Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2237 Hasil Pencarian

Menagih Pertanggungjawaban Pemerintah Melalui Gugatan Citizen Lawsuit Vaksin Palsu
Tgl terbit: Senin, 18 September 2017
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tindakan Represif Polri Watak Anti Demokrasi Penguasa
Tgl terbit: Sabtu, 16 September 2017
Tindakan represif Polri terhadap peserta dan penyelenggaraan seminar Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965 hari ini di YLBHI kembali menunjukan watak anti demokrasi penguasa negara ini.
Janji Jokowi Setelah 13 Tahun Kasus Munir Janji Jokowi Setelah 13 Tahun Kasus Munir
Tgl terbit: Kamis, 07 September 2017
13 tahun kasus pembunuhan aktifis HAM Munir yang diracun pada 7 September 2004 di dalam penerbangan Jakarta ? Amsterdam di atas pesawat Garuda Indonesia masih menyisakan pertanyaan siapa dalang pembunuhnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan TPF Kasus Munir dan beberapa orang telah dihukum, seperti Pollycarpus dan beberapa orang pejabat Garuda Indonesia, namun aktor intelektual dari aksi keji itu belum juga tersentuh oleh hukum. Penyidikan juga pernah menjadikan mantan Deputi BIN, Mayor Jendral (Purn) Muchdi PR. sebagai tersangka, walaupun akhirnya divonis bebas pada Desember 2008.

KEGIATAN
Menampilkan 155 Hasil Pencarian

Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara atas Kasus Vaksin Palsu Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara atas Kasus Vaksin Palsu
Tgl terbit: Jumat, 21 Juli 2017
Pada 18 Juli 2017, KontraS bersama Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu dan YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) melakukan diskusi publik di Bakoel Koffie, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi yang dimulai pukul 14.00 ini sebagai upaya menolak lupa atas kasus vaksin yang terjadi satu tahun silam bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan juga nyata-nyata belum menyentuh pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan vaksin palsu, serta cenderung mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen vaksin palsu dan pihak rumah sakit/klinik, namun belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan berbagai aktor dibalik bisnis vaksin yang terjadi sejak belasan tahun tersebut.
Laporan Agenda Kegiatan Ramadan For Human Rights Korban Talangsari: Merawat Ingatan melalui Silaturahmi Laporan Agenda Kegiatan Ramadan For Human Rights Korban Talangsari: Merawat Ingatan melalui Silaturahmi
Tgl terbit: Rabu, 12 Juli 2017
Dalam rangka momentum suasana Hari Raya Idul Fitri 1438H, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Hari Jum?at hingga Minggu (tanggal 7 s/d 9 Juli 2017) melaksanakan lawatan silaturahmi bersama korban Peristiwa Talangsari di Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari agenda tahunan yang diselenggarakan KontraS dalam bingkai kegiatan Ramadan for Human Rights. Pada kegiatan Ramadan for Human Rights 2017 ini, KontraS mendapat dukungan dari LAZISMU, dan banyak Individu serta pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan sukses dilaksanakan di Kantor KontraS, pada 20 Juli 2017 dengan tema ?Musnahkan Kebencian dengan Cinta?.
Ngabuburit #PutarBalik Ngabuburit #PutarBalik
Tgl terbit: Selasa, 20 Juni 2017
Sebagai bagian dari generasi yang menikmati warisan reformasi, adalah tugas bersama kita untuk terus mengisi celah-celah kosong pada kerangka keadilan transisi yang terdiri dari hak untuk tahu, hak reparasi, reformasi institusi dan hak atas keadilan. Terutama, dalam rangka bulan Mei yang menyimpan sejarah kelam masa lalu yang hingga kini belum terang, sejarah adalah hal yang wajib dituntaskan oleh pemerintah dalam mencapai kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga negara. Terus bersemangat ?merawat ingatan? dan menolak ?putar balik? fakta sejarah kiranya salah satu modal utama agar kita senantiasa memiliki motivasi meneruskan perjuangan untuk keadilan bersamaan dengan apresiasi penuh kepada kelompok-kelompok termasuk kelompok anak muda yang terus berkreasi dan berinovasi untuk mengasah tahu dan melawan lupa melalui sejumlah medium seperti buku dan produk-produk edukatif lain yang dapat mencerahkan publik secara akurat, informatif dan persuasif.

OPINI
Menampilkan 144 Hasil Pencarian

Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai) Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai)
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 28 Maret 2017
Tanggal 24 Maret ? diperingati sebagai hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Sejak tahun 2010, Dewan HAM PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) telah menyerukan untuk memajukan pemahaman publik tentang pentingnya hak atas kebenaran terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 14 September 2016
Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.
Mempertanyakan komitmen HAM Budi Waseso: Dari buaya hingga Petrus Mempertanyakan komitmen HAM Budi Waseso: Dari buaya hingga Petrus
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2015
Budi Waseso harus tarik pernyataannya berantas narkoba dengan buaya. Apalagi mengaktifkan kembali metode penembakan misterius (Petrus)

BERITA
Menampilkan 6368 Hasil Pencarian

Gagal Hadirkan Saksi, JPU Bacakan BAP Copy-Paste Gagal Hadirkan Saksi, JPU Bacakan BAP Copy-Paste
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 18 Januari 2017
Jakarta - Lanjutan sidang penistaan agama dan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah oleh tiga orang pentinggi Eks Gafatar kembali digelar Senin (16/1/2017), kemarin. Persidangan dengan terdakwa saudara Mahful Muis Tumanurung, Abdussalam dan Andry Cahya telah memasuki edisi ke-12 dan masih mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Pada agenda persidangan kali ini, Abdul Rauf kembali gagal menghadirkan saksi fakta yang diminta oleh Majelis Hakim. Sepuluh orang saksi telah diagendakan untuk dimintai keterangannya, namun semenjak sidang ke-10 hingga sidang ke-12 ini, JPU berturut-turut tidak dapat menghadirkan saksi dengan alasan waktu dan jarak yang jauh.
Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT
Sumber: Kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015
KEFAMENANU, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Kapolri dan Kapolda NTT menggelar proses pidana terhadap personel polisi pos polisi Banat Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri
Sumber: CNNindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota biro kampanye dan jaringan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ninis Rina, mengatakan lembaganya akan melaporkan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan 12 pekerja KontraS saat melakukan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, pada Kamis pekan lalu. Pelaporan dilakukan ke Propam Mabes Polri, pada Senin (14/12) ini.

DATA
Menampilkan 336 Hasil Pencarian

Pilkada, Persekusi, dan Teror Negara
Tgl terbit: Kamis, 15 Juni 2017

BUKU
Menampilkan 63 Hasil Pencarian

Menemukan Hak atas Tanah Pada Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia Menemukan Hak atas Tanah Pada Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 09 November 2016
Pembangunan Nasional sejatinya bisa mendorong pemerataan keadilan sosial bagi terpenuhinya hak-hak rakyat untuk mengelola segenap sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh lapisan sosial masyarakat. Keadilan sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan negara untuk menyediakan akses dan kebutuhan publik, yang melibatkan sistem pembagian secara adil dan merata; termasuk di dalamnya akses terhadap s


Menerapkan Standar Minimum Pekerjaan Psikosial untuk Penghilangan Paksa Menerapkan Standar Minimum Pekerjaan Psikosial untuk Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2016
'Dimanakah mereka?'—ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh keluarga korban penghilangan orang secara paksa. Mereka mendatangi setiap kantor polisi, pusat penahanan, kamp militer, “rumah perlindungan” dan tempat-tempat lainnya untuk menemukan informasi mengenai nasib dan keberadaan orang-orang yang mereka cintai, dimana seringkali mereka mendapat penolakan, diarahkan kesana kemar


Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi
Tgl terbit: Selasa, 13 September 2016
Indonesia tahun 1998. Ratusan ribu manusiayang berasal dari segala jenis kehidupan - mahasiswa, seniman, buruh, orang-orang miskin kota, pegawai dsb. - turun memadati jalanan kota-kota besar. Mereka ngotot menuntut turunnya otokrat Suharto. Gerakan reformasi memekikkan demokrasi, HAM dan keadilan sosial. Mereka mendesak demilitarisasi masyarakat dan politik serta penumpasan korupsi, kolusi dan ne



BULETIN
Menampilkan 95 Hasil Pencarian

Khoe Seng Seng: Tulis Surat Pembaca Didenda Rp 1 Miliar Khoe Seng Seng: Tulis Surat Pembaca Didenda Rp 1 Miliar
Tgl terbit: Senin, 07 Agustus 2017
"Saya membuat surat pembaca yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 26 September 2006 dengan judul “Duta Pertiwi Bohong” dan saya membuat satu surat pembaca lagi dengan judul “Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua” yang dimuat harian Suara Pembaruan pada tanggal 21 November 2006" Khoe Seng Seng


Kasus Eva Bande: Menambah Panjang Daftar Pembela HAM yang Dikriminalkan oleh Negara Kasus Eva Bande: Menambah Panjang Daftar Pembela HAM yang Dikriminalkan oleh Negara
Tgl terbit:
Persoalan Hukum ini bermula dari tindakan PT Berkat Hutan Pusaka (PT BHP) yang menutup akses jalan kantong produksi petani Desa Piondo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dengan menggali lubang sedalam 7 meter dan lebar 4 meter di tiga titik yang berbeda. Hal ini memicu kemarahan petani, sehingga pada tanggal 26 Mei 2011 ratusan petani yang didampingi Eva Bande selaku koordinator


Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kriminalisasi Berujung Eksploitasi Terhadap Penghuni ITC Mangga 2 Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kriminalisasi Berujung Eksploitasi Terhadap Penghuni ITC Mangga 2
Tgl terbit: Senin, 07 Agustus 2017
Sengketa antara penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua dengan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah Susun (PPPRS), pengembang, dan pihak pengelola ITC Mangga Dua lingkungan 1A sudah dimulai sejak 1994. Kebijakan Pengurus PPPRS dan pihak pengelola yang dirasa sewenang-wenang dan memberatkan para penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua menjadi salah satu pemicunya. Banyak kebijakan yang diambil secara



KAMPANYE
Menampilkan 4 Hasil Pencarian


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org