korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
BERITA      
 
Soal Pelanggaran HAM Aceh : PEMERINTAH TIDAK DAPAT PERINTAHKAN KOMNAS HAM
Sumber: KOMPAS Tanggal:30 Jan 2002

Jakarta, Kompas
Pemerintah tidak dapat memerintahkan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau menindaklanjuti hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 1999. Karena itu, pemerintah mengirimkan surat kepada DPR supaya Dewan memikirkan maupun mencari penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh tersebut.

Demikian dikemukakan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Jakarta hari Selasa (29/1). "Sebenarnya pemerintah cuma meneruskan permintaan beberapa pihak mengenai kelanjutan perkara pelanggaran HAM di Aceh. Karena, dua perkara pelanggaran HAM sudah selesai disidangkan, sedang tiga perkara belum ditindaklanjuti. Saya mengirimkan surat kepada Dewan untuk memikirkan langkah apa yang akan diambil," jelasnya.

Sejauh ini tidak terungkap, mengapa tiga kasus hasil penyelidikan Komisi Independen yang dipimpin Amran Zamzani itu belum bisa ditindaklanjuti. Ketiga kasus dimaksud adalah pembunuhan dan penculikan di Rumah Geudong pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) 1997-1998, pembunuhan, penghilangan orang di Simpang KKA, Aceh Utara, 3 Mei 1999, dan pembunuhan di Desa Idi Cut (Aceh Timur) 2 Februari 1999. Sedang dua kasus lainnya bisa ditangani dengan Pengadilan Koneksitas dan Mahkamah Militer. Dalam kaitan itu, Yusril berkirim surat kepada DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Dalam suratnya kepada DPR, Menkeh dan HAM meminta penyelesaian tiga perkara pelanggaran HAM di Aceh, termasuk kemungkinan dengan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Anggota Komisi II DPR Tatang Kurniadi meminta DPR menolak usulan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM di Aceh, karena penyelidikannya tak dilakukan Komnas HAM, melainkan oleh Komisi Independen (Kompas, 28-29 Januari 2002).
 
Tidak bisa
Yusril mengutarakan, ketiga kasus pelanggaran HAM di Aceh itu sudah selesai diselidiki. Ketiga kasus tersebut terjadi sebelum Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terbentuk. Sebab itu, pemerintah menyampaikan surat kepada DPR agar dicarikan penyelesaian yang terbaik.

"Bukan pemerintah mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kepada DPR. Tetapi, karena perkara itu terjadi sebelum UU Pengadilan HAM terbentuk, ya kami serahkan kepada DPR. Ini soal penafsiran peralihan. Kalau DPR merasa hasil penyelidikan Komisi Independen tak bisa ditindaklanjuti ke Pengadilan HAM Ad Hoc serta harus diserahkan lebih dahulu ke Komnas HAM, ya DPR-lah yang akan meminta Komnas HAM untuk menindaklanjutinya," papar Yusril lagi.

Ia mengingatkan, Komnas HAM merupakan lembaga independen. Karena itu, pemerintah tak bisa menyuruh Komnas HAM. "Namun, kalau yang minta penyelidikan itu DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, ya silakan. Karena itu, masalah ini kami serahkan kepada DPR-untuk memikirkan langkah apa yang harus diambil," tambah Yusril.

Kalau DPR merasa penyelidikan yang dilakukan Komisi Independen tidak sesuai dengan UU No 26/2000, maka Dewan-lah yang harus secara terbuka menyampaikannya. Apalagi kewenangan mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc memang berada di tangan DPR. Pemerintah tidak bisa mengambil inisiatif pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

"Sebelum mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, pastilah DPR mengkaji lebih dahulu, apakah memang terdapat bukti pendahuluan yang kuat adanya pelanggaran HAM berat atau tidak. Juga apa prosedur penyelidikan dan penyidikan, apakah sudah sesuai perundang-undangaan yang berlaku. Kalau DPR menilai, semuanya sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku, ya mereka mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Tetapi, kalau DPR menilai, itu bukan pelanggaran HAM berat atau prosedur penyelidikannya tak lagi dapat memakai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999, ya pasti DPR tak mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc," demikian Yusril.

DPR, lanjutnya, bisa saja meminta Komnas HAM menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Independen atau meminta Komnas HAM memulai penyelidikan baru terhadap ketiga kasus pelanggaran HAM di Aceh. Tetapi, Menkeh dan HAM menyayangkan, sampai sekarang Komnas HAM tidak mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh. Padahal, pemerintah dan berbagai pihak sangat concern untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh.
 
Meragukan
Berkaitan dengan akan digelarnya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM Timor Timur (Timtim), Koalisi Pemantau Pengadilan HAM yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi nonpemerintah, meragukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus kejahatan kemanusiaan di Timtim dan Tanjung Priok, bisa berlangsung adil dan obyektif.     

Keraguan Koalisi itu disampaikan di Jakarta kepada pers Selasa kemarin. Hadir dalam acara itu para wakil anggota koalisi dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Judicial Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), serta sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) lainnya.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi meragukan pengadilan HAM karena berbagai ketidaksiapan sistematis dalam melakukan upaya persiapan Pengadilan HAM Ad Hoc. Koalisi berpendapat, pengadilan HAM untuk kedua kasus belum memberi gambaran mekanisme peradilan yang berorientasi kepada penegakan HAM-terutama dalam hal ini perwujudan keadilan terhadap para korban.

Perangkat pendukung seperti peraturan perlindungan saksi dan korban, peraturan tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban, serta komisi rekonsiliasi dan kebenaran, sampai saat ini masih sebatas wacana. "Ini memberi kesan kuat, pengadilan HAM banyak diwarnai intervensi pemerintah yang sarat dengan kepentingan politik," demikian pernyataan sikap koalisi tersebut. (tra/win)

 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org