Munir

Munir|KontraS


English
Nama : Munir, SH
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 8 Desember 1965
Pendidikan Terakhir : S1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Pengalaman Organisasi

Selama mahasiswa, Munir muda dan cerdas bergabung dan meminpin sejumlah organisasi;

  • Ketua senat mahasiswa fakultas hukum Unbraw Malang, 1988
  • Koordinator wilayah IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, 1989
  • Anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, Unbraw 1988
  • Sekertaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum UNBRAW, 1988
  • Sekertaris Al Irsyad cabang Malang, 1988
  • Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Keseriuasan dalam bidang hukum dan persoalan sosial disekitarnya diwujudkan dalam bentuk pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, mendirikan/bergabung dengan berbagai organisasi, bahkan juga membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusunan Rancangan Undang-Undang ;

  • Divisi Hukum, Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KASUM). KASUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KASUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh Aparat Militer. KASUM melakukan berbagai aktifitas untuk mendorong perubahan and menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.
  • Koordinator Komite Solidaritas Untuk Buruh (KSUB) Surabaya (1994).KSUB adalah lembaga yang didirikan oleh 7 LSM, bertujuan untuk pengembangan dan pendidikan pemberdayaan buruh-buruh. KSUB juga melakukan kampanye untuk perubahan kebijakan pengupahan yang layak bagi buruh.
  • Anggota Presedium Nasional Komisi Independen Pemantauan Pemilihan Umum, 1997-2000.
  • Anggota Badan Penasehat KOMPAK (Komite Mahasiswa Menentang Kekerasan), Komite ini didirikan oleh organ atau elemen mahasiswa yang berusaha menentang kekerasan dan militerisme. (1997-to date).
  • Anggota Dewan Penasehat Formasi (Forum Mahasiswa Syariah Indonesia). Lembaga ini adalah organisasi mahasiswa yang berjuang dan bergerak untuk menciptakan anti kekerasan yang didasari oleh penguatan dari pengajaran Islam (1999-to date).
  • Pendiri dan Koordinator KIPP HAM (Komisi Independen Pemantauan Pelanggaran HAM), 1996. KIPP HAM adalah jaringan dari berbagai LSM dan organisasi Massa yang bertujuan untuk memonitor dan advokasi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara dan konflik horisontal. Pada Maret 1998 KIPP HAM dirubah menjadi KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).
  • Anggota Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur pada sebelum, selama dan sesudah kerusuhan 1999.
  • Anggota Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM, 2000.
  • Anggota Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 2000.

Karir

  • Tenaga Relawan LBH Surabaya, 1989.
  • Ketua LBH Surabaya, Pos Malang, 1991.
  • Koordinator Divisi Perburuhan dan Divisi Sipil & Politik LBH Surabaya, 1992-1993.
  • Kepala Bidang Operasional, LBH Surabaya, 1993-1995.
  • Direktur LBH Semarang, 1996.
  • Sekertaris bidang Operasional YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), 1996.
  • Wakil ketua YLBHI bidang Operasional, 1997-2001.
  • Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 1998.
  • Pendiri dan Inisiator Lembaga Perdamaian dan Rekonsiliasi (Lerai) yang menangani kasus konflik horisontal (seperti konflik idi Maluku).
  • Ketua Dewan Pengurus KontraS, 2000-2004.
  • Anggota Dewan Penasehat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (Commissao de Acolhimento, Verdade e Reconcilicao de Timor Leste (CAVR)), 2003.
  • Executive Director of Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor), 2002-2004.
  • Anggota Kelompok Kerja Security Sector Reform , Pro-Patria, ...- akhir hayat
  • Anggota Istisyariah Al Irsyad, ..-akhir hayat

Penghargaan yang Pernah Diterima semasa Hidup

Atas pengabdian yang dibarengi dengan keteladanan, kejujuran dan konsistensinya, Munir mendapatkan beberapa pengakuan berupa penghargaan dari pihak-pihak di dalam negeri maupun masyarakat Internasional, seperti;

  • As Leader for the Millennium dari Asia Week, 2000.
  • Man of the Year 1988 dari Majalah UMMAT.
  • Salah seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad XX, Majalah Forum Keadilan.
  • Penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNBRAW yang sukses.
  • The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan control sipil atas militer, Stockholm, December 2000.
  • An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usaha-usahanya dalam mempromosikan tolerasnsi dan Anti Kekerasan, Paris, November 2000.

Kasus yang pernah ditangani

  • Penasehat Hukum dan Anggota tim Investigasi dalam kasus Fernando Araujo Cs. di Denpasar. Araujo dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintahan Indonesia untuk memerdekakan Timor timur dari Indonesia, 1992.
  • Penasehat Hukum in the case of Jose Antonio de Jesus Dasneves (Samalarua) in Malang, 1994, with the accusation of revolt against the government to separate East Timor from Indonesia, 1994.
  • Penasehat Hukum keluarga Marsinah's dan sejumlah buruh lainnya di PT. CPS menuntut KODAM V Brawijaya atas tindakan mereka dalam melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap Marsinah, aktivis buruh, 1994.
  • Penasehat Hukum warga Nipah, Madura, dalam kasus Pembunuhan petani-petani oleh Militer, 1993.
  • Penasehat Hukum Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum PUDI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi dan gugatan tata usaha negara atas perkara pemecatan Sri Bintang Pamungkas sebagai dosen di Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
  • Penasehat Hukum Muchtar Pakpahan (Ketua Umum SBSI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi, Jakarta, 1997.
  • Penasehat Hukum Dita Indah Sari, Kun Chusen Pontoh , Sholeh (ketua PPBI dan anggota PRD) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi, Surabaya, 1996.
  • Penasehat Hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan, dalam kasus kerusuhan di PT. Chief Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan, 1995.
  • Penasehat Hukum dari 22 buruh PT. Maspion, dalam kasus penyerangan di Sidoarjo, Jawa Timur, 1993.
  • Penasehat Hukum DR George Yunus Adicondro (Dosen Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga) dalamkasus penghinaan pemerintah, Yogyakarta,1994.
  • Penasehat Hukum Muhadi (Supir yang dituduh melakukan penembakan terhadap seorang polisi, Madura, Jawa Timur, 1994.
  • Penasehat Hukum para korban dan keluarga Korban Penghilangan Orang secara paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta, 1997 hingga 1998.
  • Penasehat Hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984, hingga 1998.
  • Penasehat Hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999).
  • Penasehat Hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh, Papua, melalui KontraS. Termasuk beberapa kasus diwilayah Aceh dan Papua yang dihasilkan dari kebijakan operasi Militer.
  • Munir juga aktif dibeberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, Lingkungan, Gender dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik.

Pada tahun 2003, Munir yang masih diharuskan istirahat oleh Dokter karena sakit Types, bersikeras ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro demokrasi mendatangi DPR paska penyerangan dan kekerasan yang terjadi di Kantor Tempo.

Pada tahun 2004, Munir bergabung dengan tim advokasi SMPN 56 yang digusur oleh Pemda DKI.

Munir juga aktif menulis diberbagai media cetak dan elektronik berkaitan dengantema-tema HAM, Hukum, Reformasi Militer dan Kepolisian, (Transisi) Politik dan perburuhan.


Name : Munir, SH
Place/Date of Birth : Malang/Decenber 8, 1965
Latest Education : S1, Faculty of Law, University of Brawijaya, Malang

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES

  • Chairman of the Students Senate Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, 1988
  • Region IV Area Coordinator Indonesian Law Student Association, 1989
  • Member Student Study Forum for the Development of Reasoning, University of Brawijaya Malang 1997
  • Secretary Law Student Representation Board, Faculty of Law University of Brawijaya, 1988
  • Secretary of Al-Irsyad Malang regency, 1988
  • Member of Islamic Students Organization
  • Legal Division, Commission for Solidarity for Marsinah (KASUM). Kasum is a committee established by tens of NGOs, which provided advocation support to the investigation of the killing by the military apparatus of the Labour Activists Mars. The committee conducted various activities to push for changes and to stop military intervention in Labour disputes.
  • Coordinator of the Solidarity Committee for Workers (KSUB) Surabaya (1994). KSUB is a committee established by seven (7) NGOs, the develop and education program for the empowerment of Workers and to campaign for changes in the wage poliby for the Workers.
  • Member of the National presidium of the independent General Election Monitoring Commission, 1997-2000.
  • Member of the Advisory Board of KOMPAK (Committee of the Students Against Violence), a committee established by students elements who were struggling against violence and militarism (1997-to date).
  • Member of the Board Advisors of Formasi (Forum of All Indonesian Syariah Students). This is an Islamic students organization struggling for the anti violence movement and based on the strength of the teachings of Islam (1999-to date).
  • Founder and Coordinator of KIPP HAM (Independent Monitoring Commission for Human Rights Violations) in 1996. The KIPP HAM is a networking organization of various NGOs and Mass Organizations to carry out monitoring and advocation on the cases of state of violence and horizontal conflicts. In March 1998 this organization was changed in to the Commission for Disappearing Persons and Victims of Violence (KontraS).
  • Member of the Commission of Inquiry in to Human Rights Violations in East Timor and independent commission established by the Indonesian Human Rights Commission to conduct a legal inquiry in to of the human rights violations in East Timor during, before and after the ballot 1999.
  • Member of the Team for the preparation of the Draft Act on Human rights Tribunal, 2000.
  • Member of the team for the Draft Act on the Truth and reconciliation Commission, 2000.

FUNCTIONS/CAREER AT THE LBH

  • Volunteer LBH Surabaya, 1989.
  • Chairman LBH Surabaya Malang Post, 1991.
  • Coordinator of labour Division and Civil and Political Division of LBH Surabaya, 1992-1993.
  • Head of Operational Field, LBH Surabaya, 1993-1995.
  • Director of LBH Semarang, 1996.
  • Secretary Operational Field of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI), 1996.
  • Vice Chairman Board of Management YLBHI Operational Field, 1997-2001.
  • Coordinator Working Committee for Disappearances Victims of Violence (KontraS), 1998.
  • Chairman Board of Management KontraS, 2000-to date.
  • Member Advisory Counsil for Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (Commissao de Acolhimento, Verdade e Reconcilicao de Timor Leste (CAVR)), 2003.
  • Executive Director of Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor), 2002-2004.

AWARDS RECEIVED

  • As Leader for the Millennium by Asia Week, 2000.
  • Man of the Year 1988 from UMMAT magazine.
  • One Hundred Prominent Indonesians of the XXth Century, Forum Keadilan Magazine.
  • Awarded the Golden Pins as a successful alumnus 1999 from the University of Brawijaya.
  • The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan control sipil atas militer, Stockholm, December 2000.
  • An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence,Paris, November 2000.
  • Columnist : has written various articles on politics, law and human rights in the framework of promoting democratization and the anti violence movement.

CASES HANDLED

  • Legal Counsel and Investigation team member in the case of Fernando Araujo Cs. In Denpasar. He was accuses of plotting a revolt against the government to separate East Timor from Indonesia, 1992.
  • Legal Counsel in the case of Jose Antonio de Jesus Dasneves (Samalarua) in Malang, 1994, with the accusation of revolt against the government to separate East Timor from Indonesia, 1994.
  • Legal Counsel for Marsinah's family and a number of laborers of PT. CPS to indict KODAM V Brawijaya for their acts of violence and murder of Marsinah, the labor activist, 1994.
  • Legal Counsel for the people of Nippah, Madura, in the case of demanding the accountability of military for killing the Nippah farmers in Madura, East Java, 1993.
  • Legal Counsel for Sri Bintang Pamungkas (General Chairman of PUDI) in the case of criminal act of Subversion and the lawsuit at the administrative court (PTUN) for his dismissal as LecturerinJakarta, 1997.
  • Legal Counsel for Muchtar Pakpahan (General Chairman of SBSI) in the case of the criminal act of Subversion, Jakarta, 1997.
  • Legal Counsel for Dita Indah Sari, Kun Chusen Pontoh , Sholeh (Chairman of PPBI and member of PRD) in the case of Criminal act of Subversion, Surabaya, 1996.
  • Legal Counsel for students and farmers in Pasuruan, in the case of the riots at PT. Chief Samsung, the accusation was the criminal acts of instigation, 1995.
  • Legal Counsel of 22 workers of PT. Maspion, in the case of Strike in Sidoarjo, East Java, 1993.
  • Legal Counsel for DR George Yunus Adicondro (Lecturer Styawacana Christian University, Salatiga) in the case of Insulting the government, Yogyakarta,1994.
  • Legal Counsel for Muhadi (the driver who was accused of shooting a policeman following a slash between the police and Units of The Air Force ) in Madura, East Java, 1994.
  • Legal Counsel for in the case of disappearances of 24 political activists and students in Jakarta, 1997 through 1998.
  • Legal Counsel for in the case the massacre of the member of the community in Tanjung Priok 1984, since 1998.
  • Legal Counsel for in the case of the shooting of the students in Semanggi tragedy I and II, 1998 and 1999.
  • Member Commission of Inquiry for Human Rights Violations in East Timor, 1999.
  • Founder and inisiator of the Foundation for Peace and reconsiliation (Lerai) which is handling the horizontal conflicts (Maluku, etc)
  • Legal Counsel and Coordinator for the advocation of human rights violation cases in Aceh, West Papua, through KontraS (thousands of cases resulting from the military operations)
  • Various cases of human rights violations in isues concerning Labor, Land, Environment and Civil and Political Rights.

© KontraS 2005 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320 | Tlp: 021-3926983, 3928564 |
Fax: 021-3926821| E-mail: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org