PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
9809619

Buletin
 
   
 

BERITA KONTRAS EDISI MAR-APR 2007

Di pertengahan Maret lalu, DPR RI menolak membawa peristiwa Trisakti, Semanggi I dan kasus Semanggi II yang terjadi tahun 1998-1999 ke rapat paripurna. Alasan penolakan ini ialah DPR periode 2004-2009 tidak mau melakukan perubahan terhadap putusan DPR periode sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran berat HAM pada peristiwa diatas.

Keputusan ini jelas sangat mengecewakan dan menggambarkan watak para wakil rakyat kita yang tidak menganggap penting ada pembunuhan dan kekerasan lainnya yang dialami oleh warga bangsa yang dilakukan negara. Bila kejahatan kemanusiaan tidak lagi dianggap sebagai bagian penting dari persoalan bangsa ini, maka sama saja para wakil rakyat itu mengamini terjadi kekerasan negara.

download
 
     
   
 

BERITA KONTRAS EDISI JAN-FEB 2007

Memasuki tahun 2007, kita seakan tak pernah berhenti "menangis". Ada begitu banyak pekerjaan rumah terhadap perjuangan kita, khususnya terhadap pejuangan kasus-kasus pelanggaran berat hak-hak asasi manusia, yang tak jua tertuntaskan. <br>Kita pun kembali terhenyak karena di Januari lalu tepatnya tanggal 22 Januari, Poso kembali berdarah. Peristiwa tragis ini telah menelan korban sebanyak 13 orang. Sebelumnya, pada (11/1) penyerangan yang dilakukan oleh aparat dengan dalih ‘mengejar’ Daftar Pencarian Orang (DPO), telah menewaskan dua orang.
download
 
     
   
 

Berita KontraS edisi 6 2006
Nasib Korban "Seletah KKR dibatalkan"

Pada akhir tahun 2006, tepatnya tanggal 7 Desember, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat putusan mengejutkan. Putusan itu ialah pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.

Putusan MK ini menutup salah satu peluang legal penyelesaian pelanggaran berat HAM diluar mekanisme pengadilan. Artinya korban dan keluarganya atas pelanggaran HAM tersebut kembali hanya dapat berharap dengan mekanisme pengadilan HAM ad hoc sebagaimana yang diatur UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, mekanisme hukum ini bukan suatu yang mudah. Hambatan politik di parlemen dan keengganan pemerintah (Jaksa Agung) membuat mimpi tentang proses hukum selalu terpinggirkan.

download
 
     
   
 

Berita KontraS edisi 5 2006
MUNIR Ketitik Nol

Detik, menit dan jam. Hari pun terus berganti. Dua tahun sudah Munir meninggalkan kita semua. Namun, dua tahun perkembangan dan penuntasan kasus ini kian jauh dari harapan kita semua.

download
 
     
   
 

"DAMAI ACEH" Damai tanpa Keadilan?

Saat bangsa Indonesia merayakan HUT kemerdekaanya yang ke 61 pada tanggal 17 Agustus lalu, dua hari sebelumnya, yakni pada tanggal 15 Agustus, masyarakat Aceh memperingati Satu Tahun perjanjian damai pemerintahan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Peringatan yang tidak lagi dengan sorak sorai, tetapi lagu sumbang kekecewaan terhadap UU Pemerintahan Aceh yang jauh dari memuaskan.

Setahun sudah perjanjian tersebut berjalan. Meski ada banyak hal yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan tersebut, mulai dari penarikan pasukan TNI/Polri di Aceh, Pemusnahan senjata GAM, pembebasan para tahanan politik GAM, termasuk disahkannya Undang-undang Pemerintah Aceh pada 11 Juli 2006. Akan tetapi, DAMAI yang hakiki sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Aceh masih menjadi sebuah penantian panjang.

Teror dan kekerasan masih menjadi bagian dari kehidupan warga. Bahkan terjadi beberapa hari sebelum setahun peringatan damai itu. Tragedi tsunami yang begitu hebat dua tahun yang lalu, membuat masih sebagian besar warga berada dalam tenda-tenda pengungsian, meski pemerintahan telah membentuk Badan Rekontrusi Rehabilitasi Aceh. Persoalan ini masih ditambah beberapa pasal dalam UU-PA yang tidak sesuai dengan harapan rakyat Aceh. Entah mengapa, tapi pemerintahan

download
 
     
   
 

Buletin KontraS Edisi:Mei-Juni 2006
"ADILI SOEHARTO"

download
 
     
   
 

Buletin KontaS Edisi: Maret-April 2006
''Ada Lagi Yang Mati Di Papua''

download
 
     
   
 

Buletin Kontras Januari Februari 2006

download
 
     
   
 

Buletin Kontras November Desember 2005

download
 
     
   
 

Buletin Kontras September Oktober 2005

download
 
     
  1 2 3 4 5 6 7
 
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM