PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
9830089

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 4509 kali ]

  PERNYATAAN SIKAP
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PAPUA
MENDESAK KOMNAS HAM MENUNTASKAN BERBAGAI KASUS PELANGGARAN BERAT HAM DI PAPUA

Pelanggaran-pelanggaran Berat HAM yang telah terjadi di seantero tanah Papua semenjak tahun 1961-2003 yang tidak tertangani dan terus berlangsung adalah bukti ketidakseriusan dan ketidakmauan (unwillingnessy) negara mendorong penegakan HAM bagi masyarakat Papua. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Papua menyesalkan ketiadaan kemajuan penegakan dan perlindunagan HAM di Papua akibat ketidakseriusan dan ketidakmauan negara tersebut. Seringkali yang terjadi adalah pembiaran dan pemberian perlindungan terhadap pelaku oleh negara, sehingga kasus demi kasus terjadi. Pemenuhan aspirasi masyarakat Papua berupa pembentukan tim-tim berdasarkan ketentuan undang-undang dan keputusan presiden masih sarat dengan motif politik meredam gejolak yang bisa mengakibatkan instabilitas pemerintahan di Papua, bukan untuk memenuhi tanggung jawab dan memberikan keadilan bagi korban, keluarga korban dan masyarakat Papua.

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi telah mengakibatkan ribuan korban jiwa dari masyarakat sipil Papua, mulai sejak masuknya Tanah Papua ke dalam NKRI dan pengiriman pasukan TNI pada 1961-1968, kemudian dilanjutkan dengan kasus PEPERA 1969, Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1961-1990an, hingga kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi sejak 1998-2003, seperti kasus Biak Bardarah pada Juni 1996, kasus Sorong Berdarah (Boswesen) pada 1996, kasus Timika Berdarah pada 2003, kasus Abepura Berdarah 2001, kasus Wasior Berdarah 2001, kasus pembunuhan di luar prosedur hukum (Extra Judicial Killing) Theys Hiyo Eluay dan penghilangan orang secara paksa (involuntary and enforced dissapearances) Aristoteles Masoka pada November 2001, kasus Wamena Berdarah pada 4 April 2003, kasus Kimam Berdarah pada 2003, kasus Wutung Berdarah pada 2003 dan kasus-kasus lainnya.

Dari keseluruhan kasus kejahatan kemanusian yang terjadi di Tanah Papua, hanya kasus Abepura Berdarah 2001 yang dibawa ke pengadilan dan saat ini dalam proses pemeriksaan saksi di Pengadilan HAM Makasar. Serta kasus pembunuhan Theys H Eluayyang disidangkan di pengadilan militer di Surabaya, bukan sebagai kasus pelanggaran HAM. Sementara kasus hilangnya Aristoteles Masoka – yang saat itu bersama Theys H Eluay – tidak pernah melalui proses dan pertanggungjawaban hukum.

Inilah yang mendorong adanya tuntutan kebenaran dan keadilan mesyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia, dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, yang berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun1999 Tentang HAM dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM memiliki kewajiban melakukan pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakat Papua.

Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Papua mendesak Komnas HAM agar :

  1. Mengumumkan kepada publik hasil kerja Tim Penyelidikan Pelangggaran Berat HAM untuk kasus Wamena dan Wasior, khususnya kepada masyarakat Papua selaku korban.
  2. Memebentuk Tim Penyelidik Pelanggaran Berat HAM Penghilangan Orang Secara Paksa Aristoteles Masoka (sopir pribadi Theys H Eluay) yang hilang bersamaan dengan terbunuhnya Theys H Eluay pada November 2001.
  3. Membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Berat HAM atas kasus Wutung Berdarah, Kasus PEPERA 1969, kasus Biak Berdarah 1996, kasus Kimam Berdarah, kasus Timika Berdarah 2003, kasus Wasior Berdarah 2001 dan kasus Wamena Berdarah pasca pembobolan gudang senjata Makodim 1702 Jayawijaya 2003 di Wamena.

Jakarta, 28 Juli 2004

  KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PAPUA

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), IKOHI Papua, KontraS, KontraS Papua, Komunitas Masyarakat Papua, Solidaritas Nasional Untuk Papua (SNUP), Pokja Papua, PBHI, LBH Jakarta, Crisis Center PGI .



 
  Bookmark and Share  
 
Komentar:
Nama :Bayori Tanggal: 16 Sep 2010
Negara kam tolong lihat kasus pelanggaran ini .. kam tra malau kah dapat sorotan trus ...

Nama :mr.ynebi  Tanggal: 07 Sep 2010
karena angka pelangaran ham dipapua melulu tinggi dan kepada para pelaku tadak diuperlukan proses hukum yang arif oleh aktoer penegak hukum maka dengan sangat diperhatinan sehinga dinilai tujuan hukuk indonesia bukan untuk memikhak kpd rakyat papua hukum yang ada dipapua hanya untuk membawa kepadas kematian.

Nama :nur ainun seprina Tanggal: 03 Jan 2010
jgn lagi seperti ini

Nama :Pepen Tanggal: 21 Nov 2009
Disarankan agar kontras jgn dian saja,prlaku pembunuhnya tidak menjalankan hukuman,dan semua naik pangkat,demikian juga dengan Aristoteles yang tidak pernah disentuh,nyatanya dibunuh lebih sadis lagi.

Nama :sapa we Tanggal: 23 Feb 2009
Aech... guk rame

Nama :Assasin Tanggal: 08 Feb 2009
trim britanya .. jd bs slesain tugas PKN .. trim ...

 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.82.170.223
Komentar
email
 
 
   
Mendesak Komnas HAM Menuntaskan Berbagai Kasus Pelanggaran Berat HAM di Papua
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM