Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BULETIN
Menampilkan 95 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 All

Khoe Seng Seng: Tulis Surat Pembaca Didenda Rp 1 Miliar Khoe Seng Seng: Tulis Surat Pembaca Didenda Rp 1 Miliar
Tgl terbit: Senin, 07 Agustus 2017
"Saya membuat surat pembaca yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 26 September 2006 dengan judul “Duta Pertiwi Bohong” dan saya membuat satu surat pembaca lagi dengan judul “Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua” yang dimuat harian Suara Pembaruan pada tanggal 21 November 2006" Khoe Seng Seng


Kasus Eva Bande: Menambah Panjang Daftar Pembela HAM yang Dikriminalkan oleh Negara Kasus Eva Bande: Menambah Panjang Daftar Pembela HAM yang Dikriminalkan oleh Negara
Tgl terbit:
Persoalan Hukum ini bermula dari tindakan PT Berkat Hutan Pusaka (PT BHP) yang menutup akses jalan kantong produksi petani Desa Piondo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dengan menggali lubang sedalam 7 meter dan lebar 4 meter di tiga titik yang berbeda. Hal ini memicu kemarahan petani, sehingga pada tanggal 26 Mei 2011 ratusan petani yang didampingi Eva Bande selaku koordinator


Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kriminalisasi Berujung Eksploitasi Terhadap Penghuni ITC Mangga 2 Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kriminalisasi Berujung Eksploitasi Terhadap Penghuni ITC Mangga 2
Tgl terbit: Senin, 07 Agustus 2017
Sengketa antara penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua dengan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah Susun (PPPRS), pengembang, dan pihak pengelola ITC Mangga Dua lingkungan 1A sudah dimulai sejak 1994. Kebijakan Pengurus PPPRS dan pihak pengelola yang dirasa sewenang-wenang dan memberatkan para penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua menjadi salah satu pemicunya. Banyak kebijakan yang diambil secara


Universal Periodic Review 2017 Universal Periodic Review 2017
Tgl terbit: Selasa, 25 April 2017
Apa itu UPR? Sebuah proses yang melibatkan ulasan berkala mengenai rekam jejak hak asasi manusia dari 193 negara anggota PBB. UPR adalah inovasi signifikan dari Dewan HAM PBB yang berdsarkan pada perlakuan setara kepada seluruh negara anggota sejak tahun 2006. Tujuan dari UPR: Memperbaiki situasi HAM di seluruh


Mengapa Aceh Butuh KKR Mengapa Aceh Butuh KKR
Tgl terbit: Kamis, 22 September 2016
Sejarah panjang konflik dan kekerasan di Provinsi Aceh telah mengakibatkan kerugian besar dan tak ternilai harganya bagi masyarakat sipil yang menjadi korban. Hingga kini para korban masih terus menjadi korban karena minimnya akuntabilitas negara atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh selama periode konflik berlangsung (1989-2205).


Memahami Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Memahami Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi
Tgl terbit: Kamis, 22 September 2016
Komisi kebenaran (KK) adalah sebuah mekanisme penyelidikan diluar proses hukum yang independen (mandiri) dibentuk oleh negara baik ditingkat nasional maupun lokal untuk mengungkap fakta kebenaran atas berbagai kasus atau peristiwa pelanggaran HAM berat berupa; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, perkosaan dan Penghilangan Paksa. KK diberi mandat untuk melakukan pe


Basa Basi Reklamasi Basa Basi Reklamasi
Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2016
Setelah gencarnya aksi penolakan di Pulau Bali, reklamasi menjadi pusat perhatian banyak orang. Pro dan kontra muncul di berbagai opini, baik di media sosial maupun di media cetak. Reklamasi dikatakan adalah sebuah jawaban atas kurangnya lahan di daratan sedangkan penduduk semakin meningkat. Atas dalil itu, reklamasi halal dilakukan.


Tragedi Jambo Keupok Tragedi Jambo Keupok
Tgl terbit: Jumat, 17 Juni 2016
Jambo Keupok, sebuah desa yang secara administratif membawahi empat dusun yakni: Keude Tuha(SukaDamai), Hilir, Seneubok Pareh, dan Tengah. Nama  Jambo Keupok memang memiliki peran dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Lokasi tragedi Jambo Keupok di desa Jambo Keupok, kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.


Kriminalisasi Kriminalisasi
Tgl terbit: Kamis, 08 Oktober 2015
Istilah “kriminalisasi” kembali mencuat sejak dua komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri [Maret, 2015]. Penetapan tersangka tersebut ditetapkan tidak lama setelah Budi Gunawan dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Kasus BW dan AS ini diduga merupakan upaya ‘kriminalisasi’ terhadap KPK karena telah menetapkan BG sebagai calo


Spread Love Not Hate Spread Love Not Hate
Tgl terbit: Jumat, 04 September 2015


Pelanggaran Hak Atas Tanah Pelanggaran Hak Atas Tanah
Tgl terbit: Jumat, 04 September 2015


Lindung Hormati Pulihkan Hak atas Tanah Lindung Hormati Pulihkan Hak atas Tanah
Tgl terbit: Jumat, 04 September 2015




Dulu Tanam Paksa, Sekarang Perampasan Paksa Dulu Tanam Paksa, Sekarang Perampasan Paksa
Tgl terbit: Jumat, 04 September 2015


Perjuangan Pendeta Palti Panjaitan, S.Th.: Konsistensi Berbuah Kriminalisasi Perjuangan Pendeta Palti Panjaitan, S.Th.: Konsistensi Berbuah Kriminalisasi
Tgl terbit: Kamis, 03 September 2015
Sungguh tragis nasib yang menimpanya, berkat kegigihan dan konsistensi-nya dalam membela hak-hak umat dan upaya pendirian gereja, bukan keadilan yang didapat, justru Pendeta Palti "dikriminalkan", dengan tuduhan melanggar ketentuan pasal 352 Jo 335 KUHP; tentang tindak pidana penganiyaan dan perbuatan tidak menyenangkan.



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org