korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
 

Impunitas dilanggengkan Komnas HAM

Kami sejumlah organisasi advokasi HAM dan kelompok korban yang membeikan perhatian pada dugaan pelanggaran yang berat dalam kasus 1965-1966 menyayangkan sikap Komnas HAM yang menunda mengumumkan hasil akhir laporannya atas kasus dimaksud. Tindakan Komnas HAM ini merupakan bentuk pelanggengan impunitas (ketiadaan hukum atas kejahatan).

Sebagaimana diketahui bersama, Komnas HAM dalam sidang paripurna-nya pada 4-6 Juni 2012 memutuskan untuk menunda mengumumkan hasil Tim Penyelidik pro yustisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Peristiwa 1965/1966. Sidang Paripurna meminta Tim Penyelidik perlu mereformulasi laporannya dengan melibatkan keterangan Ahli dan Asistensi dari Unsur Masyarakat. Atas situasi ini kami mencatat bahwa;

Pertama, sungguh aneh permintaan ini mengingat tim dimaksud sudah bekerja selama 3 tahun namun belum juga meminta keterangan ahli dan bantuan unsur masyarakat. Akan tetapi hal ini juga memberikan pertanyaan "ahli dan unsur masyarakat seperti apa?"

Kedua, sejauh pemantauan kami, Komnas HAM telah melengkapi dengan data-data tempat dan waktu terjadinya pelanggaran HAM/kekerasan politik pada tahun 1965/1966 di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Para saksi korban telah memberikan keterangan terkait dengan berbagai kejahatan; adanya pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, penculikan, pemerkosaan/pelecehan seksual, penyiksaan, penahanan dalam jangka waktu tidak terbatas (12-14 tahun), pemaksaan kerja tanpa diupah, diskriminasi hak-hak dasar warga Negara (politik, ekonomi, sosial, budaya serta hukum), perampokan harta benda milik korban, pencabutan paspor tanpa proses pengadilan, pengalihan hak kepemilikan tanah secara tidak sah, pencabutan hak pensiun, pencabutan hak sebagai pahlawan nasional, pencabutan hak sebagai anggota veteran, pengucilan dan pembuangan, pencabutan memperoleh hak belajar bagi keluarga mantan tahanan politik serta stigmatisasi. Maka aneh jika temuan lapangan masih harus dikonsultasikan lagi. Atau setidak-tidaknya Komnas HAM harusnya menjelaskan ke korban, dalam hal apa konsultasikan harus dilakukan.

Dengan alasan perlu mereformulasi laporan, yang akan melibatkan keterangan Ahli dan Asistensi dari unsur Masyarakat adalah isyarat yang kasat mata bahwa Komnas HAM sengaja mengulur waktu penanganan penegakan HAM khususnya Tragedi Kemanusiaan 1965/1966. Hal ini adalah upaya menjegal hasil penyelidikan Tim Investigasi 65 dan bisa menguntungkan para pelaku kekerasan dengan tidak mengungkapkannya.

Kami menganggap bahwa Komnas HAM tidak memiliki sinsitifitas atas kondisi korban yang makin rentan baik secara kesehatan (semakin tua) maupun secara sosial dimana diskriminasi terhadap mereka masih terjadi. Padahal, hasil kerja Komnas HAM bisa jadi masukan bagi lembaga-lembaga lain seperti Wantimpres, Menkopulhukam, Kemenhukam, Staff Khusus Presiden, LPSK, dll., dalam mendorong adanya respon penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Oleh karenanya kami menyatakan rasa kekecewaan yang mendalam atas penundaan tersebut. Kemudian mendesak Komnas HAM untuk segera mengumumkan hasil Tim Penyelidik pro yustisia Peristiwa 1965/1966 secepatnya dan memastikan bahwa Tragedi Kemanusiaan/Pembunuhan massal 1965/66 adalah kejahatan kemanusiaan/pelanggaran HAM Berat, hal ini karena masa bhakti Komisioner Komnas HAM akan segera berakhir pada Agustus 2012, agar tidak membebani tugas Komisioner periode berikutnya.


Jakarta 08 Juni 2012

Korban/Keluarga Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/1966, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru (LPRKROB), KontraS, IKOHI, KKPK, ICTJ, PEC


  Baca siaran pers terbaru:
Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo >>
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat >>
16 Tahun Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh Keadilan Bagi Korban dan Pengungkapan Kebenaran Masih Nihil >>
Menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; KPU Sengaja Abai dan Tidak Cermat Terhadap Jejak Rekam Capres [Pelanggar HAM] >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org