PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
12930431

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 2203 kali ]

PRESS RELEASE
No. 6/PR-Kontras/III/02

Menyikapi penyerangan terhadap anggota serikat Pengacara rakyat (SPR) yang mengadvokasi gugatan Class action gerkan pemuda rakyat (GPK)

 

Pada tanggal 1 Maret 2003 terjadi pemukulan tehadap Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Habiburokhman, SH, oleh orang-orang tak dikenal sehingga yang bersangkutan mengalami luka-luka (kronologis terlampir). Penyerangan ini berkaitan dengan peran Serikat Pengacara Rakyat menjadi kuasa hukum Gerakan Pemuda Rakyat (GPK) yang melakukan gugatan class action kepada Presiden Megawati Soekarnoputri atas keputusannya menaikkan tarif dasar listrik, telefon dan Bahan Bakar Minyak secara serentak. Keputusan ini dinilai GPK melanggar Pasal 28 H ayat 2 dan Pasal 34 ayat 2 amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelumnya kantor SPR juga pernah diteror berkali-kali via telefon dan didatangi secara langsung oleh beberapa orang yang meminta kepada SPR mencabut gugatan class action tersebut dan merampas berkas-berkas gugatan yang ada. Mereka juga meminta agar SPR tidak terus menjelek-jelekkan Presiden.

Atas tindakan ini Kontras memandang dan menyatakan :

  1. Tindakan ini merupakan penyerangan terhadap Pkerja HAM (Human Right Defender) yang secara aktif mendampingi kelompok-kelompok masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) mereka. Secara sistematis terjadi upaya untuk mengintimidasi peran kuasa hukum yang mengadvokasi secara langsung.
  2. Tindakan ini membuktikan bahwa pihak-pihak yang mendukung Presiden tidak menghargai cara-cara demokratis yang ditempuh GPK dan SPR melalui pengadilan.
  3. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan ketentuan yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kerja-kerja Pekerja HAM, termasuk untuk menjalankan proses penegakan hukum atas kasu-kasus yang terjadi.
  4. Pemerintah diminta untuk akomodatif terhadap pandangan dan kritik masyarakat atas kebijakan yang telah diambilnya dengan tidak memberikan ruang bagi respon yang kontra produktif terhadap demokrasi dan HAM..

Jakarta, 5 Maret 2003

Presedium Koordinatoriat
Badan Pekerja

 

Mouvty Makaarim
Anggota


 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.167.75.155
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM