Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2222 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 149 Next All

Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Pertama Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Pertama
Tgl terbit: Rabu, 19 Juli 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pelaksanaan tes wawancara sebagai bagian dari seleksi Tahap IV Calon Anggota Komnas HAM periode 2017 - 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 19 ? 21 Juli 2017 di Aula Mahkamah Konstitusi RI. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) calon anggota Komnas HAM telah dijadwalkan untuk mengikuti tes yang akan dilakukan langsung oleh Anggota Tim Panitia Seleksi sejak hari ini hingga 2 hari ke depan.
Satu Tahun Vaksin Palsu: Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara Satu Tahun Vaksin Palsu: Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara
Tgl terbit: Selasa, 18 Juli 2017
Satu tahun lalu (14/07/2016), Kementerian Kesehatan mengumumkan secara resmi 14 nama Rumah Sakit yang terdapat vaksin palsu, salah satunya RS Harapan Bunda. Kabar tersebut jelas membuat resah para orang tua yang sedang melakukan vaksinasi terhadap anak-anaknya. Di hari yang sama, orang tua korban mendatangi rumah sakit untuk meminta klarifikasi atas berita tersebut hingga akhirnya keluar surat pernyataan pertanggungjawaban dari rumah sakit terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban. Namun, hingga kini pertanggungjawaban itu tidak kunjung ditunaikan padahal statusnya sudah dinaikkan ke level nasional.?
Reformasi Menyeluruh Komnas HAM: Pansel Harus Hadirkan Calon yang Kredibel, Independen, Profesional, dan Berpihak Pada Korban Reformasi Menyeluruh Komnas HAM: Pansel Harus Hadirkan Calon yang Kredibel, Independen, Profesional, dan Berpihak Pada Korban
Tgl terbit: Sabtu, 15 Juli 2017
Berkenaan dengan telah dilaluinya tahap kedua proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022, dan telah diumumkannya 28 nama calon yang lolos untuk tahap seleksi berikutnya, KontraS bersama korban pelanggaran HAM berat memberikan catatan kritis mengenai kinerja Komnas HAM dan rekomendasi kepada Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komnas HAM.
Sembilan Tahun Pasca Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP): Dimana Anak Anak itu Saat Ini? Sembilan Tahun Pasca Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP): Dimana Anak Anak itu Saat Ini?
Tgl terbit: Sabtu, 15 Juli 2017
Hari ini, sembilan tahun yang lalu pada 15 Juli 2008, laporan Per Memoriam ad Spem dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste. Komisi bilateral ini menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu pelatihan hak asasi manusia untuk kepolisian dan militer, serta langkah-langkah bagi pendampingan dan pemulihan kepada korban. Komisi juga memperkuat fakta atas keberadaan ribuan anak Timor Leste - saat ini telah dewasa - yang dipindahkan paksa ke Indonesia, serta merekomendasikan agar kedua negara mengambil tindakan untuk menemukan dan mempertemukan kembali mereka dengan keluarganya. Akan tetapi, sudah lewat sembilan tahun, hanya ada sedikit kemajuan atas hal ini.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Insekuritas Pemerintah atas Konsep Ormas dan Kedaulatan Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Insekuritas Pemerintah atas Konsep Ormas dan Kedaulatan
Tgl terbit: Rabu, 12 Juli 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) protes keras atas disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini telah menunjukkan watak insekuritas dan kegagapan negara dalam melihat dinamika kebebasan berserikat, berkumpul dan termasuk tanding tafsir atas situasi kebebasan beropini serta gagasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keluarnya Perppu ini adalah indikasi buruk atas semangat perlindungan kebebasan-kebebasan fundamental yang sebenarnya dapat dikelola secara dinamis menggunakan alat uji dan fungsi penegakan hukum.
Mencari Agenda Keadilan Pembangunan pada Agenda G20 Mencari Agenda Keadilan Pembangunan pada Agenda G20
Tgl terbit: Sabtu, 08 Juli 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tengah memantau pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi di Hamburg, Jerman. Pertemuan yang membahas 9 pilar pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur, investasi, pembangunan sumber daya manusia, keuangan, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan menjadi penting karena menjadi salah satu dasar untuk menentukan arah kebijakan negara. Apalagi, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menjadi pembicara utama di beberapa sesi, seperti isu terorisme dan ekonomi, meliputi isu keberlanjutan (sustainability), ketahanan (resilience), dan tanggung jawab (responsibility).
Seleksi Calon Anggota Komnas HAM: Proses dan Hasil Seleksi Belum Mampu Menggali dan Mempresentasikan Agenda-Agenda Krusial Reformasi Komnas HAM dan Tantangan HAM
Tgl terbit: Rabu, 05 Juli 2017
Berkenaan dengan? terpilihnya telah dilaluinya tahap kedua proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022, dan telah diumumkannya 28 nama calon yang lolos untuk tahap seleksi berikutnya, KontraS memberikan catatan? kritis dan rekomendasi sebagai berikut:
Tergerusnya Profesionalisme, Independensi, dan Akuntabilitas Korps Bhayangkara Tergerusnya Profesionalisme, Independensi, dan Akuntabilitas Korps Bhayangkara
Tgl terbit: Senin, 03 Juli 2017
Wajah Polri yang profesional, independen dan akuntabel masih terus dinantikan publik. Oleh karenanya, sebagai bagian dari partisipasi publik, dan didasari untuk tujuan perbaikan institusi Polri, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali memberikan catatan akuntabilitas Kepolisian di hari Bhayangkara Polri ke-71, yang jatuh pada 01 Juni 2017.
