Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BUKU
Menampilkan 62 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 All

Menemukan Hak atas Tanah Pada Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia Menemukan Hak atas Tanah Pada Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 09 November 2016
Pembangunan Nasional sejatinya bisa mendorong pemerataan keadilan sosial bagi terpenuhinya hak-hak rakyat untuk mengelola segenap sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh lapisan sosial masyarakat. Keadilan sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan negara untuk menyediakan akses dan kebutuhan publik, yang melibatkan sistem pembagian secara adil dan merata; termasuk di dalamnya akses terhadap s


Menerapkan Standar Minimum Pekerjaan Psikosial untuk Penghilangan Paksa Menerapkan Standar Minimum Pekerjaan Psikosial untuk Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2016
'Dimanakah mereka?'—ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh keluarga korban penghilangan orang secara paksa. Mereka mendatangi setiap kantor polisi, pusat penahanan, kamp militer, “rumah perlindungan” dan tempat-tempat lainnya untuk menemukan informasi mengenai nasib dan keberadaan orang-orang yang mereka cintai, dimana seringkali mereka mendapat penolakan, diarahkan kesana kemar


Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi
Tgl terbit: Selasa, 13 September 2016
Indonesia tahun 1998. Ratusan ribu manusiayang berasal dari segala jenis kehidupan - mahasiswa, seniman, buruh, orang-orang miskin kota, pegawai dsb. - turun memadati jalanan kota-kota besar. Mereka ngotot menuntut turunnya otokrat Suharto. Gerakan reformasi memekikkan demokrasi, HAM dan keadilan sosial. Mereka mendesak demilitarisasi masyarakat dan politik serta penumpasan korupsi, kolusi dan ne


Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Dugaan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus dalam perkara kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) semakin menguat setelah munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan


Dari Dukacita Menjadi Keberanian: Praktik-praktik Terbaik dalam Mengadvokasi Peraturan Perundangan Anti-Penghilangan Paksa Dari Dukacita Menjadi Keberanian: Praktik-praktik Terbaik dalam Mengadvokasi Peraturan Perundangan Anti-Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Selasa, 02 Agustus 2016
Tidak ada sinetron, film atau buku cerita dapat meniru drama dalam “Dari Dukacita Menjadi Keberanian”. Bisakah Anda bayangkan seorang pemuda kembali dari Eropa menuju Guatemala atau Argentina atau Timor untuk bertemu dengan orang tua serta saudara-saudaranya untuk pertama kalinya? Atau para ibu di Beijing dan Buenos Aires, berminggu-minggu mencari anak yang mereka kasihi di tengah hinaan


Tidak Ada Acuan HAM Komprehensif dalam RANHAM, Tidak Menjawab Masalah Sesungguhnya Tidak Ada Acuan HAM Komprehensif dalam RANHAM, Tidak Menjawab Masalah Sesungguhnya
Tgl terbit: Jumat, 11 September 2015
Pada Deklarasi Winna dan Program Aksi (Vienna Declaration and Programme of Action) yang diadopsi dibulan Juni 1993, Konferensi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (the World Conference on Human Rights) telah merekomendasikan kepada Negara-negara dalam mempertimbangkan keinginan pada penyusunan sebuah rencana aksi nasional yang mengidentifkasi proses-proses di mana Negara-negara dapat memperbaiki


PANDUAN ADVOKASI HAK ATAS TANAH PANDUAN ADVOKASI HAK ATAS TANAH
Tgl terbit: Rabu, 26 Agustus 2015
Buku ini adalah panduan singkat untuk memahami Hak Asasi Manusia (HAM). Sekaligus memahami pelanggaran HAM dan jenis-jenis pelanggaran HAM di sektor tanah dan akses atas tanah. Panduan ini disusun oleh KontraS, dengan mengambil pembelajaran dari kasus-kasus yang masuk dan didampingi oleh KontraS maupun bersama dengan organisasi lainnya, seperti Walhi, Jatam, KPA, dll. Dalam menyusun b


Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh
Tgl terbit: Senin, 01 Januari 2007
Buku Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berah HAM di Aceh ini merupakan usulan dari organisasi-organisasi masyarakat Sipil, Koalisi Pengungkapan Kebeneran (KPK), bagi pemerintah, Pusat maupun Aceh, dalam berupaya menuntaskan persoalan masa lalu berupa kekerasan di Aceh semasa konflik bersenjata. This book, entitled A Proposal for Remedy for Victims of Gross Human Rights Violations


DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN DI ACEHCatatan Ide Rumusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN DI ACEHCatatan Ide Rumusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh
Tgl terbit: Minggu, 01 Januari 2006
Buku ini merupakan kumpulan tulisan ataupun transkipsi diskusi yang dilakukan oleh Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK) Aceh selama tahun 2007 baik di Aceh maupun di Jakarta. Diskusi ataupun kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi public, diskusi radio, tulisan opini di media massa dan focus discussion group baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sam


KELUAR JALURKeadilan Transisi di Indonesia setelah Jatuhnya Soeharto KELUAR JALURKeadilan Transisi di Indonesia setelah Jatuhnya Soeharto
Tgl terbit: Minggu, 01 Januari 2006
Buku yang berjudul "KELUAR JALUR" merupakan kerja bareng International Centre for Transitional Justice (ICTJ) dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bertutur tentang tiga belas tahun perjalanan keadilan transisi di Indonesia setelah jatuhnya rejim Soeharto. Di dalam laporan ini dijelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya yang samp


NEGARA MENOLAK BERTANGGUNGJAWAB; LAPORAN PELANGGARAN HAM TAHUN 2000 NEGARA MENOLAK BERTANGGUNGJAWAB; LAPORAN PELANGGARAN HAM TAHUN 2000
Tgl terbit:
Penyusun : KontraS Penerbit : KontraS, 2000 Jumlah Halaman : 158 halaman Masa Transisi di tahun 2000 pasca reformasi 1998 mengemban begitu rupa kewajiban, optimisme kian meruah untuk bisa melahirkan negara demokratis, untuk bisa menegakan HAM di Indonesia. Sungguhkah harapan itu ter


SAKRALISASI IDEOLOGI MEMAKAN KORBAN; TANJUNG PRIOK SEBUAH LAPORAN INVESTIGASI SAKRALISASI IDEOLOGI MEMAKAN KORBAN; TANJUNG PRIOK SEBUAH LAPORAN INVESTIGASI
Tgl terbit:
Penulis : KontraS Penerbit : KontraS (April 2001) Jumlah Halaman : 51 Halaman Tanggal 7 September 1984, di Tanjung Priok, sekitar pukul 23.00 Wib, atas nama dasar Asas Tunggal Pancasila-, telah terjadi tindak kekerasan berupa penyerangan ke penduduk sipil yang melakukan aksi secara damai. Peristiwa tersebut


<strong>STAGNASI HAK ASASI MANUSIA; <em>LAPORAN TAHUNAN KONDISI HAM DI INDONESIA TAHUN 2001 </em></strong> STAGNASI HAK ASASI MANUSIA; LAPORAN TAHUNAN KONDISI HAM DI INDONESIA TAHUN 2001
Tgl terbit:
Penulis : KontraS Penerbit : KontraS, Januari 2002 Tebal Halaman : 117 Halaman Paska (Reformasi) 1998, situasi sosial politik Indonesia diapksa menuju suasana transisi, dari rezim otoritarian menuju negara Demokratis. Dua tahun sudah proses transisi


PEMULIHAN PSIKOSOSIAL BERBASIS KOMUNITAS PEMULIHAN PSIKOSOSIAL BERBASIS KOMUNITAS
Tgl terbit:
Penulis : Sondang Irene E. Sidabur, Livia Iskandar, Dharmawan, Kristi Poerwandari, Nining Nurhaya Penerbit : KontraS dan Yayasan Pulih, September 2003 Jumlah Halaman : 256 Halaman Realitas sosial, politik dan budaya Indonesia amatlah beragam. Seringkali kekerasan h


Pergulatan Kemanusiaan dan Keadilan; <i> Laporan Tahunan Kondisi Penegakan HAM 2002</i> Pergulatan Kemanusiaan dan Keadilan; Laporan Tahunan Kondisi Penegakan HAM 2002
Tgl terbit:
Penulis : KontraS Penerbit : KontraS (April 2003) Jumlah Halaman : 159 Halaman Penegakan HAM, selalu dihadapkan pada realitas sosial politik yang sering kali tidak memihak kepada kemanusiaan dan keadilan. Keengganan dan ketidaksungguhan pemerintah terhadap penegakan HAM, terasa tida



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org