PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
8574681

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 29 kali ]
SIARAN PERS
Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP)
Mengenai Proses Pengadilan Pembunuhan Theys Eluay


Oditur Militer Tinggi III Surabaya telah mengajukan tuntutan kepada 7 orang terdakwa dalam kasus pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, masing-masing sebagai berikut:

1. Letkol.Inf. hartomo dituntut 2 tahun penjara
2. mayor. Inf. Donny Hutabarat dituntut 2 tahun 6 bulan
3. kapten. Inf. Rionardo dituntut 2 tahun penjara
4. lettu., inf. Agus Supriyanto dituntut 3 tahun plus usulan dipecat
5. sertu Asrial dituntut 2 tahun penjara
6. sertu Laurensius LI dituntut 2 tahun penjara
7. parka Ahmad Zulfahmi dituntut 3 tahun penjara plus usulan dipecat

Dari pengamatan yang dilakukan oleh SNUP selam persidangan pembunuhan Theys Hiyo Eluay yang masih berlangsung di pengadilan Surabaya :

- dua orang pelaksana lapangan dalam operasi penggalangan yang manyebabkan terbunuhnya Theys, yaitu Lettu Agus Supriyanto dan Praka Ahmad Zulfahmi dikenai tuntutan 3 tahun penjara dan diusulkan untuk dipecat, sedangkan letkol inf. Hartomo dan Mayor Inf Hutabarat sebagai atasan para terdakwa yang memerintahkan dilaksanakannya operasi dikenai tuntutan 2 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara.
- Ketujuh terdakwa yang dikenakan tuntutan subsider pasal 351 ayat 3 jo 55 yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan dakwaan primer pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan), dinyatakan tidak terbukti oleh Oditur Militer.
- Operasi penggalangan berasal dari surat perintah Danjen Koppasus Mayjen Amirul Isnaeni, tanggal 2 Februari 2001 kepada Komandan Satgas Markas Tribuana untuk melakukan operasi intelejen, penyelidikan, pegamanan dan penggalangan.
- Satgas Tribuana di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kodam Trikora, sehingga kendali Operasi dibawah Pangdam. Namun hal tersebut dibantah oleh Pangdam Mahidin Simbolon.
- Menurut tuntutan Oditur Militer, hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak profesional menjalankan perintah. Perintahnya adalah melakukan penggalangan opini rakyat Papua dengan cara kontak person dan dialog. Mengenai bagaimana pelaksanaannya seperti perintah Hartomo � terserah bagaimana caramu yang penting tidak berlebihan.� Namun kemudian diartikan sebagai ijin untuk melakukan tindakan fisik sehingga menyebabkan kematian Theys.
- Lettu Agus Supriyanto dan Praka Ahmad Zulfahmi dinilai tidak profesional dan salah menafsirkan perintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka SNUP memberi catatan sebagai berikut :
- Pengadilan militer saat ini masih berlangsung merupakan upaya untuk memutus Rantai Komando Pertanggungjawaban (chain of command responsibility) dan menumbalkan para pelaksana operasi lapangan saja. Ini terlihat bahwa faktor yang memberatkan terdakwa adalah ketidakprofesionalan menjalankan tugas dan salah menafsirkan perintah operasi.
- Pengadilan Militer ini hanyalah untuk menghindari dilaksanakannya UU No 26 tahun 2000, yang memberikan weewenang kepada pengadilan HAM untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM. Tuntutan hukuman Oditur Militer yang sangat rendah kepada para terdakwa juga menunjukkan bahwa persidangan yang dilaksanakan hanya sekedar memenuhi prosedur hukum belaka dan jauh dari rasa keadilan.

Upaya-upaya untuk menghindari terbentuk pengadilan HAM tersebut jauh-jauh hari sudah terlihat, antara lain:
- Pra penyelidikan
a. Panglima TNI Jenderal Widodo AS (15 November 2001) membantah keterlibatan TNI, � TNI tidak sebodoh itu�
b. Kepala BIN Hendropriyono (17 November 20010 menyatakan kematian Theys karena ada friksi antar kelompok orang Papua, � Saya tidak bisa menjelaskan karena bukan wewenang intelejen�.
c. Danjen Koppasus Mayjen Amirul Isnaeni (20 November 2001) membantah Kopassus terlibat, � sudah saya cek, tidak ada yang terlibat�.
- Tahap Penyelidikan:
a. Pemerintah dalam hal ini Presiden Megawati, membentuk KPN (Komisi Penyelidik Nasional) dan mengabaikan wewenang Komnas Ham sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang teridentifikasi sebagai pelanggaran HAM. Padahal KPN tidak diatur dalam mekanisme hukum pidana dan perundang-undangan yang ada.
b. Menurut keterangan Dr. Phil K Erary dan Drs. Jhon Ibo (ketua DPRD Papua), Ketua KPN, Koesparmono Irsan dan Mensetneg Bambang Koesowo, sebelum penyelidikan selesai telah menyimpulkan belum adanya pelanggaran HAM berat.
c. Dalam risalah rapat tertanggal, 18 Maret 2002, antara Koesparmono Irsan dan Bambang Koesowo disebutkan ada kesepakatan untuk tidak mengarahkan hasil penyelidikan para pelanggaran HAM berat, karena akan melibatkan KPP HAM dan Kejaksaan.

Melihat catatan diatas, maka Solidaritas Nasional untuk Papua menyatakan :

1. mempertegas kembali penolakan SNUP terhadap pengadilan Militer atas kasus pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay. Karena kejahatan yang dilakukan oleh institusi militer terhadap masyarakat sipil diadili oleh militer sendiri, jelas bertentangan dengan prinsip imparsial sebuah pengadilan. Fakta-fakta diatas, ditambah fakta atas pengadilan militer atas kasus Trisakti dan kasus penculikan, kiranya sangat cukup untuk mendukung penolakan ini.
2. pembunuhan theys adalah sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematik dan melibatkan aparat negara. Keberadaan Surat Perintah dari Danjen Kopassus Mayejn Amirul Isnaeni 2 Februari 2001 kepada Komandan Satgas Tribuana, menjadi rantai antara Dokumen Ditjen Linmas dan Kesbang Depdagri tertanggal 9 Juni 2000 dengan pembunuhan Theys.
3. mendesak agar Komnas HAM melakukan kewenangan yang diberikan dalam pasal 18 UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM untuk melakukan penyelidikan atas kasus Pembunuhan Theys Hiyo Eluay dan hilangnya Aristoteles Masoka.


Jakarta, 14 Maret 2003
a/n Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP)

Bonar Tigor Naipospos (SOLIDAMOR)
Emmy Sehertian (FNHKP)
Ori Rahman (KontraS)
Jeiry Sumampaow (MADIA)
Mulyadi Goce(LBH Jakarta)
John Poli Menanti (FKGMP)
Ferdiand Tetro (DERRAP)


 
  Bookmark and Share  
 
Komentar:
Nama :haris Tanggal: 13 Nov 2009
saya setuju orang sperti teys harus dilenyapkan dari muka bumi ini, karena akan membahayakan bangsa dan negara.yang akan memisahkan dari nkri orang seperti itu termaksud penghianat bangsa yang akan memisahkan persatuan dan kesatuan indonesia

 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.196.23.239
Komentar
email
 
 
   
Proses Pengadilan Pembunuhan Theys Eluay
BUKU


Laporan Penilaian Pelaksanaan Akses Informasi Publik di 5 Komisi Negara


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


TrendHam Maret - April 2013
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM