PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
24595150

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 3052 kali ]

SELAMAT DATANG
UNDANG-UNDANG NKRI: NEGARA KESATUAN REPUBLIK INTELIJEN!

Agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara tinggal selangkah lagi. Pengesahan tersebut adalah buah kompromi politik yang didukung penuh oleh Komisi I DPR RI dan Pemerintah, dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal-pasal yang multitafsir tidak bisa dijadikan ukuran untuk menarik BIN pada arena akuntabilitas publik. Sayangnya, Pemerintah Republik Indonesia pun menggunakan otoritas politiknya untuk ikut memberikan legitimasi kepada BIN sebagai ujung tombak koordinasi intelijen nasional yang tertutup ini.

BIN dengan segenap otoritas yang spesifik dan mendalam, kelak akan menjadi sebuah institusi terkuat di Indonesia, yang mampu melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi kepada seluruh warga Indonesia dengan alasan kepentingan politik keamanan.

BIN dengan legitimasi keamanannya juga mampu menuduh publik (orang atau badan hukum) sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kebocoran rahasia intelijen.

BIN dengan kewenangan khususnya, kelak akan mampu memberikan rekomendasi yang isinya memberi persetujuan dan atau penolakan terhadap individu yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Bahkan bisa menolak mereka yang ingin melakukan aktivitas akademik di Indonesia dengan alasan Keamanan dan Kepentingan Nasional.

Kompromi politik ini adalah pertanda bahwa DPR RI dan Pemerintah telah menggadaikan hak asasi manusia dan khususnya jaminan kebebasan sipil warga negara Indonesia. Secara resmi hari ini sudah tidak ada lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melainkan Negara Kesatuan Republik Intelijen, karena negara telah memilih untuk menggadaikan jaminan rasa aman warga Indonesia kepada aktor-aktor keamanan.

 

Jakarta, 11 Oktober 2011
Imparsial, KontraS, IDSPS, Elsam, Ridep Institute, Lesperssi, YLBHI, ICW, LBH Masyarakat, Praxis, HRWG, Ikohi, Infid, Yayasan SET, KRHN, Leip, Ikohi, Foker Papua, Setara Institute, PBHI Jakarta, LBH Jakarta, PSHK, MAPPi, MediaLink, Bambang Widodo Umar (Individu)



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.211.97.242
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM