PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
10927949

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 2487 kali ]

Konspirasi Perlambat Penuntasan Kasus Runtu Kalimantan Tengah

Kami menyesalkan tidak adanya niat baik Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah antara PT.MMS (Mitra Mendawai Sejahtera) dengan masyarakat Runtu Kecamatan Arut Selatan Kota Waringin Barat. Kami menduga penyelesaian kasus yang terus terkatung-katung ini merupakan upaya sistematis pengusaha yang melibatkan aparat keamanan dan aparat pemerintah lokal dalam mempertahankan penguasaan sumber ekonomi.

Kasus yang terjadi sejak tahun 2004 bermula saat PT. MMS melakukan usaha pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pihak perusahaan melakukan okupasi terhadap lahan perkebunan yang dimiliki masyarakat tanpa adanya proses yang jelas utamanya tentang pengalihan hak kepemilikan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut.

Puncaknya, pada 26 Mei 2005 masyarakat menuntut pihak perusahaan menarik buldoser yang menghancurkan lahan perkebunan dan menggarap lahan mereka. Sebelum melakukan aksi, masyarakat sempat meminta restu dari Ujang Iskandar (saat ini Bupati Kota Waringin Barat) dan Camat Arut Selatan, Praptiniwati tentang tindakan apa yang harus dilakukan terhadap buldoser milik perusahaan yang menggarap lahan tersebut. Atas restu kedua orang tersebut, masyarakat lalu menyandera kedua buldoser tersebut. Aparat Brimob dan preman perusahaan melakukan penyerangan kepada masyarakat dengan masyarakat setempat. Akibatnya, satu orang warga meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka terkena tembakan dan pemukulan yang dilakukan aparat Brimob sehingga harus dibawa ke rumah sakit. 50 orang warga ditahan tanpa melalui proses hukum di Polres Kobar. Seluruh akses keluarga untuk menjenguk ke rumah sakit maupun tahanan tidak didapat. Keluarga baru dapat bertemu setelah korban keluar dari rumah sakit dan dibebaskan dari tahanan.

Esoknya, Muspida Kotawaringin Barat dan masyarakat menyepakati agar warga yang ditahan dilepaskan. Muspida juga harus memberikan peringatan pada PT MMS untuk tidak mengintimidasi warga serta tidak melakukan kegiatan atau menggarap lahan yang dipertahankan oleh warga sampai ada kesepakatan dari warga serta mengeluarkan semua alat-alat PT MMS dari tanah warga. Namun, kesepakatan itu tidak dijalankan sepenuhnya. Aktivitas perusahaan terus berlangsung. Bahkan Perusahaan kembali melakukan cara-cara kekerasan dan tidak menghargai hak asasi manusia berupa pembakaran, intimidasi dan pengambilalihan tanah milik masyarakat secara paksa. Termasuk mengintimidasi dan meneror aktivis yang giat melakukan pendampingan terhadap kasus ini.

Pada Juni 2005, salah seorang anggota DPD RI utusan Kalimantan Tengah yang ditugaskan memantau kasus ini telah mencoba menyuap salah seorang petani yang juga ketua Badan Perwakilan Desa, Bapak H. Hamihan dengan tujuan agar para petani tidak melanjutkan kasus ini.

Para petani dan pendamping telah melaporkan kasus ini ke Kapolri, DPRD Propinsi Kalteng dan Komnas HAM pada periode Mei-Juni 2005. Mabes Polri telah mengeluarkan surat kepada Polda Kalteng untuk melakukan penyelidikan atas keterlibatan aparat. Namun, hingga saat ini penyelesaian kasus ini seakan terhenti.

Para petani dan pendamping dari Walhi, Betang Borneo, Solidamor 26 dan Kontras telah melakukan pertemua dengan Divpropam Mabes Polri dan Komnas HAM pada 14 November 2006, DPD pada 15 November 2006.

Dari pertemuan tersebut, Divpropam menginformasikan bahwa telah melimpahkan penanganan kasus dari Mabes Polri ke Polda Kalteng, sebagimana tertuang dalam Surat Kadiv propam Polri No Pol : R/YD-408/VII/2005/Divpropam. Mereka menjanjikan akan mengirimkan tim supervisi pada 6-12 Desember 2006 ke Polda Kalteng. Komnas HAM akan memberikan jaminan perlindungan kepada para pelapor, akan membuat surat kepada instansi yang terkait dan akan turun ke lapangan. DPD juga menjanjikan hal serupa.

Kami menengarai, bahwa terkatung-katungnya kasus ini merupakan upaya yang sistematis yang juga melibatkan aparat keamanan dan aparat pemerintahan lokal. Polda Kalimantan Tengah melakukan pembangkangan kepada Mabes Polri dengan belum melaporkan hasil penyeldikannya kepada Mabes Polri. Ujang Iskandar yang yang awalnya mendukung petani dan saat ini telah menjadi Bupati tidak juga mendukung penuntasan kasus ini. Sementara Utusan Dewan Perwakilan Daerah yang seharusnya membantu masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini, juga ikut bermain dan memihak kepada perusahaan.

Kami mendesak pemerintah pusat untuk mengambil alih penyelesaian kasus ini, serta menghentikan kekerasan berupa intimidasi dan pencaplokan lahan yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Kapolri dan Komnas HAM harus segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan. Para petani tidak dapat lagi menggantungkan harapan kepada pemerintah daerah karena keberpihakan aparat pemerintah daerah maupun aparat keamanan dengan pengusaha dalam kasus ini sudah semakin dalam.


Jakarta, 16 November 2006


Walhi Eknas, Walhi Kalteng, Yayasan Betang Borneo, Solidamor 26, Kontras
Contact Person : Alfred Uga (0813.52714295)

 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.161.143.22
Komentar
email
 
 
   
Konspirasi Perlambat Penuntasan Kasus Runtu Kalimantan Tengah
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM