PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
25149917

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 8708 kali ]

41 th Tragedi 1965
KORBAN TERUS MENUNTUT NEGARA MENGUNGKAP SEJARAH GELAP &
MENEGAKKAN HAM

KontraS, IKOHI bersama Korban-korban pelanggaran HAM berat 1965 menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menuntut negara menerangkan sejarah gelap masa lalu. Delapan tahun lebih setelah Soeharto mundur, hingga menjelang dua tahun pemerintahan baru SBY, kebijakan negarauntuk mengungkap sejarah masa lalu belum juga jelas.

Padahal, banyak peristiwa sejarah yang hingga kini simpang siur. Contoh terakhir adalah perdebatan bekas Presiden BJ Habibie dan bekas Pangkostrad Prabowo Subianto. Contoh terlama adalah seputar peristiwa pembunuhan jenderal pada 30 September 1965 sampai keluarnya Tap XXV/MPRS/1966 tentang larangan atas penyebaran paham dan organisasi komunis. Empat puluh satu tahun berlalu,belum juga diungkapkan.

Hingga kini, tak jelas mengapa peristiwa pembunuhan jenderal itu terjadi, kaitannya dengan pertikaian politik elite negara, surat perintah 11 Maret sampai dengan tuduhan terhadap Presiden RI Soekamo yang dinilai menyeleweng dari Pancasila dan UUD 1945.

Yang jelas, di sekitar peristiwa itu, terjadi perampasan hak-hak dan kemerdekaan rakyat sipil biasa seperti petani, buruh yang dituduh PKI dan militer yang dituding terlibat PKI. Itupun masih tidak jelas, mengapa peristiwa itu juga harus terjadi, mengapa banyak orang yang tak bersalah menjadi korban, mengapa banyak orang dituduh bersalah tapi dihukum tanpa proses peradilan.
Kami mengingatkan bahwa dasar negara untuk mengungkap sejarah masa lalu sebenarnya sudah ada. Namun sejumlah produk TAP MPR, UUD 1945, Undang-Undang serta kebijakan baru itu belum sepenuhnya dilaksanakan Sebagian besar malah dibiarkan seperti benda mati.

Pengungkapan sejarah masa lalu juga diperlukan untuk membongkar sistem politik lama dan memperkuat sistem baru yang lebih baik. Salah satu akar persoalan sistem politik lama adalah pelanggaran HAM. Karena itu, pencarian bukti-bukti sejarah itu juga mencakup bukti-bukti terjadinya kekerasan dan segala bentuk pelanggaran HAM.

Dalam catatan kami, pelanggaran berat HAM sebagai akibat penumpasan G30S berupa: penangkapan, penculikan, penahanan berkepanjangan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kerja paksa, pembunuhan massal, pengadilan politik bukan berdasarkan hukum yaitu Mahmilub dan pengadila subversif (kangaroo courts).

Korban dari pelanggaran berat HAM tersebut meliputi :

  • Korban/survivor dari pelanggaran berat HAM tersebut berlanjut menderita sampai kepada keluarga anak, isteri/suami, sebagai akibat stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ex tapol/napol G30S.
  • Korban/meninggal akibat penyiksaan, penghilangan paksa dan pembunuhan massal meninggal kesengsaraan moral kepada keturunan dan ahli waris karena tidak mengetahui kehidupan yang komplek di negara asing.
  • Harta rnilik korban yang disita/dirampas tidak menerima perlakuan hukum sebagaimana mestinya berupa pengembalian kembali

 

Korban pelanggaran berat HAM 1965 menuntut kepada negara akan hak~haknya:

  • Hak untuk mengetahui kebenaran dari kejadian penumpasan G30S, siapa pelaku (perpetrator) serta siapa dan berapa jumlah korban-korbannya.
  • Hak akan keadilan bagi para korban.
  • Hak akan pemulihan bagi para korban berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi atas dasar aspek kepuasan.
  • Hak akanjaminan tidak terulangnya kembali kejadian seperti ini

 

Kami menuntut Presiden SBY untuk melaksanakan Pasal 28 I UUD 1945, yang berbunyi : (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Kami mendesak Presiden SBY menarik semua kebijakan termasuk berupa rancangan undang-undang yang berpotensi menghalangi upaya pengungkapan sejarah dan penegakan HAM. Misalnya RUU Rahasia Negara. RUU Rahasia Negara bisa menghapuskan kewajiban negara untuk mengungkap kejahatan masa lalu. Substansi RUU ini menolak membuka informasi dan dokumen-dokumen resmi negara yang menyimpan catatan kasus penyelewengan kekuasaan baik di masa lalu maupun saat ini.

Apalagi selama 8 tahun paska mundumya Soeharto, upaya pengusutan kejahatan berat masa lalu selalu terbentur kendala akses informasi dan dokumen negara.

Pemyataan ini kami keluarkan berangkat dari kekhawatiran bahwa bila sejarah masa lalu dibiarkan begitu saja, bangsa Indonesia akan kian kehilangan peluang untuk belajar dari sejarah. Belajar dari apa yang baik dan buruk dari sejarah, sekaligus meletakkannya pada tempat yang benar.

tanda tangan

 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.87.60.7
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM