 13 September 2018

Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984

“34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan?”

 

Tiga puluh empat tahun silam, tepatnya pada 12 September 1984 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok. Pada momentum penting ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan korban Tanjung Priok mengingatkan kembali Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat.

Peristiwa Tanjung Priok mengakibatkan puluhan orang tewas, disiksa dan menjalani peradilan yang tidak adil dengan tuduhan mengganggu jalannya pemerintahan pada zaman itu. Berdasarkan laporan Komnas HAM, peristiwa ini menimbulkan korban sebanyak 79 orang; yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan meninggal 24 orang. Dalam laporan tersebut juga dinyatakan berbagai tindakan pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa ini, diantaranya; pembunuhan secara kilat (summary killing), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (unlawful arrest and detention), penyiksaan (torture) dan penghilangan orang secara paksa (enforced disappearance).

Pada tahun 2003-2004 telah digelar Pengadilan HAM ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pengadilan tersebut jelas menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Tanjung Priok, akan tetapi pengadilan gagal menghukum para pelaku dan memenuhi hak-hak korban. Pengadilan HAM bukan hanya gagal memberikan kepastian hukum berupa penghukuman terhadap para pelaku, tetapi lebih jauh lagi, pengadilan juga gagal memberikan kebenaran yang sejati atas peristiwa ini. Selain itu, kegagalan ini menjadi salah satu hambatan bagi korban untuk mendapatkan hak atas pemulihan; kompensasi, rehabilitasi dan restitusi. Padahal hak atas pemulihan ini sudah jelas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000  Tentang Pengadilan HAM, yang menyatakan bahwa; “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”.

Peristiwa Tanjung Priok hingga saat ini masih berdampak buruk bagi korban dan keluarganya. Banyak dari mereka mempertanyakan keberadaan keluarganya yang masih hilang. Banyak juga dari mereka yang sampai hari ini harus menanggung biaya pengobatan akibat dari kekerasan yang dialami pada tersebut. Selain itu, korban dengan jumlah yang signifikan harus kehilangan tempat usaha akibat dirampas atau kehilangan pekerjaan karena mendapat stigma negatif. Demikian pula para korban yang masih anak-anak, mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena kehilangan ayah atau kakaknya yang menjadi penopang ekonomi keluarga.

Seyogyanya penyelesaian atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu menjadi prioritas, termasuk peristiwa Tanjung Priok, sebagaimana tercantum dalam visi dan misi pemerintahan Joko Widodo (Nawa Cita) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019-namun hingga kini menjelang akhir masa pemerintahannya, janji akan penuntasan itu belum diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Sehingga, hak-hak korban yang seharusnya dipenuhi oleh negara menjadi terabaikan. Padahal UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa; “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara terutama Pemerintah”. Bunyi di atas juga senada dengan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi; “Perlindungan, pemajuan, penengakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Dengan begitu, jelas bahwa Presiden adalah kunci dari penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak yang berkeadilan bagi korban.

Namun, pemenuhan hak-hak korban juga makin terhambat dengan adanya konsep DKN (Dewan Kerukunan Nasional) yang digagas oleh Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Dalam konsep ini, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dengan alasan proses penyelesaian di peradilan akan menyebabkan konflik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dengan demikian, terlihat bahwa DKN dijadikan sebagai agenda “cuci tangan” yang melanggengkan impunitas dan dijadikan sebagai upaya untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum, mengingat Wiranto juga sebagai terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, jika merujuk Perpres 7/2015 dan Perpres 43/2015, kewenangan Menkopolhukam hanya bersifat koordinasi. Oleh karena itu Menkopolhukam tidak berwenang merumuskan kebijakan terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit penyelesaian peristiwa Pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Tanjung Priok, sebagai berikut;

  1. Membatalkan DKN dan tidak menyerahkan kendali penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Wiranto selaku Menkopolhukam, karena berbagai alasan yang sudah disebutkan diatas;
  2. Membentuk Komisi Kepresidenan sebagaimana telah disebutkan didalam RPJMN 2014-2019. Komisi Kepresidenan yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Presiden. Komisi ini juga harus berisikan figur-figur yang berintegritas, berpihak pada keadilan dan memiliki rekam jejak kredibel pada isu hak asasi manusia. Komisi Kepresiden dipandang tepat untuk menguraikan dan mencari langkah-langkah konstruktif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu;
  3. Mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Tim Pencarian Korban Penghilangan Orang Secara Paksa untuk mencari, menemukan dan mengidentifikasi korban-korban yang masih hilang.
  4. Mendesak Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan dan penuntutan atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM.

 

Jakarta, 12 September 2018

 

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Keluarga Korban Peristiwa Tanjung Priok



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 264 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org