Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


OPINI
Menampilkan 25 Hasil Pencarian
1 2 All

2010 Outlook: Critical year for human rights
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/21/2010 | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
In order to understand the prospect of human rights promotion and protection next year, we must take into account two strategic dimensions in the SBY-Boediono administration.
The year of human rights paradox for Indonesia
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/21/the- | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
Final days of each year are always the best opportunity to reflect on what happened during the year in order to predict or project the future.
Indonesia needs peace process in Papua
Sumber: http://www.upiasia.com/Human_Rights/2009/12/16/ind | Tgl terbit: Rabu, 16 Desember 2009
Jakarta, Indonesia â?? Even though Papua became a province of Indonesia by an ambiguous referendum in 1969, peace between the indigenous Papuans and Indonesiaâ??s security forces has never been achieved. While the resource-rich province is Indonesiaâ??s largest, it is also one of the poorest, with poor public services and poor protection of the rights of indigenous Papuans.
Ujian Sejarah Jilid II
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Desember 2009
Di Indonesia, keadilan hanya terlihat di atas awan. Kita sering terbuai untuk meraihnya dari ketinggian, tetapi lupa menanamnya di bumi kenyataan.
RI-EU PCA: Taking rights seriously
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2009
Indonesia and the European Community (EC) recently signed a Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA). The PCA covers many issues, ranging from trade and investment, to the environment and natural resources; from combating terrorism and transnational crimes, to proliferation of weapons of mass destruction. The PCA also includes issues related to human rights.
Indonesia must resolve cases of disappeared activists
Sumber: upiasia.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
Jakarta, Indonesia â?? The Indonesian House of Representatives has recommended to President Susilo Bambang Yudhoyono that he establish an ad hoc human rights court to deal with the unresolved cases of abduction and disappearance of student activists in 1997 and 1998, but it seems no progress has been made.
The attempts to boost military territorial function
Sumber: thejakartapost.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
The newly sworn in Army Chief Lt. Gen. George Toisutta said that the Indonesian Military (TNI) is to set up two new military commands in West Kalimantan and West Papua provinces in an apparent bid to revitalize its much-criticized territorial function.
POLISI, POLITIK dan PUBLIK
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 November 2009
Kasus Bibit-Chandra telah menjadi medan politik. Politisasi kasus ini salah satunya menghasilkan dibentuknya Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit-Chandra (Tim Delapan) oleh Presiden. Awalnya Presiden menilai penahanan terhadap Bibit-Chandra sebagai proses hukum biasa. Bahkan Presiden sempat mempertanyakan istilah kriminalisasi KPK yang dinilai tidak relevan.
Challenges of the ASEAN rights commission
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Oktober 2009
ASEAN foreign ministers approved the ASEAN Inter-Governmental Human Rights Commission (AICHR) in July and are expected to inaugurate the Commission on Thursday during the ASEAN summit in Thailand. The acceptance of the AICHR gives two indicators of the current global human rights trend. First, it gives ASEAN an opportunity, as a regional organization, to promote and protect human rights in Southeast Asia.
Protecting human rights defenders in Indonesia
Sumber: UPIASIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Oktober 2009
Jakarta, Indonesia â?? Human rights defenders in Indonesia are increasingly being reported to the police, accused of lies, defamation and criminal acts. This is of high concern, as it is occurring while the government is promoting reforms, the spirit of democracy and respect for human rights.
Mr. President, no more business as usual, please!
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
President Susilo Bambang Yudhoyono, may I sincerely congratulate you on your re-election. My fellow countrymen and women have put their trust in you as the elected President for the upcoming five years.
East Timor: A long way from international justice
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 September 2009
Mentioning Timor Leste not only brings to mind a state that was once Indonesiaâ??s 27th province, but also a place where gross human rights violations took place before, during and after its UN-sponsored August 1999 referendum.
Bringing justice to Indonesia's military court
Sumber: http://www.upiasia.com/Human_Rights/2009/09/23/bri | Tgl terbit: Rabu, 23 September 2009
Jakarta, Indonesia - Indonesia's military court is in serious need of reform, for the sake of national security as well as the protection of human rights. The existing system of military justice is rife with violations of human rights and impunity for the perpetrators.
The Munir history test: Unfinished business of justice
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
In October 1999, the International Commission of Jurists (ICJ) published a report, Ruler's Law, that described how Indonesia's first two presidents - Sukarno and Soeharto - created an environment in which the country's constitutional and legal norms were "allied closely with the authority of the Presidency and the authoritarian character of the prevailing political order".
Merdeka dari Rasa Takut
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Agustus 2009
Seorang musisi muda terkemuka, Glenn Fredly, mengajak kalangan nonmusisi aktivis, politisi, dan menteri memperingati Hari Kemerdekaan Ke-64 RI dengan tema �Indonesia Unite�. Idenya menembus batas semua genre untuk sama-sama merenungkan arti kemerdekaan dalam konteks hari ini.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org