PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
10448041

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 1331 kali ]

SIARAN PERS AWG
Anggaran Pertahanan Keamanan: BRR Mengancam Reformasi Militer dan Merusak Sistem Pertahanan

Penyediaan anggaran untuk operasi TNI telah menempatkan BRR dalam posisi yang mengancam reformasi militer dan merusak mekanisme tatanan Pertahanan, baik yang diatur oleh UU TNI maupun UU Pertahanan. Kondisi ini dapat dilihat dari anggaran BRR untuk 2005 yang mencampuri anggaran TNI dan Pertahanan. Dalam anggaran tahun tersebut, tercatat anggaran keamanan Rp.122.200.000.000,- (122 milyar dua ratus juta rupiah) dan anggara Pertahanan Rp. 285.430.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah). Rincian anggaran tersebut dapat menunjukan tujuan dan orientasi dari anggaran yang ada. Misalnya saja, dari anggaran pertahanan dianggarkan untuk operasi intelejen Rp.416.600.000,-, intelijen strategis Rp.1.085.000.000,- dll.

Ancaman terhadap reformasi militer dan merusak sistem Pertahanan, dapat dilihat dari beberapa aspek :

Pertama, BRR melakukan pelanggaran terhadap UU 34/2004 tentang TNI dan UU 3/2003 tentang Pertahanan.

UU 3/2004, Pasal 66. (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Kedua, efek dari pelanggaran terhadap kedua UU tersebut, berakibat kepada sulitnya mempertanggung jawabkan agenda teformasi TNI dan mengukur indikator sistem pertahanan secara nasional.

Ketiga, dalam konteks Aceh, BRR tidak sensitif terhadap proses perdamaian yang berlangsung. Apalagi pembiayaan untuk operasi intelijen dan inteligen strategis.

Disamping itu, BRR dalam konteks Aceh yang mempunyai kewajiban untuk melakukan rekontruksi dan rehabilitasi, tidak menunjukan kerja yang professional dengan mencampuradukan masalah rekontruksi dan rehabilitasi dengan masalah pertahanan dan keamanan yang bukan menjadi wewenang BRR / daerah.

 

Sekertariat : Jl. Dipomegoro No.9 Menteng Jakarta Pusat 10310
Tlp.62.21.3158570, 62 21 928 66654 Fax. 62.21.3158570
Email: office@awg.or.id , awg_members@yahoogroups.com
http://www/awg/or.id



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.226.18.74
Komentar
email
 
 
   
Anggaran Pertahanan Keamanan: BRR Mengancam Reformasi Militer dan Merusak Sistem Pertahanan
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM