Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2187 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 146 Next All

Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo
Tgl terbit: Kamis, 23 Maret 2017
Tanggal 24 Maret, diperingati sebagai hari Internasional Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Hak atas kebenaran merupakan hak korban dan masyarakat untuk mengetahui seputar peristiwa yang telah terjadi, pihak yang bertanggungjawab, dan jaminan untuk menghindari keberulangan kejadian serupa dimasa kini dan yang akan datang. Upaya pencarian kebenaran ini adalah upaya melekat dari akuntabilitas negarayang harus dilakukan. Upaya ini sifatnya tidak linier menunggu upaya resmi yang lain. Namun upaya mencari kebenaran adalah upaya utama yang tidak bisa ditunda oleh sebuah Negara yang sempat mengalami praktik otoritarianisme.
Perpanjangan Operasi Tinombala 2017: Minimnya Koreksi dan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada hari Selasa, 14 Maret 2017 pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan ini disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 (sembilan) orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan ? yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang ? juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.
Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa
Tgl terbit: Selasa, 14 Maret 2017
Kondisi HAM di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit salah satunya karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM, hanya merespons pelanggaran HAM secara artifisial dan pasif bahkan hanya demi keuntungan populisme semata; Negara terus memberikan privilege kepada para pelanggar HAM baik individu?individu maupun korporasi
Dipasung Semen Jilid II: Tidak Berdayanya Hukum di Indonesia Dipasung Semen Jilid II: Tidak Berdayanya Hukum di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 13 Maret 2017
Tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan Gugatan Petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Sebelumnya pada 02 Agustus 2016 Presiden Jokowi juga menerima Para Petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.
Minim Koreksi, Angka Penyiksaan Aparat Terus Bertambah Minim Koreksi, Angka Penyiksaan Aparat Terus Bertambah
Tgl terbit: Senin, 13 Maret 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sejak tahun 2010 secara konsisten terus mengeluarkan catatan publik terkait praktik - praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di Indonesia. Angka praktik - praktik penyiksaan tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya tidak banyak perubahan maupun koreksi yang terjadi di institusi penegak hukum untuk mencegah terjadi penyiksaan. Selain pola ? pola yang digunakan untuk melakukan penyiksaan masih relatif sama, penanganan kasusnya pun seringkali mengalami kendala untuk dapat diteruskan pada proses pidana dan hanya lebih mengedepankan sanksi etik semata.
Mendesak Polda Maluku Utara Hentikan Kekerasan dan Penangkapan terhadap Warga Desa Lingkar Tambang di Taliabu, Maluku Utara
Tgl terbit: Selasa, 07 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Kapolda Maluku Utara untuk menghentikan segala tindakan represif anggotanya terhadap warga Desa Lingkar Tambang, Taliabu ? Maluku Utara. Kami sangat menyayangkan tindakan aparat Polri yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga yang sedang melakukan aksi damai. Pada kasus ini, setidaknya mengakibatkan beberapa warga terluka akibat penganiayaan oleh polisi, beberapa rumah dan kendaraan warga dirusak, dan 16 orang warga ditangkap.
 Pertemuan Aktivis HAM dengan Sekretaris Kabinet: Membahas Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Pertemuan Aktivis HAM dengan Sekretaris Kabinet: Membahas Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2017
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh Pemerintah. Prinsip penyelesaiannya harus sesuai dengan amanat konstitusi, peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo sebagaimana telah dikemukakan dalam Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, dan dalam pidato-pidatonya pada peringatan hari HAM se-dunia. Agenda ini penting untuk menyembuh luka bangsa dengan harkat dan martabat agar beban bangsa ini tidak terus diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban
Tgl terbit: Jumat, 24 Februari 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengukuhkan Yati Andriyani sebagai Koordinator untuk periode 2017-2020 pada Rapat Umum Anggota, tanggal 18 Februari 2017. Yati Andriyani menggantikan Haris Azhar yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator KontraS selama dua periode (2010-2016).
Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali! Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali!
Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2017
Jakarta- Intimidasi, kriminalisasi, dan bentuk teror lain yang dihadapi Rakyat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa kerap terjadi sejak mereka menyatakan penolakan secara terbuka terhadap rencana PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi Teluk Benoa. Perobekan baliho, sebaran fitnah, bahkan usaha-usaha kriminalisasi warga penolak reklamasi di Bali pun terjadi.
Batalkan Dewan Kerukunan Nasional: Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kepresidenan Batalkan Dewan Kerukunan Nasional: Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kepresidenan
Tgl terbit: Sabtu, 18 Februari 2017
KontraS, Setara Institute, YLBHI, Imparsial, Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua bersama Korban dan aktivis 1998 menilai bahwa wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu secara musyawarah yang diinisiasi oleh Menkopolhukam Wiranto sejak awal 2017 terus berkembang, konsep dan draf Perpres (Peraturan Presiden) yang dibuat secara tertutup oleh Wiranto sudah diserahkan ke Istana Presiden.
Putusan PTUN Melegalkan Tindakan Kejahatan Negara Menyembunyikan atau Menghilangkan Dengan Sengaja Dokumen TPF Munir Putusan PTUN Melegalkan Tindakan Kejahatan Negara Menyembunyikan atau Menghilangkan Dengan Sengaja Dokumen TPF Munir
Tgl terbit: Kamis, 16 Februari 2017
Atas nama keadilan, keyakinan akan kebenaran dan hak konstitusi, kami berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) bahwa dokumen Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir merupakan informasi publik dan oleh karenanya pemerintah wajib mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat.
Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 02 Februari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institute, serta individu pegiat HAM dan demokrasi, bersama dengan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini melaporkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan telah terjadi tindakan Maladministrasi oleh kedua lembaga negara tersebut dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dibalik Kelompok Tani Eks Gafatar di Kalimantan Dibalik Kelompok Tani Eks Gafatar di Kalimantan
Tgl terbit: Selasa, 31 Januari 2017
Tuduhan makar tengah menimpa eks petinggi Gafatar, yaitu Mahful Muis (eks Ketua Umum Gafatar), Abdussalam (alias Ahmad Mushaddeq) dan Andry Cahya. Mereka ditengarai mendirikan Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara (NKTN) setelah Gafatar dibubarkan. Misteri terkait NKTN kini menemukan titik terang dalam sidang ke-16, tiga mantan pengurus Gafatar dan mantan aparat NKTN hadir menjadi saksi. Saksi pertama ialah Dadang Darmawan, M.Si yang merupakan mantan Ketua DPD Gafatar Sumatera Utara dan mantan Koordinator Wilayah Sumatera Utara untuk NKTN. Saksi kedua adalah dr. Munandar, SpOG yang merupakan mantan Ketua Bidang Kesehatan DPP Gafatar dan mantan Kepala Departemen SDM NKTN. Saksi terakhir yang hadir ialah Laode Arsan Tira yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gafatar Gorontalo dan mantan Koordinator Wilayah Sulawesi untuk NKTN.
Bongkar Dugaan Penyimpangan Di Perum Peruri: Bebaskan Para Pelapor Dari Jeratan Hukum Bongkar Dugaan Penyimpangan Di Perum Peruri: Bebaskan Para Pelapor Dari Jeratan Hukum
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Serikat Pekerja Percetakan Uang Republik Indonesia (SP-PERURI) mengecam terjadinya upaya pemidanaan yang dipaksakan (kriminalisasi) terhadap 4 (empat) orang anggota SP-PERURI sebagai buntut dari perseteruan terkait adanya dugaan kerugian uang negara dalam pengadaan mesin cetak uang Intalgio Komori oleh PERUM PERURI pada tahun 2014 lalu.
Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 15 Februari 2017 dan menyusul beberapa daerah lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengeluarkan sejumlah ukuran yang penting untuk diperhatikan sebagai keterlibatan aktif KontraS untuk membantu publik mengukur standar pemimpin-pemimpin politik lokal. Ukuran-ukuran ini tentu tidak bisa hadir tanpa bantuan dari banyak organisasi lokal yang menyediakan waktunya untuk memberikan beberapa catatan terkini seputar penyelenggaraan pesta politik Pilkada serentak di Indonesia. Untuk itu, KontraS secara organisasional mengucapkan banyak terima kasih.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org