Mempertanyakan Independensi dan Netralitas Tim Gabungan AMDAL Tambang Emas Di Pulau Romang
Tgl terbit: Rabu, 21 Juni 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Save Romang mempertanyakan netralitas dan objektivitas hasil penelitian Tim Gabungan mengenai dampak kegiatan usaha penambangan emas PT.Gemala Borneo Utama di Pulau Romang. Tim Gabungan ini dibentuk oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku yang terdiri dari unsur Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Tim Universitas Pattimura Ambon, Polri. Dari presentasi Tim Gabungan tersebut di Kantor Gubernur Maluku pada hari Senin, 19 Juni, yang dihadiri unsur, TNI, Polri dan unsur Pemerintah Provinsi Maluku dengan moderator Kadis ESDM Provinsi Maluku, namun tidak dihadiri oleh Kementrian KLHK, terdapat polarisasi hasil temuan di antara unsur di dalam Tim Gabungan tersebut terkait kandungan kadar merkuri di Pulau Romang.
Jangan Musiman: Negara Harus Konsisten dalam Penindakan Persekusi Jangan Musiman: Negara Harus Konsisten dalam Penindakan Persekusi
Tgl terbit: Kamis, 15 Juni 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten menyoroti komitmen negara dalam upaya menghormati prinsip non-diskriminasi dan melindungi hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara belakangan ini. Hadirnya sejumlah intimidasi hingga serangan terhadap kelompok/individu tertentu yang mengurangi penikmatan hak asasi manusia, melengkapi elemen teror yang memperkuat ketakutan yang nyata atas persekusi di Indonesia. Hal ini terasa begitu menguat sejak periode kampanye Pilkada DKI Jakarta dimulai pada Oktober 2016 hingga sejumlah peristiwa yang terjadi setelahnya.
16 Tahun Kasus Wasior: Pengadilan HAM Jangan Hanya Jadi Diplomasi Internasional
Tgl terbit: Selasa, 13 Juni 2017
Hari ini, 13 Juni 2017, bertepatan dengan 16 tahun peristiwa pembunuhan terhadap warga Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Selama 16 tahun pula nasib para korban terkatung-katung tanpa ada kepastian hukum terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini telah mengakibatkan dampak yang sangat serius dan semakin mempertebal ketidakpercayaan korban terhadap Pemerintah.
Pelibatan Militer Secara Langsung  dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia Pelibatan Militer Secara Langsung dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Jumat, 09 Juni 2017
Pemerintah bersama DPR saat ini sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan RUU perubahan tersebut adalah adanya keinginan untuk melibatkan militer secara langsung dalam mengatasi terorisme.
Surat Terbuka: Desakan Proses Mediasi Terkait Penyegelan Masjid Al-Hidayah, Sawangan, Depok Surat Terbuka: Desakan Proses Mediasi Terkait Penyegelan Masjid Al-Hidayah, Sawangan, Depok
Tgl terbit: Jumat, 09 Juni 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] mendapatkan informasi mengenai tindakan penyegelan Masjid Al-Hidayah di Sawangan, Depok, yang dikelola Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada 4 Juni 2017. Tindakan ini merupakan penyegelan ulang yang sebelumnya dilakukan oleh Satpol PP Depok pada 24 Februari 2017.
50 Tahun Okupasi Militer Israel di Jalur Gaza dan Yerusalem Timur: Antara Stagnansi Penyelesaian dan Kewajiban Perlindungan Internasional 50 Tahun Okupasi Militer Israel di Jalur Gaza dan Yerusalem Timur: Antara Stagnansi Penyelesaian dan Kewajiban Perlindungan Internasional
Tgl terbit: Selasa, 06 Juni 2017
Di tengah peringatan 50 tahun okupasi militer Israel di Palestina, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin menyampaikan solidaritas untuk Palestina melalui situasi terkini yang terjadi di Palestina dan kebijakan luar negeri Indonesia untuk Palestina terkait dengan gerakannya untuk mendukung kemerdekaan atas Palestina. Hal ini sungguh disayangkan, setelah 50 tahun perang dan usaha untuk penyelesaian tidak pernah mencapai hasil yang positif.
Empat Kejanggalan Penyidikan Kasus Kekerasan terhadap Novel Baswedan Empat Kejanggalan Penyidikan Kasus Kekerasan terhadap Novel Baswedan
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Kepolisian Republik Indonesia gagal mengungkap siapa pelaku dan siapa aktor intelektual dibalik peristiwa kekerasan terhadap Novel Baswedan. Lima puluh dua hari sudah peristiwa penyiraman air keras terjadi dan saat ini Novel Baswedan masih menjalani pengobatan kedua matanya di Singapura. Novel harus meninggalkan tugasnya untuk menyidik berbagai kasus korupsi, terutama kasus E-KTP yang melibatkan banyak elit politik di negeri ini.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org