KOMPAS 13 Nov 2001 KONTRAS ANCAM "DEWAN PENDIRI" >> (Kontras) meminta kelompok Mulyana W Kusuma yang menamakan diri "Badan Pendiri Kontras" mencabut ucapan yang dianggap merugikan organisasi Kontras dan Munir sebagai Ketua Dewan Pengurus. Bila tidak, dalam tempo tiga hari, kelompok Mulyana (11 orang) akan disomasi atau dilaporkan kepada polisi. KOMPAS 06 Nov 2001 BADAN PENDIRI KONTRAS "GUGAT" MUNIR >> Badan Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menggugat kinerja Munir, Ketua Badan Pengurus Kontras, yang dianggap membawa lembaga tersebut melenceng dari tujuan semula. Dalam waktu dekat, badan pendiri akan menyelenggarakan Musyawarah Badan Pendiri Kontras untuk mereaktualisasi visi dan misi organisasi. KOMPAS 31 Agt 2001 NEGARA HARUS BERTANGGUNG JAWAB-Terhadap Penghilangan Orang secara Paksa >> Dari 1.039 tragedi penghilangan orang secara paksa sejak awal pemerintahan Soeharto sampai sekarang ini-tahun 1965 - 2001-negara masih tetap mengabaikan tanggung jawabnya menjamin hak dasar rakyat. Tak ada kasus penghilangan orang secara paksa yang tuntas diselesaikan KOMPAS 09 Agt 2001 "Mengapa Kau Culik Anak Kami?" PERTANYAAN ITU BELUM TERJAWAB >> DIALOG di atas diucapkan tokoh Ibu dan Bapak yang diperankan Niniek L Karim dan Landung Simatupang dalam Mengapa Kau Culik Anak Kami?-drama yang ditulis dan disutradarai oleh Seno Gumira Ajidarma. Banyak penonton berkaca-kaca matanya menyaksikan pementasan drama sepanjang 75 menit itu KOMPAS 19 Jul 2001 APARAT SEMAKIN GENCAR TANGKAP AKTIVIS DI ACEH >> Aparat keamanan di Aceh dalam hari-hari terakhir semakin gencar melakukan penangkapan aktivis hak asasi manusia mau pun relawan kemanusiaan. Tanpa alasan jelas, hari Selasa (17/7), Indra Kemala, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh beserta Happy Lolo, aktivis Popular Crisis Centre, ditangkap KOMPAS 21 Mei 2001 KONTRAS DAN ORNOP ACEH AJUKAN "JUDICIAL REVIEW" INPRES NO 4/2001 >> (Kontras) bersama beberapa organisasi nonpemerintah (ornop) dari Provinsi Aceh, berniat mengajukan hak uji material (judicial review) terhadap Instruksi Presiden No 4/2001 kepada Mahkamah Agung. Materi Inpres untuk penyelesaian kasus Aceh tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar penegakan hak asasi manusia (HAM). KOMPAS 11 Jan 2001 Penuntasan Pelanggaran HAM : MASIH SEBATAS KOMODITAS POLITIK >> MINGGU pertama bulan Desember 2000 masyarakat dikejutkan dengan rencana Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) memeriksa sejumlah perwira TNI/Polri untuk kepentingan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (Timtim).
