PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
8572387

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 2071 kali ]

TANGGAPAN KONTRAS ATAS RESPON BEBERAPA PIHAK MENGENAI RENCANA PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM ISKANDAR MUDA

(Tela'ah Kritis Terhadap Ide Pembentukan Kodam Iskandar Muda Di Aceh)

Rencana menghidupkan kembali KODAM I Iskandar Muda Aceh kembali menjadi isu hangat, menyambut kepulangan delegasi Gubernur dan sejumlah pejabat teras DPRD I Aceh dari pertemuan bersama Wapres Hamzah Haz, Menko Polkam SBY dan Menhan Matori Abdul Jalil. Alasan yang dikemukan pemda Aceh meminta Kodam Iskandar Muda dihidupkan kembali adalah karena keinginan rakyat Aceh dan agar bisa mendekatkan dengan rentang kendali. Pemerintah pusat menyambut positif permintaan pembentukan Kodam ini, hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan Presiden, Wapres, Menhan maupun Menko Polkam.

Menko Polkam, SBY menegaskan, dalam waktu tidak terlalu lama Pemerintah akan mengeluarkan keputusan politik mengenai pembentukan Komnda Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut menkopolkam, pembentukan Kodam menjadi bagian dari solusi bagi rakyat Aceh, dan ini merupakan keputusan politik yang diambil untuk merespon keputusan menyeluruh dari sebuah pertahanan dan semata-mata untuk memelihara kedaulatan serta keutuhan negara.

Wapres menyatakan bahwa pembentukan Kodam dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah. Ia menambahkan, pendirian Kodam memerlukan biaya namun jika hal tersebut dibutuhkan untuk mengamankan Aceh dan rakyat Aceh yan meminta, maka pemerintah tentu akan memperhatikan.

Menanggapi beberapa respon dari beberapa pihak mengenai rencana pembentukan kembali Kodam Iskandar Muda, maka Kontras menyatakan bahwa :

1.  Sikap Pemda Aceh maupun Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan persoalan Aceh belum menunjukan perubahan karena sampai saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan masalah padahal kebijakan tersebut selama ini terbukti gagal untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Aceh. Pemerintah seharusnya lebih mengedepankan upaya-upaya dialog secara damai dan melakukan pendekatan-pendekatan demi kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Aceh.

2.  Pernyataan serta keinginan rombongan Gubernur dan yang mengatasnamakan “rakyat Aceh” dan respon pemerintah terhadap hal tersebut, adalah sikap yang melawan arus kuat dari keinginan rakyat Aceh sendiri, karena hal tersebut sangat bertolak belakang dengan realitas obyektif dilapangan dan sikap rakyat Aceh sendiri yang sejak awal telah menolak dengan tegas kehadiran militer di Aceh. Pencabutan Kodam Iskandar Muda Aceh tahun 1985 ataupun pencabutan status DOM disebabkan reaksi penolakan masyarakat atas keberadaan Kodam dan Militer yang menimbulkan masalah dan banyak jatuh korban dari pihak rakyat sipil. Mengaktifkan Kodam di Aceh sama saja dengan membangun stigma bahwa Aceh dalam keadaan darurat perang, karena Komando Teritorial (Koter) digunakan sebagai pemerintah Militer di wilayah perang. sehingga patut dipertanyakan, atas kepentinag rakyat manakah yang menghendaki Kodam itu diaktifkan kembali, bukankah keinginan rakyat Aceh selama ini sangat jelas, bahwa rakyat Aceh hanya menginginkan ditariknya pasukan militer dari daerahnya, semua pihak agar menghentikan operasi militer dan menghentikan segala prilaku tindak kekerasan yang selam ini dipentaskan dengan mengorbankan rakyat dan menuntut untuk segera adanya pertanggungjawaban hukum bagi berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM baik masa DOM maupun pasca DOM yang dilakukan militer selama ini.

3.  Bahwa realitas yang ada hingga saat ini berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus berlangsung di Aceh hingga sampai saat ini di tahun 2002 dengan menelan korban baik dari masyarakat sipil, GAM dan TNI/Polri dan korban lebih banyak jatuh dari masyarakat sipil yang tidak tahu menahu persoalan. Menurut catatan Kontras dan Koalisi NGO HAM Aceh, peristiwa kekerasan di Aceh tahun 2001 ini meningkat hampir 100% dibanding tahun 2000. Data tahun 2000 menunjukan, terjadi 1093 peristiwa kekerasan. Sementara sampai akhir tahun 2001 ini Koalisi NGO HAM Aceh, mencatat 2027 orang rakyat sipil menjadi korban kekerasan, dengan perincian pembunuhan 851 orang penangkapan sewenang-wenang 435 orang, penghilangan paksa 106 orang, penyiksaan 617 orang, dan kekerasan terhadap perempuan 18 orang, yang dalam presentase sangat besar dilakukan aparat militer.

4.  Bahwa pengalaman pembentukan KODAM di Ambon sebagai jawaban atas kondisi di Ambon ternyata gagal dalam menjawab persoalan yang ada. Kegagalan itu seharusnya sdh cukup untuk tidak diulang dalam kasus Aceh atau wilayah lain di Indonesia.

Berdasarkan fakta dan pemikiran di atas, Kontras merekomendasikan :

1.  Agar pemerintah menolak usulan dari pemda dan DPRD Aceh untuk menghidupkan kemabli Kodam Iskandar Muda dan pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang masih mengedepankan pendekatan represif-militeristik di Aceh melainkan kebijakan yang lebih menghargai hak asasi manusia, keadilan serta kedamaian bagi rakyat Aceh.

2.  Segera dibentuk Keppres pengadilan HAM ad hoc untuk segala pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Aceh terutama sejak pemberlakuan DOM sampai sekarang.

3.  Pemerintah harus melanjutkan penyelesaian Aceh dengan melakukan dialog dan perundingan secara damai dan menjamin perlindungan bagi keselamatan seluruh rakyat Aceh.

4.  Penerjemahan doktrin TNI sudah tidak dapat lagi menggunakan fungsi-fungsi teritorial meskipun mendapat pembenaran yuridis (UU Pertahanan Negara), karena UU Pertahanan Negara sendiri hanya sekedar memenuhi tuntutan pemisahan TNI dan Polri, akan tetapi soal doktrin dan struktur pertahanan negara yang diatur, masih menempatkan masyarakat sebagai “rawan korban”, dengan pe-label-an sebagai ancaman, penggunaan SDA, mobilisasi massa untuk musuh negara.

Jakarta, 7 Januari 2002

Badan Pekerja Kontras

ORI RAHMAN
BUSTAMI ARIFIN



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.227.141.230
Komentar
email
 
 
   
TANGGAPAN KONTRAS ATAS RESPON BEBERAPA PIHAK MENGENAI RENCANA PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM ISKANDAR MUDA
BUKU


Laporan Penilaian Pelaksanaan Akses Informasi Publik di 5 Komisi Negara


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


TrendHam Maret - April 2013
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM