PERINGATAN SATU DEKADE KONTRAS
Kampanye
Human Loves Human
 
KASUS MUNIR
Munir
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]

Cari
Sumber

HuriSearch

Anda Pengunjung ke:
12538254

Siaran Pers
   
 
[ dilihat 2275 kali ]
Untitled Document

PERNYATAAN BERSAMA

ELSAM, YLBHI, KONTRAS, ICW

NO. 33/SP-KONTRAS/VII/01

Tentang

“JANGAN BERI TEMPAT BAGI KORUPTOR DAN PENJAHAT HAM”

Setelah digulingkannya Gusdur, Presiden RI (1991-2001) oleh Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR), pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana prospek demokrasi indonesia? Terutama dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, jaminan hidup dalam kebebasan ( civil liberty ) dan keadilan serta kesejahteraan rakyat?

Salah satu indikator pokok untuk menilai sejauh mana pemerintahan baru memiliki kseriusan untuk memperhatikan dan memprioritaskan tujuan-tujuan diatas adalah dengan melihat sejauhmana infrastruktur dan birokrasi kekuasaan yang dibentuk memiliki kemampuan untuk menyerap dan melayani kebutuhan-kebutuhan untuk terus dipertahankannya agenda-agenda pemajuan hak asasi manusia serta keadilan sosial.

Dalam kerangka itu, YLBHI, ELSAM, ICW, KONTRAS, melihat sejumlah hal yakni;

Pertama, adanya kecenderungan bahwa dalam bagi-bagi kekuasaan, pasca SI MPR yang lalu, tercium aroma yang kuat untuk makin mengakomodasi kekuatan-kekuatan yang masih dipertanyakan keterlibatannya dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM yang serius, serta sejumlah orang yang pernah terlibat dalam mendukung pangab/Menhankam Jenderal (purn.) Wiranto, yang juga sempat mewarnai bursa pencalonan wapres.

Harapan untuk membangun sebuah masyarakat baru dibawah sistem kekuasaan yang demokratis haruslah mensyaratkan susunan kekuasaan yang berisikan orang-orang yang bersih dari kejahatan politik masa lalu, baik kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan korupsi (perampasan uang negara-rakyat) pada masa-masa diktatorial soeharto. Kami tegaskan sekali lagi, kekuasaan hasil politik dagang sapi yang baru terbentuk, HARUSLAH BEBAS dari orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dan kejahatan ekonomi (korupsi).

Kedua, pemerintahan baru harus belajar dari pengalaman bahwa faktor utama yang menyebabkan hancurnya harga diri dan integritas nasional kita adalah politik keamanan yang otoriter, sistem birikrasi yang kejam dan korup, serta kebijakan ekonomi yang sangat tergantung pada modal asing dan konglomerasi. Untuk benar-benar bisa pemerintah secara efektif dalam tujuan memperbaiki nasib rakyat maka tidak ada jalan lain bagi pemerintah baru untuk memperkuat dan mempertegas upaya-upaya transisi demokrasi menuju kealam baru. Artinya proses transisi sekarang ini,

  • Haruslah menjadi mementum untuk mengembalikan sumber-sumber ekonomi yang telah terampas ketangan rakyat, sebagai fundamen pembangunan ekonomi yang mandiri,mengembalikan militer ke fungsi sebagai instrumen pertahanan negara
  • Membangun infrastruktur politik yang berbasiskan kedaulatan rakyat, kemanusiaan dan keadilan .

Ketiga, sejarah hitam masa lalu tidak boleh berulang kembali apa lagi kecendrungan politik kekerasan saat ini cukup signifikan. Misalnya, maraknya teror publik melalui aksi pemboman seiring dengan perubahan politik nasional., dan pembunuhan terhadap para aktivis dan pejabat yang vokal dan dianggap sebagai ancaman politik bagi kekuatan masa lalu, termasuk para pejabat yang terkait dengan proses penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan "orang-orang penting" semasa orde baru. Tegasnya, politik kekerasan dan kekerasan politik yang merupakan ciri khas dari kekuasaan orde baru yang kesemuanya itu dilakukan dalam rangka melanggengkan kekuasaan, tidak boleh terjadi lagi.

Keempat, fenomena munculnya nama-nama mantan pejabat ordebaru dalam bursa pejabat negara pemerintahan yang baru terbentuk, merupakan indikator bahwa proses perubahan politik yang saat ini terjadi” dikendalikan” oleh kekuatan lama. Ini juga menunjukkan bahwa ternyata kekhawatiran adanya kepentingan yang “diuntungkan” dari kondisi chaotik yang terjadi sebelumnya, benar-benar telah terjadi pada musim politik kita. Selain itu konteks politik yang dibangun saat memberi justifikasi bagi kembalinya kekuatan lama tersebut (militer dan golkar) sekaligus memberitahukan publik akan ketidakmampuan para politisi pasca orde baru. Belum lagi didengungkan nya kampanye bahwa hanya militerlah yang memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan bangsa.

Karena itu, kami mengemukakan beberapa hal:

  • Susunan kabinet baru dibawah kepemimpinan Megawati dan Hamzah haruslah terdiri dari orang-orang yang bersih dari kejahatan masa lalu. Artinya orang –orang yang terlibat daklam “dosa politik” orde baru baik kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan korupsi tidak boleh diberi tempat dan kesempatan (ruang politik) dalam struktur lembaga pemerintahan baru.
  • Pemerintah berikut aparatur keamanan harus mampu memberikan jaminan kepada rakyat atas kebebasan dari ketakutan, penindasan dan kekerasan dengan terlebih dahulu melakukan pembersihan secara internal ditubuh institusi hukum dan keamanan, untuk kemudian melakukan antisipasi terhadap segala tindakan yang mengarah kepada penggunaan kekerasan.

Demikian

Jakarta, 31 juli 2001

Munarman
Doni Ardyanto
KontraS
Bambang Ekalya
Amiruddin
YLBHI
ELSAM

 



 
  Bookmark and Share  
 
 
 
BERIKAN KOMENTAR ANDA
Komentar yang diberikan adalah sepenuhnya tanggungjawab pemberi komentar.
Nama
 IP: 54.166.105.24
Komentar
email
 
 
   
BUKU


BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES


[download]


Index Buku terbitan kontraS
[Klik disini]
Buletin


PENCULIKAN AKTIVIS
[download]


[ Daftar buletin lengkap >> ]
HUKUMAN MATI
hukuman mati
Kampanye
Anti Hukuman Mati !!!
[Klik Disini]
POSO
hukuman mati
Pemantauan Kasus Pelanggaran HAM POSO
[Klik Disini]
ACEH
hukuman mati
Pemantauan HAM Di
Nagroe Aceh Darussalam
[Klik Disini]
AKSI DIAM KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]
UNDANG-UNDANG
INSTRUMEN HAM