PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
10305797

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 1748 kali ]

Memperingati HUT TNI ke-63
TNI Harus Hormati Prosedur Hukum untuk Menjaga Perdamaian

Beberapa hari menjelang HUT TNI ke-63 yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, kita kembali dikejutkan dengan tindakan arogan TNI yang melakukan penangkapan terhadap Tgk. Sanusi (Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) di rumahnya di Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peurelak, beserta Tgk. Ridwan Abu Bakar alias Nektu (Wakil Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) pada tanggal 29 September 2008 sekitar pukul 01.00 WIB. Dalam penangkapan yang dipimpin Dandim Aceh Utara, Letkol Inf Yusef Sudrajat tersebut, TNI juga menggerebek dan merusak rumah korban, melakukan penyiksaan terhadap korban dan membawa korban ke Koramil Peureulak Kota. TNI beralasan penangkapan tersebut disebabkan adanya anggota TNI yang diculik anggota KPA beberapa jam sebelumnya.
 
Kami menanggap, peristiwa penangkapan tersebut sama sekali tidak menunjukkan kesungguhan TNI dalam menjaga perdamaian di Aceh seperti yang mereka gembar-gemborkan selama ini. Untuk sekian kali TNI mengulangi lagi kesalahannya dengan mengenyampingkan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia . Apalagi di tengah kondisi Aceh yang sedang merajut perdamaian, tindakan TNI tersebut bisa memicu munculnya potensi-potensi konflik baru dan bisa memancing reaksi-reaksi pertikaian para pihak.
 
Alasan penangkapan yang digunakan TNI sama sekali tidak masuk akal dan bertentangan dengan prosedur hukum Indonesia. Apapun alasannya, TNI tidak boleh melakukan penangkapan secara non prosedural. Apalagi para korban yang ditangkap bukanlah pelaku, para korban adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah dikenal. Apabila ditemukan adanya indikasi bersalah, TNI bisa berkoordinasi dengan Polisi untuk memanggil korban secara baik-baik sesuai prosedur hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Tindakan tersebut juga menunjukkan TNI tidak mampu bertindak profesional dan selalu mencampuri urusan hukum yang bukan kewenangannya.
 
Penangkapan tanpa prosedur hukum, pemukulan, penyiksaan dan bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan TNI merupakan pelanggaran berat HAM terhadap masyarakat apalagi hal ini dialami oleh mantan pimpinan GAM wilayah Peurelak yang dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat kecil lainnya atas ketidakpastian hukum yang diterapkan. Dalam proses reintegrasi dan transformasi konflik yang berlangsung di Aceh, penegakan hukum dan jaminan hukum adalah prasyarat bagi keberlanjutan perdamaian di Aceh. Oleh karena itu, negara wajib memberikan jaminan bagi semua warganya.
 
Tindakan kontradiktif lainnya yang dilakukan TNI di masa Aceh damai adalah pembentukan sejumlah pos-pos teritorial TNI di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun dan Bener Meriah dengan alasan pengamanan. Pembentukan pos-pos tersebut perlu dipertanyakan, potensi ancaman sebesar apa yang sedang dihadapi di Aceh sehingga membutuhkan pengerahan kekuatan TNI? Pembentukan pos-pos bertentangan dengan MoU Helsinki pasal 4.10 dan pasal 4.11. Adanya pos TNI juga bertentangan dengan pasal 4.8 MoU Helsinki karena harus diketahui oleh pihak Uni Eropa.
 
Padahal kondisi Aceh pascapenandatanganan MoU Helsinki telah berangsur pulih dan Kepolisian-lah yang saat ini menjadi ‘lead’ pengamanan di Aceh sesuai dengan fungsinya dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dalam negeri. Sedangkan fungsi TNI telah secara tegas diatur dalam UU TNI No. 34/2004 sebagai alat pertahanan Negara yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik Negara.
 
Berdasarkan kondisi di atas, kami menyatakan :

1. Mendesak Pangdam Iskandar Muda untuk sungguh-sungguh menjaga perdamaian di Aceh dengan menghormati prosedur hukum yang berlaku di Indonesia
2. Mendesak Pangdam Iskandar Muda untuk mencopot Dandim Aceh Utara, Letkol Inf Yusef Sudrajat yang telah melanggar prosedur hukum dalam peristiwa penangkapan di Peureulak.
3. Mendesak Kapolda dan Kapolres Aceh Timur untuk mengusut tuntas peristiwa penangkapan dan kekerasan yang terjadi terhadap Tgk. Sanusi oleh TNI dan juga penculikan terhadap anggota TNI oleh oknum KPA.
4. Mendesak Pangdam Iskandar Muda untuk membubarkan pos-pos TNI di seluruh Aceh sampai dengan adanya keputusan politik negara.
5. Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Aceh harus memberikan jaminan keselamatan terhadap masyarakat Aceh termasuk mantan GAM dalam proses reintegrasi dan transisi politik di Aceh untuk mendapatkan kepastian hukum.
6. Mendesak masyarakat Internasional khususnya Uni Eropa dan negara-negara yang mendukung perdamaian Aceh agar tidak berdiam diri dalam melakukan pemantauan tapi harus ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dapat merusak perdamaian.
7. Meminta kepada para pihak untuk dapat menahan diri dan menyerahkan semua proses hukum kepada polisi.


Banda Aceh, 5 Oktober 2008 
 
KontraS Aceh (Hendra Fadli – Koordinator)
Pusat Penguatan Perdamaian (Fachrul Razi - Direktur)
LBH Banda Aceh (Kamaruddin – Wakil Direktur Bidang Internal)
Aceh Communication and Research Institute (Aryos Nivada – Direktur)
GeRAK Aceh (Akhiruddin Mahjuddin – Koordinator)



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.225.23.86
Komentar
email
 
 
   
Memperingati HUT TNI ke-63<br> TNI Harus Hormati Prosedur Hukum untuk Menjaga Perdamaian
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM