Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan diskusi publik terkait RUU Ormas di mana bertepatan dengan bulan ramadhan maka tema yang diangkat "Berekspresi & Berkumpul dalam Semangat Ramadhan". Hadir sebagai pembicara dosen ilmu politik di Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Arby Sanit, Direktur Eksekutif Demos, Sofian asgart, serta Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar di Kantor Kontras, Jakarta, pada Jum'at (10/7/2012) [detail]

Selama 3 minggu penuh, 28 mahasiswa dari berbagai tempat di Indonesia (dengan berlatar kampus, etnik, budaya dan keyakinan yang beragam) Timor-Leste mengikuti kegiatan Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) IV yang diselenggarakan oleh KontraS.[detail]

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang (IKOHI) didukung oleh Asian Federation against Involuntary Disappearances (AFAD) menyelenggarakan diskusi publik pada Kamis, 12 Juli 2012 dengan narasumber Drs. Effendi MS Simbolon (anggota DPR RI dan Mantan Ketua Pansus DPR RI penanganan pembahasan atas hasil penyelidikan orang secara paksa peride 1997-1998), Hj. Azlaini Agus SH., MH (Wakil Ketua Ombudsman RI), Prof. Arbi Sanit (Pengamat Politik), Dr. Irman Putra Sidin (Pengamat Hukum) dan Mugiyanto (korban penculikan aktivis 1997-1998 dan Ketua IKOHI).[detail]

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan diskusi publik tentang reformasi Polri dalam rangka Hut ke-66 Bhayangkara yang bertemakan "Brutal, Tidak Netral dan penyalahgunaan wewenang; Apakah wajah Polisi kita ?” Diskusi Publik ini juga bertepatan dengan peluncuran laporan Evaluasi Kinerja Polri "Kemandirian dan Profesionalisme Polri adalah Syarat Mutlak bagi Keberlanjutan Demokrasi”. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri, Brigjen Pol. Andjaja, Peneliti LIPI, Jaleswari Pramodhawardani, Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin A Tomagola serta Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar di Kantor Kontras, Jakarta, pada Rabu (4/7/2012). [detail]

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan The International Center for Transitional Justice (ICTJ) meluncurkan laporan "Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965" dan Pameran Sketsa 1965 yang diselenggarakan di kantor Kontras Jakarta, pada Kamis (28/06/2012). Acara ini juga  dibarengi dengan diskusi panel dengan pembicara Nur Kholis (Komisioner KOMNAS HAM), Bonnie Triyana (Sejarawan), dan Remy Silado (Sastrawan) serta Pameran Sketsa yang dilukis Adrianus Gumelar Demokrasno, salah satu saksi korban peristiwa 1965/1966 dan pemutaran film Tragedi 1965 karya sineas muda, Bunga Pratiwi Siagian. [detail]

SENIN (25 Juni 2012) Pembukaan SEHAMA (Sekolah HAM untuk Mahasiswa) 2012 diselenggarakan di Goethe Hauss, Jakarta. SeHAMA yang tahun ini mengambil tema "social media, HAM dan anak muda dimulai pukul 15.00 WIB, dibuka dengan acara diskusi publik[detail]

Memperingati Hari Kelahiran Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2012, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang didukung oleh Kedutaan Inggris menggelar diskusi publik dan peluncuran buku panduan bertajuk ‘Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah’ pada 14 Juni 2012. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Komjen Pol. Nanan Soekarna/Wakapolri, Eva Sundari/Anggota Komisi III DPR RI dan Azlaini Agus/Wakil Ketua Ombudsman. [detail]

To commemorate the International Weeks against Enforced Disappearances that falls right in the end of May, The Commission for The Disappeared and Victims of Violence (KontraS), together with Indonesian Association of Families of the Disappeared (IKOHI), Asian Federation against Involuntary Disappearances (AFAD), Amnesty International (AI) held various activities on 4 to 6 June 2012 at Jakarta, Indonesia.[detail]

Sudah 14 (empat belas) tahun peristiwa Trisakti dan Mei berlalu dari ingatan publik namun hingga kini tidak ada itikad baik yang serius dari negara terutama Pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini melalui proses hukum sesuai dengan UU No No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.[detail]

Sudah 14 (empat belas) tahun peristiwa Trisakti dan Mei berlalu dari ingatan publik namun hingga kini tidak ada itikad baik yang serius dari negara terutama Pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini melalui proses hukum sesuai dengan UU No No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.[detail]