2009 will be the year of politics -- electoral politics to be precise. Thus, when one attempts to speculate on the human rights situation next year, the result will probably take a very political slant. Human rights will be positioned against the backdrop of a turbulent political struggle for legislative and executive power, the result of which will determine the future direction of the protection of human rights.
Setahun menjelang Pemilu 2009, partai-partai politik memasang iklan. Umumnya iklan ini menggunakan momentum hari raya keagamaan hingga momen hari besar nasional. Tak ada gejolak atau sesuatu yang luar biasa. Baru belakangan iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memicu protes. Protes ini terkait dengan pemuatan gambar KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, Soekarno, Bung Tomo, Muhammad Natsir, dan Soeharto. Pesan di akhir iklan menyebut mereka sebagai guru bangsa dan pahlawan. Apakah ini iklan politik atau semata-mata iklan peringatan Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan? Pertanyaan lain, apakah PKS menganggap Soeharto pahlawan?
ADAKAH kemajuan hak asasi manusia selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla? Tanpa ragu saya jawab: ada! Tapi, wajib pula saya katakan: kelemahannya juga ada!
In his remarks during the ceremony to mark the 63rd anniversary of the Indonesian Military (TNI) in Surabaya on Tuesday, TNI Chief Gen. Djoko Santoso reported briefly on the five-point implementation of TNI's internal reform agenda over the past 10 years:
TNI's neutrality in politics, the cessation of its involvement in business, the reform of the military tribunal, the improvement of soldiers' welfare and TNI professionalism.
Waktu 20 tahun merupakan waktu penantian yang cukup panjang bagi keluarga korban penculikan aktivis 1998. Belum lagi terhadap beberapa keluarga korban penculikan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin, sebagian dari mereka telah menutup masa lalunya, karena tidak ingin hal tersebut terulang kembali dan bahkan mungkin dari mereka telah lelah dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini kepada mereka.
On July 15, Indonesia and Timor Leste officially accepted a report produced by the joint Commission for Truth and Friendship (CTF). The report concludes crimes against humanity took place, with militia groups, the military, the police and the civilian government bearing institutional responsibility.
Penahanan Muchdi Purwopranjono sebagai tersangka konspirasi pembunuhan aktivis HAM Munir dapat menjadi inspirsai bagi penegakan hukum kita. Pesan politiknya, siapapun yang terlibat kejahatan, tak boleh berada diatas hukum-siapa pun yang dulu dan selama ini kebal hukum â?? bersiap menghadapi zaman yang berubah. Perubahan itu sayangnya masih harus diuji oleh waktu. Waktu akan menjawab apakah penetapan Muchdi sebagai tersangka akan berakhir dengan penghukuman atau sebaliknya. Atau mungkin kasus ini bermuatan politik menjelang Pemilu 2009?
Tanggal 19 Juni, Muchdi Pr dijadikan tersangka utama konspirasi pembunuhan Munir. Peristiwa ini membuat kasus Munir mulai terang setelah hampir empat tahun. Akankah kasus ini kian terang atau kembali gelap: waktu yang akan menjawab.
During the Munir murder trial of Garuda Indonesia pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, demonstrators in masks held up signs saying "we don't want a scapegoat, we want the masterminds." With the arrest of the former senior intelligence official Muchdi Purwopranjono, their hopes are one step closer to being fulfilled.
Indonesia has gone through a transitional period over the last 10 years, which has seen improvements in democratization and legal institutional reform, including the elimination of parliament seats granted to the military.
The three-day visit of Defense Minister Juwono Sudarsono to Sydney to attend the East Asian ministerial dialogue forum, "The Way Forward on Asian Economic and Political Security", on March 26-28, 2008, is echoing regional response to security threats in the Strait of Malacca.
Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup bagi tiga warga negara Australia terpidana kasus narkotika. Terhadap putusan ini, seorang wartawan bertanya terkait ada tidaknya unsur intervensi Pemerintah Australia?
We support the United Nations' initiatives to improve the current situation in Burma (Myanmar) with regard to human rights issues. However, the UN's special envoy to Burma Ibrahim Gambari has not achieved maximum results.
