[Index Aksi ]

Kamis(3/11), Komnas HAM di datangi keluarga korban penghilangan secara paksa yang tergabung dalam IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang). Acara yang berlangsung dari pukul 13.00-15.00 WIB tampak hadir dari beberapa anggota korban yang lain, di antaranya korban 65, korban Tanjung Priok, Ibu Sumarsih dari JSKK (Jaringan Solidaritas Keluarga Korban), dan di dampingi beberapa aktivis LSM KontraS. [detail]

Sehari setelah peringatan 66 tahun hari TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2011, KontraS, pada 6 Oktober, menyelenggarakan diskusi publik dengan tema "Mencari Solusi Konflik Tanah antara TNI dan Masyarakat." Diskusi ini menghadirkan tiga orang narasumber, yakni TB Hasanuddin dari Komisi I DPR RI, Kabul Supriyadi dari Komnas HAM, Andrinov Chaniago dari akademisi dan Indria Fernida Alphasony selaku wakil koordinator KontraS. Diskusi ini dihadiri oleh sekitar 150 orang dari berbagai latar belakang, diantaranya warga Rumpin dan Bojong Kemang Bogor, rumah negara, keluarga pahlawan kemerdekaan, mahasiswa, jurnalis, aktivis kebebasan beragama, para korban pelanggaran HAM masa lalu dll. [detail]

Rabu (28/09), Bertempat di Press Room, Gedung Nusantara III DPR-MPR RI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta dihadiri oleh mantan Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR dalam rangka penanganan pembahasan atas hasil penyelidikan penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 (Effendy MS Simbolon dan Darmayanto), Eva Kusuma Sundari (anggota Komisi III DPR), Ahmad Yani (anggota Komisi III DPR) dan Nasir Jamil (anggota Komisi III DPR).[detail]

Bertepatan dengan Hari Hak untuk Tahun Internasional (International Rights to Know Day) pada 28 September 2011, KontraS yang didukung oleh Yayasan Tifa menyelenggarakan Seminar dan Peluncuran Buku “Panduan Mengenal Hak atas Informasi Publik dan Pemolisian" dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Institusi Polri di Hotel Aryadutha, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 120 orang peserta yang terdiri dari lembaga negara seperti Komisi Ombudsman, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Luar Negeri, UKP4; Kedutaan-kedutaan Besar, Polri, kelompok masyarakat sipil, korban pelanggaran HAM dan media. [detail]