korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
 
SIARAN PERS
Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP)
Mengenai Proses Pengadilan Pembunuhan Theys Eluay


Oditur Militer Tinggi III Surabaya telah mengajukan tuntutan kepada 7 orang terdakwa dalam kasus pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, masing-masing sebagai berikut:

1. Letkol.Inf. hartomo dituntut 2 tahun penjara
2. mayor. Inf. Donny Hutabarat dituntut 2 tahun 6 bulan
3. kapten. Inf. Rionardo dituntut 2 tahun penjara
4. lettu., inf. Agus Supriyanto dituntut 3 tahun plus usulan dipecat
5. sertu Asrial dituntut 2 tahun penjara
6. sertu Laurensius LI dituntut 2 tahun penjara
7. parka Ahmad Zulfahmi dituntut 3 tahun penjara plus usulan dipecat

Dari pengamatan yang dilakukan oleh SNUP selam persidangan pembunuhan Theys Hiyo Eluay yang masih berlangsung di pengadilan Surabaya :

- dua orang pelaksana lapangan dalam operasi penggalangan yang manyebabkan terbunuhnya Theys, yaitu Lettu Agus Supriyanto dan Praka Ahmad Zulfahmi dikenai tuntutan 3 tahun penjara dan diusulkan untuk dipecat, sedangkan letkol inf. Hartomo dan Mayor Inf Hutabarat sebagai atasan para terdakwa yang memerintahkan dilaksanakannya operasi dikenai tuntutan 2 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara.
- Ketujuh terdakwa yang dikenakan tuntutan subsider pasal 351 ayat 3 jo 55 yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan dakwaan primer pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan), dinyatakan tidak terbukti oleh Oditur Militer.
- Operasi penggalangan berasal dari surat perintah Danjen Koppasus Mayjen Amirul Isnaeni, tanggal 2 Februari 2001 kepada Komandan Satgas Markas Tribuana untuk melakukan operasi intelejen, penyelidikan, pegamanan dan penggalangan.
- Satgas Tribuana di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kodam Trikora, sehingga kendali Operasi dibawah Pangdam. Namun hal tersebut dibantah oleh Pangdam Mahidin Simbolon.
- Menurut tuntutan Oditur Militer, hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak profesional menjalankan perintah. Perintahnya adalah melakukan penggalangan opini rakyat Papua dengan cara kontak person dan dialog. Mengenai bagaimana pelaksanaannya seperti perintah Hartomo � terserah bagaimana caramu yang penting tidak berlebihan.� Namun kemudian diartikan sebagai ijin untuk melakukan tindakan fisik sehingga menyebabkan kematian Theys.
- Lettu Agus Supriyanto dan Praka Ahmad Zulfahmi dinilai tidak profesional dan salah menafsirkan perintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka SNUP memberi catatan sebagai berikut :
- Pengadilan militer saat ini masih berlangsung merupakan upaya untuk memutus Rantai Komando Pertanggungjawaban (chain of command responsibility) dan menumbalkan para pelaksana operasi lapangan saja. Ini terlihat bahwa faktor yang memberatkan terdakwa adalah ketidakprofesionalan menjalankan tugas dan salah menafsirkan perintah operasi.
- Pengadilan Militer ini hanyalah untuk menghindari dilaksanakannya UU No 26 tahun 2000, yang memberikan weewenang kepada pengadilan HAM untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM. Tuntutan hukuman Oditur Militer yang sangat rendah kepada para terdakwa juga menunjukkan bahwa persidangan yang dilaksanakan hanya sekedar memenuhi prosedur hukum belaka dan jauh dari rasa keadilan.

Upaya-upaya untuk menghindari terbentuk pengadilan HAM tersebut jauh-jauh hari sudah terlihat, antara lain:
- Pra penyelidikan
a. Panglima TNI Jenderal Widodo AS (15 November 2001) membantah keterlibatan TNI, � TNI tidak sebodoh itu�
b. Kepala BIN Hendropriyono (17 November 20010 menyatakan kematian Theys karena ada friksi antar kelompok orang Papua, � Saya tidak bisa menjelaskan karena bukan wewenang intelejen�.
c. Danjen Koppasus Mayjen Amirul Isnaeni (20 November 2001) membantah Kopassus terlibat, � sudah saya cek, tidak ada yang terlibat�.
- Tahap Penyelidikan:
a. Pemerintah dalam hal ini Presiden Megawati, membentuk KPN (Komisi Penyelidik Nasional) dan mengabaikan wewenang Komnas Ham sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang teridentifikasi sebagai pelanggaran HAM. Padahal KPN tidak diatur dalam mekanisme hukum pidana dan perundang-undangan yang ada.
b. Menurut keterangan Dr. Phil K Erary dan Drs. Jhon Ibo (ketua DPRD Papua), Ketua KPN, Koesparmono Irsan dan Mensetneg Bambang Koesowo, sebelum penyelidikan selesai telah menyimpulkan belum adanya pelanggaran HAM berat.
c. Dalam risalah rapat tertanggal, 18 Maret 2002, antara Koesparmono Irsan dan Bambang Koesowo disebutkan ada kesepakatan untuk tidak mengarahkan hasil penyelidikan para pelanggaran HAM berat, karena akan melibatkan KPP HAM dan Kejaksaan.

Melihat catatan diatas, maka Solidaritas Nasional untuk Papua menyatakan :

1. mempertegas kembali penolakan SNUP terhadap pengadilan Militer atas kasus pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay. Karena kejahatan yang dilakukan oleh institusi militer terhadap masyarakat sipil diadili oleh militer sendiri, jelas bertentangan dengan prinsip imparsial sebuah pengadilan. Fakta-fakta diatas, ditambah fakta atas pengadilan militer atas kasus Trisakti dan kasus penculikan, kiranya sangat cukup untuk mendukung penolakan ini.
2. pembunuhan theys adalah sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematik dan melibatkan aparat negara. Keberadaan Surat Perintah dari Danjen Kopassus Mayejn Amirul Isnaeni 2 Februari 2001 kepada Komandan Satgas Tribuana, menjadi rantai antara Dokumen Ditjen Linmas dan Kesbang Depdagri tertanggal 9 Juni 2000 dengan pembunuhan Theys.
3. mendesak agar Komnas HAM melakukan kewenangan yang diberikan dalam pasal 18 UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM untuk melakukan penyelidikan atas kasus Pembunuhan Theys Hiyo Eluay dan hilangnya Aristoteles Masoka.


Jakarta, 14 Maret 2003
a/n Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP)

Bonar Tigor Naipospos (SOLIDAMOR)
Emmy Sehertian (FNHKP)
Ori Rahman (KontraS)
Jeiry Sumampaow (MADIA)
Mulyadi Goce(LBH Jakarta)
John Poli Menanti (FKGMP)
Ferdiand Tetro (DERRAP)

  Baca siaran pers terbaru:
30 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984: Jokowi Jangan Ulangi Ingkar Janji S >>
Mas Joko, Berani Nggak? >>
Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo >>
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org