PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
9888108

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 3258 kali ]
SIARAN PERS KONTRAS

NO. 16/SK-KONTRAS/V/2000

TANGGAPAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN KONEKSITAS DI ACEH

Sebagaimana telah diprediksi sebelumnya oleh beberapa kalangan kalangan menyangkut bahwa pengadilan koneksitas terhadap kasus penembakan Tgk. Bantaqiyah berahir dengan divonisnya para pelaku lapangan yang melakukan pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan para santrinya, tanpa terbongkarnya motif peristiwa, pola-pola kekerasan pelaku sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Hal ini hanya tetap meninggalkan persoalan besar bagi penegakan hukum maupun rasa keadilan masyarakat Aceh terutama bagi korban-korban pembantaian pesantren Tengku Bantaqiah.

Digelarnya pengadilan koneksitas oleh kebijakan politik pemerintah yang diharapkan mampu menyelesaikan secara hukum dan adil ternyata telah menjadi sebuah realita peradilan yang hanya melanggengkan praktek impunity, hal ini dapat dilihat dari beberapa kejanggalan dalam proses persidangan yang sempat dipantau oleh Kontras.

Oleh karena itu Kontras merasa perlu untuk mengemukakan pandangan sebagai berikut :

Bahwa pengadilan yang digelar mulai 19 April lalu, banyak terjadi penyimpangan prosedur hukum selama berlangsungnya persidangan. Hal ini terlihat dari indikasi terjadinya penyimpangan penggunaan asas terbuka untuk umum yang ternyata ditemukan adanya pembatasan melalui pemerikasaan terhadap pengunjung dalam memasuki ruang persidangan.

Ketidakhadiran Sudjono sebagai terdakwa sehingga terlihat indikasi bahwa ada rencana besar untuk membebaskan terdakwa dan penutupan komando operasi.

Ketidakhadiran saksi korban dalam persidangan karena tidak terjaminnya keamanan terhadap mereka membuat terdakwa sekaligus bertindak sebagai saksi. Tentunya hal ini seharusnya dijadikan faktor utama yang harus diperhatikan.

Persidangan sama sekali belum menyentuh para komandan operasi yang jelas-jelas memberikan perintah operasi dan pengambil kebijakan pada kejadian itu. Hal itu terlihat dalam kesaksian Danrem 011/Lilawangsa Kol. (inf) Syafnil Armen yang hanya dihadirkan sebagai saksi, padahal operasi yang terjadi adalah lintas territorial dan jelas merupakan tanggung jawabnya. Dalam proses persidangan tersebut jelas diperoleh keterangan bahwa para terdakwa yang melakukan tindakan tersebut berdasarkan atas perintah. Sehingga tentunya sangat ironis bahwa ternyata peradilan ini hanya menghukum pelaku-pelaku di lapangan tanpa menyentuh para komandan operasi sebagai pemberi perintah, bahkan Letkol Sudjono yang pada saat itu juga berada di lapangan, sampai saat ini hilang dan tidak jelas keberadaannya.

Bahwa peradilan koneksitas yang terjadi dapat dikatakan pengadilan sandiwara karena putusan tersebut belum menyentuh subtansi persoalan sebenarnya dalam hal ini adalah ketidakmampuan majlis hakim untuk mengungkap dan menghukum pelaku dan penanggung jawab yang sesungguhnya dari tragedi tersebut.

Sejak awal Kontras dengan tegas telah menyatakan sikapnya untuk menolak pelaksanaan pengadilan koneksitas, karena apabila penyelesaian Aceh hanya diselesaikan secara kasus per kasus, maka tentunya tidak akan menyelesaikan persoalan ketidakadilan di Aceh menyeluruh dengan memperhatikan kompleksnya persoalan ketidakadilan di Aceh khususnya persoalan kemanusiaan.

Pengadilan koneksitas sepertinya digunakan pemerintah sebagai alat untuk meredam tuntutan dan kemarahan masyarakat Aceh dan untuk menunjukan bahwa pemerintah telah melakukan suatu upaya dalam penyelesaian kasus pembantaian terhadap Tengku Bantaqiah dan para santrinya.

Didakwanya para terdakwa dengan pasal 338 KUHP tidak tepat, karena berdasarkan fakta yang ada pembantaian dalam pesantren Tengku Bantaqiah direncanakan terlebih dahulu dan jelas itu merupakan pelanggaran HAM. Fakta menunjukkan bahwa dalam peristiwa pembataian terhadap Tengku Bantaqiah telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal itu terlihat jelas bahwa penembakan yang terjadi merupakan pola-pola operasi militer yang direncanakan terlebih dahulu dimana teradapt surat perintah dan juga sebelumnya telah didirikan tenda-tenda militer di sekitar lokasi. Bahkan sebelum penembakan terjadi para pelaku tersebut melakukan pembakran rumah penduduk. Sehingga jelas bahwa pembantaian yang terjadi adalah sistematis dan terencana.

Bahwa pengadilan tersebut merupakan pengadilan pidana biasa yang secara normative tidak mampu menjangkau persoalan tersebut. Bahkan esensi dari pengadilan tersebut menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum antar warga negara, yaitu perbedaan antara warganegara sipil dan militer.

Dugaan tidak tersentuhnya para pelaku dan penanggungjawab dari tragedy tersebut maka pengadilan koneksitas terbukti belum mampu menyelesaikan persoalan Aceh secara jujur dan adil. Selain itu, hal ini dapat dikatakan merupakan bentuk praktik negara melakukan impunity . Oleh karena proses peradilan tersebut membuktikan tidak semuanya pejabat perwira (pemberi perintah) dalam suatu proses yang memungkinkan mereka menjadi tersangka dan atau terdakwa.

Melihat kenyataan tersebut diatas, maka sekali lagi Kontras menegaskan bahwa penyelesaian Aceh harus diselesaikan melalui :

Pembentukan KPP HAM Aceh untuk penyelesaian menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM Berat yang terjadi pada masa DOM maupun pasca DOM. Sehingga penyelesaian tersebut mampu mengungkap dan menghukum para pelaku dan penanggungjawab sesungguhnya dalam kasus Aceh.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam menyikapi persoalan Aceh khususnya putusan terhadap kasus penembakan Tgk. Bantaqiah.

Jakarta, 19 Mei 2000

Badan Pekerja KontraS

Ori Rahman, S.H Usman Hamid, S.H
Koordinator Div. Legal Sekretaris.


 
  Bookmark and Share  
 
Komentar:
Nama :Salman Aceh Tanggal: 10 Nov 2009
Itulah bangsa kita yang bersembunyi dibalik hukum yang lemah. Tak ada perdamaian tanpa ada keadilan. Ini semua telah menambah daftar pelanggaran HAM yang tak terketuk palu di meja hijau.

 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.197.19.35
Komentar
email
 
 
   
Tanggapan Atas Putusan Pengadilan Koneksitas di Aceh
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM