PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
30588225

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 3739 kali ]

ELITE SIPIL TAK SERIUS TUNTASKAN PR REFORMASI TNI
Catatan HAM untuk Memperingati HUT TNI ke-62, 5 Oktober 2007

Kami mengapresiasi upaya-upaya membangun TNI profesional dan supremasi sipil yang telah ditempuh lewat semua cara yang tersedia di tingkat legislasi dan institusi. Namun begitu, kami menyayangkan upaya-upaya ke arah itu masih terlihat lamban. Hal ini memperlihatkan kepada publik bahwa agenda reformasi TNI bukan lagi agenda mendesak, termasuk untuk menyelesaikan berbagai kekerasan militer atas warga sipil di masa lalu.

Ada dua masalah utama yang menyebabkan tidak tuntasnya Pekerjaan Rumah dari reformasi TNI. Satu, elite-elite sipil kerap berdalih bahwa anggaran TNI yang rendah adalah kendala. Padahal bujet militer telah mengalami kenaikan dibanding jumlah anggaran di masa lalu. Kedua, alasan ketidaksiapan institusi sipil untuk melaksanakan reformasi TNI.Alasan ini seharusnya dijawab dengan langkah konkret memperkuat instansi sipil, bukan malah menjadi alasan untuk menunda penuntasan Pekerjaan Rumah (PR) reformasi TNI. Berikut ini adalah PR-PR tersebut.

Pertama, kami menyayangkan janji Menhan Juwono Sudarsono agar Presiden SBY dapat segera mengeluarkan keputusan tentang agenda penghapusan bisnis. Akibatnya, agenda ini masih jalan di tempat. Kami khawatir, jika terus ditunda, agenda ini tak dapat memenuhi target pada 2009.

Lebih jauh dari itu, kami juga khawatir keterkaitan anggota TNI dengan kasus-kasus kriminal dan korupsi akan semakin memudarkan semangat korps TNI. Ini juga bisa berakibat kontrol sipil atas militer (civilian supremacy) menjadi kian lemah dan sulit diwujudkan.

Tim Supervisi dan Transformasi Bisnis (TSTB) TNI yang dibentuk Pemerintah, sebatas verifikasi sejumlah usaha/bisnis TNI yang institusional, belum mengumumkan dan memberlakukan status quo. Dalam proses ini terbuka peluang terjadi penjualan atau pengalihan aset maupun perusahaan. Penghapusan bisnis-bisnis militer harus mencakup penghapusan bisnis-bisnis non-institusional (bisnis abu-abu). Contohnya adalah dugaan pembayaran uang keamanan ilegal dari Freeport ke sejumlah pejabat TNI. Kasus ini tidak diusut.

Ketidakseriusan Pemerintah terlihat dari belum terbitnya Peraturan Presiden tentang pengaturan bisnis militer yang telah direncanakan sejak Oktober 2005.

Kedua, kegagalan untuk menghapus bisnis-bisnis militer akan terus menyeret anggota TNI dalam kasus kriminal serta menciptakan situasi konflik terus menerus antar individu maupun satuan-satuan keamanan berbagai wilayah. Ada sekitar 12 peristiwa kekerasan antara anggota TNI dan POLRI. Contoh terakhir itu kasus Ternate, Maluku Utara.

Anehnya elite sipil selalu beralasan bahwa tawuran itu disebabkan oleh persoalan kesejahteraan akibat anggaran rendah. Padahal masalahnya adalah sistem yang disimpangi sebagaimana terjadi dalam kasus korupsi dana pensiun ASABRI oleh beberapa perwira tinggi dan koneksinya.

Selain ASABRI, ada banyak kasus kejahatan yang tidak ditangani secara serius. Antara lain kasus kepemilikan senjata ilegal (misal, kasus Koesmayadi), skandal jual beli alutsista (pembelian tank scorpio, helikopter MI-17, pesawat Foker 50). Kasus ini menguap tanpa kejelasan proses hukum.

Ketiga, hingga saat ini kekerasan oleh anggota TNI tidak diselesaikan secara tuntas sesuai hukum yang berlaku. Contohnya adalah kasus konflik tanah di mana TNI menembak warga sipil seperti terjadi di Alastlogo, Pasuruan, Jatim. Atau kasus penggusuran paksa tanah milik warga Rumpin-Bogor Jabar. Kasus-kasus kekerasan ini mempermalukan TNI di mata masyarakat. Apalagi jika kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu terus menerus tidak dituntaskan.

Keempat, lambatnya pelaksanaan UU TNI untuk mendorong pemindahan yurisdiksi hukum atas perkara kriminal oleh anggota TNI dari yurisdiksi pengadilan militer ke pengadilan umum.

Pembahasan RUU Peradilan Militer memperlihatkan lemahnya kepemimpinan elite-elite sipil. Di tengah pembahasan tersebut kita dikejutkan dengan istilah baru yaitu peradilan koneksitas bagi warga sipil yang melakukan kejahatan militer.

Istilah ini mengandaikan ada kekosongan hukum bagi kejahatan militer yang dilakukan oleh sipil dan menjungkirbalikan logika umum. Logika terbalik dari pasal ini ialah jika militer tunduk pada pengadilan sipil, maka warga sipil pun wajib tunduk pada hukum militer. Padahal subjek yang hendak diatur dalam RUU ini adalah militer, bukan sipil. Dan pada prinsipnya peradilan militer bukanlah bagian dari badan kekuasaan yudikatif. Peradilan militer adalah bagian internal dari sistem komando organisasi militer.

Kelima, pergeseran paradigma elite sipil tak sepenuhnya terjadi. Akibatnya pelaksanaan UU TNI berjalan lambat. Yang ada adalah cara meredam tuntutan pelanggaran HAM masa lalu lewat cara-cara yang menghianati esensi reformasi, yaitu keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia.

Struktur komando teritorial masih jadi mata dan telinga militer terhadap rakyat. Bahkan mungkin berpotensi menjadi alat kekuasan. Kasus terakhir adalah pembentukan Tim Kebersamaan wilayah Bantul Yogyakarta yang melibatkan Babinsa TNI.

Langkah ini inkonsisten dengan pengakuan TNI untuk mendorong pemberdayaan masyakat dan demokratisasi. Kehadiran mereka menghambat itu dan menganggu citra TNI sebagai pemersatu. Koter memang dibutuhkan di daerah tertentu, tapi kenyataannya banyak yang lebih cenderung menjadi parasit dari pemerintahan sipil di daerah.

Sebagai catatan penutup, menurut hemat Kami, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah progresif di bidang reformasi TNI tanpa mengeluarkan biaya besar atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Misalnya, mengeluarkan instruksi Presiden, menyampaikan informasi hasil audit, dan mendukung proses-proses hukum atas kasus-kasus yang melibatkan pejabat TNI. Masalah anggaran seharusnya tak dijadikan alasan untuk terus menunda implementasi reformasi TNI dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu.

Selain itu, Kami juga meminta semua kalangan elite-elite sipil yang kini sudah mulai bersiap-siap menghadapi Pemilihan Umum, untuk tidak menarik-narik TNI ke dalam politik praktis. Bila hal ini kembali terjadi, maka mustahillah upaya reformasi membangun supremasi sipil, termasuk di dalamnya supremasi hukum, serta membangun profesionalisme militer dalam misi pertahanan nasional maupun misi perdamaian dunia.

Demikian catatan ini kami sampaikan. DIRGAHAYU TNI !!!

Jakarta, 4 Oktober 2007

 

Usman Hamid, Edwin Partogi (KontraS) -Rm Benny Susetyo-Bambang Widodo Umar-Rafendi Djamin (HRWG)-Mouvty Makarim Al Akhlaq (IDSPS), Budi Satria (PBHI)


Lampiran: Tabulasi kekerasan dan konflik pertanahan TNI 2006


 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.227.215.139
Komentar
email
 
 
   
DATA MONITORING
BUKU

BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES

[download]
Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin

PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM