PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
12796912

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 1061 kali ]

Siaran Pers No. 26/SP-Kontras/VII/2006
MENDESAK PEMERINTAH ADILI PELAKU KEKERASAN TNI DI ACEH

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan independen terhadap kasus kekerasan militer di Paya Bakong, Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada 3 Juli 2006, sekitar pukul 19.30 WIB terjadi penembakan terhadap rombongan mobil Aceh Monitoring Mission (AMM) di depan markas Kompi E Batalyon Infanteri 111 di kec. Paya Bakong, Aceh Utara. Akibat tembakan, 1 orang tewas (Muslem, 35 th), 2 orang mengalami luka tembak dan 1 orang luka-luka akibat pukulan. Keluarga korban menolak otopsi terhadap korban tewas. Pangdang IM Mayjen Supiadin AS mengatakan, penolakan terjadi karena pihak keluarga korban mendapat tekanan dari pihak luar. Menurutnya ini amat menghambat kerja tim investigasi.

Kami meminta Pangdam Iskandar Muda Mayjen (TNI) Supiadin menghormati sikap keluarga korban yang menolak otopsi. Berdasarkan investigasi KontraS Aceh, keluarga menolak otopsi karena kurang percaya terhadap penyelidikan dibawah lingkup TNI. Tidak tepat bahwa otopsi

dijadikan hambatan pengungkapan kebenaran. Otopsi tak mutlak diperlukan bila ada keterangan korban, saksi, dan bukti-bukti permulaan lain yang ditemukan di lokasi kejadian.

Penyelidik bisa melakukan rekonstruksi ulang kasus dengan melibatkan semua pihak yang berada di lokasi peristiwa, untuk memastikan bahwa semua keterangan sudah lengkap. Kasus kekerasan di Paya Bakong adalah bentuk tindak pidana yang melanggar HAM. Karena itu yang berwenang adalah pengadilan umum, bukan pengadilan militer.

Segala proses penyelidikan harus memperhatikan keluarga korban serta diawasi oleh pihak ketiga (Aceh Monitoring Mission-AMM). Bila perlu otopsi, sebaiknya dilakukan dengan melibatkan saksi ahli independen termasuk Komnas HAM.

Kami meminta TNI untuk tidak menyelidiki sendiri. Penyelidikan harus utamakan kompetensi dan jurisdiksi sistim hukum pidana, Polri dan Komnas HAM dengan melibatkan AMM, dan warga sekitar lokasi.

Untuk menciptakan situasi lapangan yang kondusif, harus segera ditarik pasukan TNI Kompi E Yonif 111 ke kesatuan induknya. Pengamanan harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, yaitu POLRI.

Jakarta, 31 Juli 2006

Badan Pekerja KontraS

 

Konfirmasi:
- Usman Hamid : Koordinator KontraS Jakarta (0811812149)
- A s i a h : Koordinator KontraS Aceh 0 812 698 8959 atau 081360747000/Hendra Fadli



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.204.249.184
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM