KOMPAS 04 Nov 1999 KONTRAS MINTA KASUS PENCULIKAN DITUNTASKAN >> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta keluarga orang hilang mendesak pemerintahan baru segera menuntaskan kasus penculikan. Kasus itu hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya padahal pelakunya sudah banyak diketahui umum. KOMPAS 03 Nov 1999 PENYELESAIAN SOAL ACEH HARUS MENYELURUH >> Penyelesaian persoalan Aceh tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan penyelidikan atas satu kasus, misalnya kasus di Beutong Ateuh yang menewaskan Teungku Bantaqiah dan pengikut-pengikutnya. Penyelesaian soal Aceh harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kasus, KOMPAS 18 Okt 1999 KERUSUHAN AMBON HARUS DIJELASKAN FOKUS >> PRESIDEN BJ Habibie harus bisa menjelaskan mengapa kerusuhan di Ambon yang sudah berlangsung hampir satu tahun, belum juga bisa diselesaikan. Dalam kasus Ambon, Habibie hendaknya tidak malah menyalahkan karakteristik masyarakat Ambon yang begini dan begitu. KOMPAS 16 Okt 1999 PEMAHAMAN HAM SEBATAS MATEMATIS >> MASALAH pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie menjadi salah satu topik yang mendapat sorotan tajam masyarakat, selain masalah skandal Bank Bali, masalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), KOMPAS 17 Sep 1999 PANGLIMA TNI DIGUGAT SOAL PENCULIKAN AKTIVIS >> Setelah tidak mendapatkan keadilan melalui proses hukum pidana, lima orang yang mewakili korban dan keluarga korban penculikan akhirnya menggugat secara perdata Panglima TNI Jenderal Wiranto. Perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (16/9). KOMPAS 16 Agt 1999 KELUARGA KORBAN PENCULIKAN GUGAT PANGLIMA TNI >> Empat orang yang mewakili para korban penculikan yang terjadi pada kurun waktu 1997-1998, dan sampai kini belum diketahui keberadaannya, mendaftarkan gugatan perdata atas Panglima TNI (Panglima ABRI) Jenderal Wiranto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. KOMPAS 02 Agt 1999 KONTRAS AKAN GUGAT PANGLIMA TNI DALAM KASUS PENCULIKAN >> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan melakukan gugatan, baik secara pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara, kepada Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto, atas ketidakjelasan tindak lanjut pengusutan kasus penculikan sejumlah aktivis. KOMPAS 29 Jul 1999 UTUSAN RAKYAT ACEH BERUSAHA TEMUI HASAN TIRO DI SWEDIA >> Lima utusan rakyat Aceh awal pekan ini berangkat ke Stockholm, Swedia, untuk menemui Presiden Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) Hasan Tiro, guna menjajaki penyelesaian masalah Aceh melalui jalan perundingan. Hal itu disampaikan wakil Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KOMPAS 20 Jul 1999 Bentrokan Bersenjata di Aceh : TIGA PPRM TEWAS, 20 LUKA TEMBAK >> Bentrokan bersenjata kembali pecah di Aceh. Sedikitnya lima anggota PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) tewas serta 20 orang lainnya mengalami cedera berat, dalam suatu penghadangan yang dilakukan gerilya Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) di Desa Rheng Krueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie, Senin (19/7) dini hari. KOMPAS 17 Jul 1999 KONTRAS DIDESAK PERHATIKAN KEKERASAN DI IRJA >> Pusat Hak Asasi Manusia Papua (Papua Human Rights Center/PHRC) mendesak Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berlaku adil untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Selain itu, PHRC juga minta Kontras KOMPAS 16 Jul 1999 "SUDAH DUA ANAK SAYA DIAMBIL, PAK"! >> "TOLONG, Pak. Tolonglah saya ... Saya sudah kehilangan satu, masak saya harus kehilangan satu lagi. Tolong, Pak. Lepaskan anak saya ...Masak dua anak saya diambil, Pak!" KOMPAS 12 Jul 1999 PENYELESAIAN KASUS ACEH TIDAK ADA KEMAJUAN >> Langkah penyelesaian masalah Aceh tidak menunjukkan kemajuan berarti tanpa adanya keberanian pemerintah mengambil keputusan untuk menarik pasukan militer dari Aceh. Selain itu, pemerintah seharusnya juga mempertemukan berbagai pihak yang menjadi kekuatan riil di Aceh, dan berdialog dengan mereka. KOMPAS 12 Jul 1999 PENYELESAIAN KASUS ACEH TIDAK ADA KEMAJUAN >> Langkah penyelesaian masalah Aceh tidak menunjukkan kemajuan berarti tanpa adanya keberanian pemerintah mengambil keputusan untuk menarik pasukan militer dari Aceh. Selain itu, pemerintah seharusnya juga mempertemukan berbagai pihak yang menjadi kekuatan riil di Aceh, dan berdialog dengan mereka. KOMPAS 25 Jun 1999 PARPOL JANGAN PANCING MASYARAKAT LAKUKAN KEKERASAN >> Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengingatkan, agar seluruh jajaran partai politik (parpol) jangan mengedepankan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan, sehingga tidak memancing masyarakat untuk kembali melakukan cara-cara yang selama 32 tahun KOMPAS 24 Apr 1999 APARAT TIDAK TANGGAP SOAL PEMBUNUHAN DI CIAMIS >> (Kontras) menilai kasus pembunuhan berantai di Ciamis adalah kasus pembunuhan terencana. Berkembangnya pembunuhan orang-orang yang diduga "dukun santet" itu tidak terlepas dari dukungan dana dari pihak-pihak tertentu dan ketidaktanggapan aparat keamanan. KOMPAS 10 Apr 1999 PUSPOM ABRI WAJIB SELIDIKI KASUS ORANG HILANG >> Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI sebagai institusi penyidik wajib menyidik ulang kasus penghilangan secara paksa (involuntary disappearance) para aktivis politik. Kasus penghilangan paksa tidak dapat dianggap selesai dan dihilangkan dengan berakhirnya persidangan 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD KOMPAS 08 Apr 1999 SELIDIKI ULANG KASUS PENCULIKAN >> Pengadilan terhadap 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) gagal mengungkapkan perkara penculikan terhadap aktivis prodemokrasi serta latar belakang politik di balik penculikan itu. Padahal, majelis hakim memiliki kesempatan untuk mengungkapkannya. KOMPAS 06 Apr 1999 Korban Penculikan yang Belum Kembali: HARUS JADI AGENDA PERJUANGAN BERSAMA >> (Kontras) akan terus memperjuangkan nasib 13 korban penculikan yang hingga kini belum kembali. Bahkan, persidangan para terdakwa anggota Tim Mawar yang digelar Mahkamah Militer (Mahmil) belum mampu mengungkap keberadaan korban penculikan. KOMPAS 25 Feb 1999 HAKIM HARUS PANGGIL KOLONEL (INF) CHAIRAWAN >> Mantan Komandan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kolonel (Inf) Chairawan harus dipanggil ke Mahkamah Militer (Mahmil), guna mempertanggungjawabkan keberadaan dan operasi Tim Mawar yang melakukan penculikan terhadap para aktivis politik. Pemanggilan Chairawan hendaknya dilakukan sebelum penuntutan disampaikan oleh oditur militer. KOMPAS 17 Feb 1999 TIM MAWAR AKUI CULIK 9 KORBAN >> Terdakwa kasus penculikan aktivis politik yang tergabung dalam Tim Mawar menyatakan tidak mengetahui adanya korban penculikan lain selain sembilan korban yang sudah dipulangkan. Mereka juga menyangkal telah menyiksa korban dan memaksa korban saat melakukan operasi penculikan yang diistilahkan mereka sebagai "penjemputan". KOMPAS 06 Feb 1999 SIDANG PENCULIKAN DIADUKAN KE UTUSAN KOMISI HAM PBB >> Persidangan kasus penculikan yang dalam pandangan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) semakin lebih mengarah pada proses pembentukan opini pembenaran dilakukannya penculikan, diadukan ke utusan Working Group on Arbitrary Detention KOMPAS 18 Jan 1999 AKIBAT TEROR, PUSKESMAS TUTUP DAN WARGA MENGUNGSI >> Sedikitnya 372 warga dari Kabupaten Manufahi, Ainaro dan Liquica di Timor Timur merasa diteror, dan sejak 6 Januari lalu berbondong-bondong ke Dili minta perlindungan di kediaman Manuel Viegas Carrascalao, ketua Gerakan Rekonsiliasi Persatuan Masyarakat Timtim (GRPRTT). KOMPAS 03 Jan 1999 Lebih Jauh Dengan : MUNIR >> IBARAT roket, dalam waktu setahun namanya langsung dikenal jutaan orang penduduk Indonesia. Munir, nama yang singkat dan tidak biasa untuk umumnya orang Indonesia yang bernama panjang, kini menjadi sosok yang sulit dilepaskan dari soal kekerasan. KOMPAS 02 Jan 1999 SOAL PENYIKSAAN, PENGAKUAN KORBAN TAK CUKUP >> Kolonel (CHK) Rettob Abdullah, Ketua Tim Penasihat Hukum 11 terdakwa anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar mempertanyakan, apakah memang ada bukti yang cukup bahwa selama dalam masa penculikan telah terjadi penyiksaan terhadap para aktivis politik.
