Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Terbuka: Eksekusi Mati Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi



Tgl terbit: Senin, 05 November 2018

Surat Terbuka: Eksekusi Mati Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

 

Kepada Yth:

Menteri Luar Negeri Republik IndonesiaCq.

Direktur Timur Tengah

Direktur HAM dan Kemanusiaan

 

 

Dengan Hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya – mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pekerja migran warga negara Indonesia, Tuti Tursilawati yang dihukum mati tanpa notifikasi kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada tanggal 29 Oktober 2018.

Tuti merupakan pekerja migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi sejak bulan September 2009. Tuti ditangkap pada tahun 2010 dikarenakan tindakan pembunuhan kepada Suud Malhaq Al Utibi yang merupakan majikannya. Hal tersebut terpaksa ia lakukan sebagai bentuk pertahanan diri dari berbagai kekerasan seksual yang dialaminya. Pihak Kedutaan RI sudah menemani proses hukum yang dilakukan di Arab Saudi dan Tuti sama sekali tidak menyangkal bahwa ia telah membunuh majikannya.

Dengan tidak diberikannya notifikasi oleh pemerintah Arab Saudi kepada perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi memperlihatkan situasi atas terbatasnya akses atas informasi di Arab Saudi sebagai usaha dari pemerintah Arab Saudi untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Arab Saudi, terutama terkait dengan hak fundamental, yakni hak atas hidup.

Menurut laporan Amnesty International mengenai hukuman mati, banyak terdakwa dijatuhi hukuman mati setelah persidangan yang tidak adil oleh pengadilan yang menghukum mereka tanpa secara memadai menyelidiki tuduhan "pengakuan" paksa, termasuk di bawah penyiksaan. Pihak berwenang secara rutin gagal memberi tahu keluarga tentang eksekusi keluarga mereka yang akan segera terjadi, atau gagal memberitahu mereka segera setelah eksekusi dilakukan.

Hak untuk hidup dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR harus mengadopsi prinsip ini dengan menghentikan praktek hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Pengakhiran semacam itu akan memperkuat posisi politik dan diplomatik Indonesia dalam membela buruh migran Indonesia yang menghadapi hukuman mati.

Maka dari itu, KontraS ingin memberikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan dari pemerintah yang memiliki mandat terkait dengan kebijakan luar negeri dan politik luar negeri, diantaranya:

Pertama, segera melakukan moratorium hukuman mati dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (2nd OP-ICCPR) sebagai bentuk komitmen penuh dalam melindungi hak atas hidup warga negara Indonesia dimanapun, dan menjadi posisi tawar yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya eksekusi-eksekusi kepada pekerja migran di negara lain;

Kedua, memberikan nota diplomatik kepada Pemerintah Arab Saudi sebagai bentuk protes dan menyesalkan sikap dari pemerintah Arab Saudi yang tidak melakukan penghormatan terhadap hak-hak pekerja migran dan kepatuhan pada tata karma diplomasi internasional terkait dengan mekanisme Mandatory Consular Notification;

Ketiga, membatalkan MoU Republik Indonesia dan Arab Saudi tentang penempatan one channel system kepada Arab Saudi dikarenakan tidak memenuhi syarat dan ketentuan tentang perlindungan hak asasi asisten rumah tangga sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dan Arab Saudi;

Keempat, terus mendukung representative AICHR untuk Indonesia dalam pembentukan ACTIP dan mendorong agar proses pengesahan ACTIP dapat segera terlaksana guna melindungi para buruh migran yang bekerja di regional Asia Tenggara. Selain itu, untuk membuat pembenahan dan kebijakan terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran dengan cara pemantauan dan dokumentasi rutin terkait dengan kondisi para pekerja sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran HAM terhadap pekerja migran;

Kelima, mengimplementasikan komitmen yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam penerimaan rekomendasi-rekomendasi pada Universal Periodic Review Putaran Ketiga terkait penguatan perlindungan buruh migran dengan membuat regulasi dari adopsi Konvensi Perlindungan Buruh Migran Internasional.

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga surat ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sistem pengawasan dan kerjasama terkait dengan pendistribusian dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.

 

Jakarta, 30 Oktober 2018

 

Yati Andriyani
Koordinator

 

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 173 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org