MEDAN - Reformasi polisi yang ideal harus mengacu kepada tiga orientasi utama yaitu demokrasi, rule of law,dan hak asasi manusia. Hal itu dipaparkan oleh Sekjen Federasi Kontras Oslan Purba ,  Rabu(3/3).

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, polisi harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol institusi demokratik yang merupakan representasi kepentingan publik dan membuka partisipasi masyarakat luas.

Dalam konteks demokrasi policing menurut Oslan, paling tidak terdiri dari enam pilar yang interdependen/ saling bergantung yaitu kontrol internal institusi keamanan (kepolisian) bersangkutan, kontrol pemerintah/eksekutif, pengawasan parlemen,  judicial review dan pengawasan masyarakat masyarakat sipil.