PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
11306078

10
  • OPINI
 
Judul : Prioritaskan Soal Freeport di Papua
Edwin Partogi

Prioritaskan Soal Freeport di Papua

Pemerintah berencana merevisi UU Otonomi Khusus Papua. Kita berharap, kebijakan ini bukan  sekadar tambal sulam kebijakan lalu dalam menyelesaikan problem Papua.

Ada banyak problem mendasar yang lebih perlu diprioritaskan. Polemik Freeport salah satunya. Sekadar kilas balik tahun 2006, masalah PT. Freeport Indonesia (FI) menyorot perhatian luar biasa. Bermula dari insiden penembakan warga pendulang tradisional di lokasi pembuangan tailing (Februari). Peristiwa ini memicu sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta melakukan ‘serangan fajar’, mendemo dan merusak Gedung Plaza 89, tempat FI berkantor di Jakarta.

Sejak itu sejumlah mahasiswa asal Papua, ornop dan ormas Islam kerap melakukan demonstrasi menuntut penutupan FI di Jakarta, Papua, Semarang, Makasar dan Sulawesi Utara. Tuntutan serupa juga dilontarkan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais. Amien mengomentari FI telah menguras kekayaan dan membohongi Indonesia. Puncaknya, aksi mahasiswa yang berlangsung di depan kampus Universitas Cenderawasih, Abepura di pertengahan Maret lalu berakhir tragis. Empat orang polisi dan satu anggota TNI AU tewas.

Ada beberapa masalah seputar FI. Pertama, keberadaannya dinilai gagal memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. Setidaknya bila merujuk data Litbang Kompas tahun 2005, ada 72 dari 84 desa di Kabupaten Mimika, tempat FI beroperasi, merupakan desa tertinggal (Kompas, 13/10/2006). Kedua, ketika warga sekitar perusahaan ini melakukan pendulangan tailing, mereka dikriminalkan. Ketiga, perusahaan ini telah menyumbangkan kerusakan lingkungan lantaran membuang limbahnya ke Danau Wanagon. Keempat, dana kemitraan yang selama ini dikucurkan FI menyebabkan masalah sosial. Menurut Ketua Badan Musyawarah Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro Andreas Anggaibak, masalah sosial dapat dilihat dengan maraknya perang suku pasca pengucuran dana tahun 1996 (Kompas, 14/10/2006).  Kelima, keberadaan TNI/ Polri mengamankan perusahaan ini kerap berimplikasi tindak pelanggaran HAM. Banyak warga setempat pernah mengalami kekerasan militer dan menderita trauma kolektif yang tak mudah disembuhkan.

Sikap Pemegang Saham
The New York Times edisi akhir Desember 2005 menjelaskan, FI telah mengeluarkan dana 20 juta dollar AS (200 milyar rupiah) untuk militer dan polisi, dalam kurun waktu 1998 hingga Mei 2005. Dana tersebut dibagi-bagikan pada para anggota TNI dan Polri berpangkat jenderal, kolonel, mayor dan kapten. Kepentingannya, memastikan mereka terus “menjaga” tambang dari gangguan OPM.

Sebelumnya, laporan serupa dilansir oleh Global Witness Juli 2005, sebuah ornop internasional berbasis di Washington DC. Laporan ini juga menjelaskan bahwa pemegang saham Freeport McMoRan) telah menyadari adanya problem ini. Pemegang saham yang bernaung dalam dua Yayasan Pensiunan Kota New York ini mempersoalkan pembayaran jasa keamanan itu yang terjadi pasca insiden penembakan Timika, Agustus 2002. Pengeluaran dana ini dicurigai mengandung unsur pemerasan dan suap. Jika benar, Freeport bisa dituduh melanggar Foreign Corrupt Practices Act, sebuah Undang Undang Praktek Korupsi Luar Negeri Amerika. Dampaknya akan sangat serius bagi reputasi maupun nilai saham perusahaan.

Sikap keras juga ditunjukkan oleh Dana Pensiun Pemerintah Norwegia yang pada Juni 2006 mencabut investasinya di Freeport senilai 240 juta dollar. Menteri Keuangan Norwegia, Kristin Halvorsen menyatakan keputusan itu diambil atas rekomendasi Council on Ethics. “Keputusan ini merupakan refleksi penolakan kami terhadap pelanggaran norma etika pada investasi kami,” kata Halvorsen, dengan alasan Freeport telah melakukan pengrusakan lingkungan yang sangat serius.

Posisi Pemerintah
Pemerintah Indonesia memang tak tinggal diam. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan audit dampak lingkungan hidup di lokasi FI. Hasil itu mengungkapkan FI telah melakukan beberapa pelanggaran serius. Ironisnya, tak ada sanksi yang diberikan pemerintah. Pemerintah hanya meminta FI melakukan pembenahan selama 2-3 tahun. Sementara tim lintas departemen yang dibentuk Pemerintah pada Maret 2006 hanya mengkaji porsi pendapatan negara dari Freeport, tanpa mempersoalkan kontrak karya.

Berbeda dengan sikap pemerintah, Executive Vice President PT FI, Armando Mahler, malah mengatakan kesiapannya untuk membicarakan perbaikan dan penyempurnaan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia (April, 2006). Anehnya, pemerintah malah tidak mengambil langkah-langkah bagi revisi kontrak karya ini. Padahal memperbesar sharing bagi pemerintah telah menjadi trend, terutama di Amerika Latin, Bolivia dan Venezuela.

Melihat dua posisi diatas, wajar bila kemudian masyarakat mempertanyakan sikap pemerintah. Kepentingan siapa yang sesungguhnya diperjuangkan pemerintah atas FI? Bila kepentingan rakyat Papua lebih utama, saatnya di tahun 2007 ini pemerintah merevisi kontrak karya yang berkeadilan. Termasuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dan pelanggaran HAM di seputar polemik Freeport.

Sebenarnya, peluang untuk merevisi kontrak karya telah ada di era Abdurrahman Wahid. Namun kemudian tertunda karena adanya peralihan kekuasaan politik ke Megawati. Dari perdebatan saat itu, tampaknya ide untuk merevisi kontrak karya bukan sekadar memperbaiki isi kontrak karya khususnya soal profit-sharing. Melainkan kesiapan pemerintah akan konsekuensi-konsekuensi politiknya. Mulai dari bagaimana mengelola dana non budgeter yang mengalir dari Freeport ke kantong instansi pemerintah, pembayaran jasa keamanan lewat pejabat, hingga ketidaksiapan untuk menghadapi orang-orang “kuat” yang menikmati keuntungan di balik pola relasi itu.

Sebaiknya pemerintah memprioritaskan soal Freeport di tahun ini. Sebab kian lama menentukan sikap, pemerintah akan kian sulit keluar dari masalah ini. Kelambanan sikap itu bisa memicu ketidakpastian lagi di kalangan orang Papua. Pemerintah harus berani, agar isu Freeport tidak terus menjadi bulan-bulanan politik dan kepentingan elite di Papua dan Jakarta.

Jakarta, 27 Desember 2006

Edwin Partogi
Ka Biro Litbang KontraS

Tanggal : 27 Des 2006
 
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM