Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


OPINI
Menampilkan 144 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Bela Negara
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Desember 2007
Menteri Pertahanan berkeras agar RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara masuk Prolegnas 2008. Basis legal pengajuan RUU ini adalah melaksanakan Pasal 8 ayat (3) UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Mengapa terkesan kontroversial?
Gampoeng dan Perpolisian Masyarakat
Sumber: SERAMBINEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 01 Desember 2007
Negara yang melaksanakan prinsip demokrasi, polisi tidak bisa berperilaku militeristik, tetapi harus bertindak sebagai pelayan dan pelindung (to serve and to protect) bagi masyarakat. Karena kepolisian sejatinya dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan sekaligus kenyamanan hidup rakyat. Karenanya, pihak kepolisian ketika merespon tindak kejahatan, tentu tidak melulu harus menggunakan cara-cara lama yang represif.
Wajib Militer dan Hak Sipil
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 November 2007
Departemen Pertahanan berencana menerapkan wajib militer melalui RUU Komponen Cadangan. Tujuannya, memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama penyelenggaraan pertahanan negara.
"Justitia Denegata"
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 November 2007
Jika Wiji Thukul menjadi korban penghilangan secara paksa dan Wawan menjadi korban penembakan Semanggi I (1998), maka Sipon, istri Thukul, dan Sumarsih, ibunda Wawan, serta keluarga kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang lain adalah korban dari sebuah praktik pengingkaran (Latin: denegata).
Prospek Hukum Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh
Sumber: ACEHINSTITUTE.ORG | Tgl terbit: Kamis, 01 November 2007
Ditunggu, keberanian Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk memenuhi hak-hak warga negara atas keadilan akibat kejahatan kemanusiaan yang terjadi dimasa lalu.
Quo Vadis Komnas HAM Aceh
Sumber: ACEHINSTITUTE.ORG | Tgl terbit: Senin, 29 Oktober 2007
Pertengahan tahun 2007 ini, Indonesia telah memiliki sebelas anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka adalah 'pendekar HAM' baru yang akan bertugas untuk periode 2007-2012. Mereka rata-rata berusia muda, memiliki prestasi cemerlang dalam pergulatan advokasi HAM di tanah air. Keangotaan Komnas HAM kali ini berbeda jauh dengan komposisi anggota pada dua periode sebelumnya yang didominasi oleh purnawirawan dan bekas birokrat. Paling tidak, latar belakang para
PEKERJAAN RUMAH REFORMASI TNI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2007
Kita mengapresiasi upaya-upaya membangun TNI profesional dan supremasi sipil yang telah ditempuh lewat semua cara di tingkat legislasi dan institusi.
Indonesia can push for major reform in Myanmar
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2007
Peaceful marches and protests airing differing viewpoints are a foundation of any democratic society and the Myanmar government's violent response to peaceful demonstrations in Yangon violate the rights of its people by any international standard.
MEMBUANG DURI DALAM DAGING
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 27 Agustus 2007
"Poisoner do their deadly work in secret. The evidence in poisoning cases is nearly always circumstantial. In this case it is more direct than usual. You must remember that poisoning is always concealed and deliberate. It is crime that is not done in a moment of passion, or on an impulse. It is crime that must be planned."
Kemerdekaan Sebagai Pemuliaan Kemanusiaan
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2007
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus, selalu diikuti berbagai acara perlombaan dan hiburan. Ini adalah ekspresi yang paling banyak kita temukan di masyarakat saat merayakan hari pendirian republik kita tercinta. Tentu ada banyak cara untuk memetik makna kemerdekaan itu. Salah satunya adalah mengukur kemajuan HAM di Indonesia.
Kasus Wasior dan Wamena di Bawah Jaksa Agung Baru
Sumber: Tabloid Jubi | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2007
Terpilihnya Jaksa Agung yang baru, Hendarman Supanji yang menggantikan Abdurrahman Saleh masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM di tanah air. Sejumlah peristiwa pelanggaran berat HAM yang melahirkan reformasi seperti peristiwa Trisakti Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998 serta penculikan aktivis 1997/1998 menjadi tuntutan besar mahasiswa dan masyarakat sipil untuk diproses secera hukum, dalam hal ini lewat mekanisme
Mempertanyakan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Integritas Personal Warga Negaranya
Sumber: Buletin ALIANSI Edisi juni-juli 2007 | Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2007
Pada 1 Juli 2007, kepolisian RI baru saja merayakan hari jadinya ke-61 tahun. Di tengah upayanya untuk memperbaiki citra dan mereformasi diri, tampaknya kenyataan itu masih jauh dari harapan. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian masih menerapkan kekerasan yang konvensional, berupa penyiksaan serta tindakan merendahkan martabat manusia lainnya dalam menjalankan tugasnya. Dalam monitoring KontraS, selama kurun waktu Juni 2005-Juni 2006 sebanyak 25 kali peristiwa penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian
Polisi untuk Perdamaian Aceh
Sumber: Serambi Indonesia | Tgl terbit: Senin, 02 Juli 2007
Setelah Aceh damai dan konflik mereda, peran polisi otomatis menjadi penting. Polisi tidak hanya berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti diamanatkan dalam UU No 2/2002, tentang Kepolisian RI , akan tetapi berfungsi mencegah agar ketidakamanan. Apalagi dalam konteks Aceh yang baru saja meraih kedamaian pasca MoU Helsinki.
Arti Kasus "Orang Hilang" dalam Reformasi TNI
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2007
Bertepatan dengan kurun waktu 9 tahun reformasi digulirkan agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM mencuat kembali. Hal ini terkait kasus penghilangan dan penculikan aktivis prodemokrasi 1997-1998. Kali ini akibat putusan Pengadilan Militer tingkat banding di Jakarta yang membatalkan pemecatan 10 anggota tim mawar Kopassus TNI AD, dan hanya menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap komandan tim tersebut; Mayor Inf Bambang Kristiono.
Fatamorgana Kasus Munir "Sang Fenomena"
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2007
Kasus pembunuhan terhadap Munir, aktivis HAM, memasuki babak baru proses hukum di Kepolisian. Pertengahan April 2007, Kepolisian mengumumkan 2 nama baru tersangka pembunuhan Munir, mereka adalah Indra setiawan dan Rohainil Aini. Keduanya terlibat dalam pemalsuan surat tugas terhadap Pollycarpus untuk terbang satu pesawat dengan Munir, 6 September 2004, Jakarta-Singapura- Belanda. Selain itu, Kepolisian mendapatkan novum

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org