Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


OPINI
Menampilkan 20 Hasil Pencarian
1 2 All

Human rights in 2009: Year of forced choice
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 Desember 2008
2009 will be the year of politics -- electoral politics to be precise. Thus, when one attempts to speculate on the human rights situation next year, the result will probably take a very political slant. Human rights will be positioned against the backdrop of a turbulent political struggle for legislative and executive power, the result of which will determine the future direction of the protection of human rights.
Jalan Panjang Mekanisme HAM ASEAN
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 November 2008
Di luar dugaan semua Negara anggota ASEAN meratifikasi piagam ASEAN yang berlaku efektif Desember 2008. akankah terwujud?
Pesan Bersayap Iklan Partai Keadilan Sejahtera
Sumber: KORANTEMPO | Tgl terbit: Jumat, 14 November 2008
Setahun menjelang Pemilu 2009, partai-partai politik memasang iklan. Umumnya iklan ini menggunakan momentum hari raya keagamaan hingga momen hari besar nasional. Tak ada gejolak atau sesuatu yang luar biasa. Baru belakangan iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memicu protes. Protes ini terkait dengan pemuatan gambar KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, Soekarno, Bung Tomo, Muhammad Natsir, dan Soeharto. Pesan di akhir iklan menyebut mereka sebagai guru bangsa dan pahlawan. Apakah ini iklan politik atau semata-mata iklan peringatan Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan? Pertanyaan lain, apakah PKS menganggap Soeharto pahlawan?
Jalan Menanjak Menuju Hak
Sumber: MAJALAHTEMPO | Tgl terbit: Senin, 20 Oktober 2008
ADAKAH kemajuan hak asasi manusia selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla? Tanpa ragu saya jawab: ada! Tapi, wajib pula saya katakan: kelemahannya juga ada!
TNI reform: No more business as usual
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Oktober 2008
In his remarks during the ceremony to mark the 63rd anniversary of the Indonesian Military (TNI) in Surabaya on Tuesday, TNI Chief Gen. Djoko Santoso reported briefly on the five-point implementation of TNI's internal reform agenda over the past 10 years: TNI's neutrality in politics, the cessation of its involvement in business, the reform of the military tribunal, the improvement of soldiers' welfare and TNI professionalism.
Rekapitulasi Orang Hilang
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 05 September 2008
Beberapa pekan ini, korban penghilangan paksa memperingati hari orang hilang sedunia yang jatuh pada 30 Agustus.
Kasus Orang Hilang : Nasibmu Kini?
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org | Tgl terbit: Rabu, 03 September 2008
Waktu 20 tahun merupakan waktu penantian yang cukup panjang bagi keluarga korban penculikan aktivis 1998. Belum lagi terhadap beberapa keluarga korban penculikan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin, sebagian dari mereka telah menutup masa lalunya, karena tidak ingin hal tersebut terulang kembali dan bahkan mungkin dari mereka telah lelah dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini kepada mereka.
Building Future Friendship Without Past Violence
Sumber: THE JAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 19 Juli 2008
On July 15, Indonesia and Timor Leste officially accepted a report produced by the joint Commission for Truth and Friendship (CTF). The report concludes crimes against humanity took place, with militia groups, the military, the police and the civilian government bearing institutional responsibility.
Ada "Udang" diBalik Kasus Munir?
Sumber: KORAN JAKARTA | Tgl terbit: Rabu, 02 Juli 2008
Penahanan Muchdi Purwopranjono sebagai tersangka konspirasi pembunuhan aktivis HAM Munir dapat menjadi inspirsai bagi penegakan hukum kita. Pesan politiknya, siapapun yang terlibat kejahatan, tak boleh berada diatas hukum-siapa pun yang dulu dan selama ini kebal hukum â?? bersiap menghadapi zaman yang berubah. Perubahan itu sayangnya masih harus diuji oleh waktu. Waktu akan menjawab apakah penetapan Muchdi sebagai tersangka akan berakhir dengan penghukuman atau sebaliknya. Atau mungkin kasus ini bermuatan politik menjelang Pemilu 2009?
Konspirator Pembunuhan Munir
Sumber: Suara Karya Online | Tgl terbit: Senin, 30 Juni 2008
Tanggal 19 Juni, Muchdi Pr dijadikan tersangka utama konspirasi pembunuhan Munir. Peristiwa ini membuat kasus Munir mulai terang setelah hampir empat tahun. Akankah kasus ini kian terang atau kembali gelap: waktu yang akan menjawab.
A Test Against Poisonous Politics
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
During the Munir murder trial of Garuda Indonesia pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, demonstrators in masks held up signs saying "we don't want a scapegoat, we want the masterminds." With the arrest of the former senior intelligence official Muchdi Purwopranjono, their hopes are one step closer to being fulfilled.
Indonesia's long-and-windy road to shortcut military impunity
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 28 April 2008
Indonesia has gone through a transitional period over the last 10 years, which has seen improvements in democratization and legal institutional reform, including the elimination of parliament seats granted to the military.
From Canberra to Jakarta: Reforming the military
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 April 2008
The three-day visit of Defense Minister Juwono Sudarsono to Sydney to attend the East Asian ministerial dialogue forum, "The Way Forward on Asian Economic and Political Security", on March 26-28, 2008, is echoing regional response to security threats in the Strait of Malacca.
Arus Dunia Hukuman Mati
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup bagi tiga warga negara Australia terpidana kasus narkotika. Terhadap putusan ini, seorang wartawan bertanya terkait ada tidaknya unsur intervensi Pemerintah Australia?
ASEAN must enforce charter for Myanmar
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 15 Maret 2008
We support the United Nations' initiatives to improve the current situation in Burma (Myanmar) with regard to human rights issues. However, the UN's special envoy to Burma Ibrahim Gambari has not achieved maximum results.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org