PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
8581466

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 1905 kali ]

Siaran Pers Nomor: 26/SP-KontraS/IX/2005

KONVENSI INTERNASIONAL

PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA

 

KontraS dan organisasi korban orang hilang dari Asia dan Amerika Latin mengikuti pembahasan draft instrumen perlindungan orang hilang, 12 s/d 23 September 2005, di Jenewa. Pembahasan difasilitasi oleh Ambassador Bernard Kessedjian, Ketua Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa ( United Nations on Enforced Disappearance -UNWGEID), dihadiri sekitar 150 negara dari Amerika Latin, Eropa, Afrika, hingga Asia. Delegasi KontraS juga bertemu Makarim Wibisono, Indonesian Ambassador untuk PBB yang juga ketua sidang ke-61 Komisi HAM PBB.

KontraS dan IKOHI menyambut positif sikap negara-negara termasuk Indonesia yang akhirnya menyetujui draft konvensi dengan badan otonom yang memantau pelaksanaan konvensi. Persetujuan negara-negara amat penting artinya bagi perjuangan melawan penghilangan paksa. Ini adalah peluang baru setiap negara untuk mencegah penghilangan paksa di masa depan. Ini juga peluang baru bagi korban untuk memperjuangkan hak-haknya hingga di tingkat internasional.

Beberapa prinsip dan ketentuan pokok yang tertuang dalam Konvensi adalah :

  • Negara wajib memastikan adanya pemidanaan atas penghilangan paksa (Pasal 7)
  • Tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, instabilitas politik dalam negeri, atau darurat publik apapun, yang bisa membenarkan tindakan penghilangan paksa (Pasal 1).
  • Penghilangan paksa harus diakui sebagai kejahatan dibawah hukum pidana (Pasal 4)
  • Penghilangan paksa yang dilakukan secara sistematis atau meluas adalah crimes against humanity (Pasal 5)
    1. Kategori orang yang bisa dituntut dalam penghilangan paksa, setidaknya (Pasal 6)
      setiap orang yang melakukan, memerintahkan, menghasut, atau membujuk perbuatan, percobaan perbuatan, kaki tangan dari, atau berpartisipasi dalam sebuah penghilangan paksa.
    2. Atasan, yang
      1. mengetahui, atau yang jelas terindikasi bahwa anak buah dibawah otoritas dan kontrolnya telah melakukan sebuah kejahatan penghilangan paksa;
      2. menjalankan tanggungjawab efektif dan kontrol terhadap aktifitas kejahatan penghilangan paksa.
      3. gagal mengambil semua langkah yang perlu dan beralasan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan penghilangan paksa atau menyerahkannya pada otoritas yang kompeten untuk investigasi dan penuntutan.
    3. Tidak ada perintah atau instruksi dari otoritas publik apapun, sipil, militer atau yang lainnya, yang bisa membenarkan sebuah kejahatan penghilangan paksa.

Secara politik, hukum, dan moral, kemajuan ini bisa menjadi tonggak baru penegakan HAM khususnya perlawanan dunia atas praktik penghilangan paksa atasnama apapun, termasuk atas nama memerangi terorisme atau doktrin keamanan nasional lainnya.

KontraS dan IKOHI akan mendorong kemajuan ini dengan strategi kerja yang paralel :

Pertama , melanjutkan upaya pengesahan konvensi oleh Majelis Umum PBB, dengan meminta pemerintah Indonesia memotori pengesahan konvensi setidaknya di tingkat Asia paska ratifikasi Indonesia atas dua Kovenan Induk PBB mengenai hak-hak sipil-politik (ICCPR) dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR). Kredibilitas demokrasi Indonesia dibawah pemerintahan SBY meningkat di Asia dan di mata dunia. Indonesia juga bisa mengajukan warganegaranya menjadi anggota Komite Pemantau Pelaksanaan Konvensi Orang Hilang. Ini akan berpengaruh positif pada kondisi domestik hak asasi manusia. Jika tidak, Indonesia kehilangan peluang untuk menunjukkan kepada dunia perubahan positif demokrasi di Indonesia.

Kedua , mendorong integrasi prinsip dan ketentuan pokok konvensi ke dalam sistim hukum domestik. Misalnya dalam upaya penyelidikan dan penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa oleh Komnas HAM, Jaksa Agung dan Pengadilan HAM. Atau mendorong integrasi konvensi ke dalam pembahasan DPR tentang revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP; misalnya memasukan rumusan penghilangan paksa ke dalam KUHP yang baru dan ketentuan pokok lainnya.

Untuk mendukung agenda paralel diatas, KontraS dan IKOHI akan mengkampanyekan pentingnya konvensi orang hilang di tingkat nasional, regional dan internasional.

Demikian hal ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 28 September 2005

Usman Hamid
Mugiyanto
Koordinator KontraS
Ketua IKOHI

Lampiran



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.204.103.179
Komentar
email
 
 
   
Konvensi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa
BUKU


Laporan Penilaian Pelaksanaan Akses Informasi Publik di 5 Komisi Negara


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


TrendHam Maret - April 2013
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM