korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
 

PERNYATAAN PERS


Nomor: 001/PP-KontraS/I/05

Refleksi dan Proyeksi 2004-2005
Dari Tahun KEGELAPAN dan KRISIS Kemanusiaan-HAM
Menuju Tahun Membangun Persaudaraan Umat Manusia


Dari hasil refleksi akhir tahun 2004, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin menyatakan kondisi penegakan HAM sepanjang tahun 2004 sebagai tahun yang gelap bagi penegakan HAM. Berbagai upaya memperjuangkan HAM menemui kebuntuan, bahkan bergerak mundur. Rendahnya kehendak politik negara dan kepentingan elit kuasa, memukul balik harapan korban akan keadilan. Pada triwulan keempat 2004, kebuntuan ini menemui harapan baru karena Pilpres 2004. Itupun masih harus diuji hingga tahun 2005, mengingat beban negara yang kini terasa berat.

Sebagai proyeksi awal tahun 2005, KontraS memandang Tahun 2005 memasuki tahun krisis hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan jangka panjang. Harapan tegaknya HAM yang lebih baik akan semakin jauh jika sistim politik dan hukum negara tidak bekerja seperti di tahun 2004. Tidak ada jaminan memang. Namun 2005 bukan tanpa harapan, jika prakarsa berbagai kalangan masyarakat memulihkan krisis kemanusiaan dan HAM dapat terbangun secara meluas seperti yang terlihat hari ini. Dengan demikian, Tahun 2005 bisa dijadikan sebagai Tahun Persaudaraan Umat Manusia.

Refleksi dan proyeksi ini merupakan pokok renungan dari pergulatan KontraS bersama sejumlah komunitas korban memperjuangkan keadilan. Sebagian catatan kerja ini telah tertuang dalam berbagai aktifitas termasuk pada setiap siaran pers yang dirilis sepanjang 2004 sebanyak 40 kali. Kompilasi akhir tahun ini penting untuk bisa mengukur kapasitas gerakan organisasi KontraS, konsituen dan jaringan pendukung dalam melangkah ditahun 2005, sekaligus menentukan strategi perjuangan bersama mencapai keadilan. Berikut uraian lengkap hasil refleksi dan proyeksi ke depan KontraS ;

Refleksi 2004

Pertama, Tahun 2004 adalah tahun lumpuhnya Institusi Negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM, yakni Komnas HAM, Jaksa Agung, Hakim, DPR, Menteri Hukum dan HAM serta Presiden.

Hingga akhir tahun 2004, kasus-kasus kejahatan masa lalu tidak disentuh negara. Proses yang ada dan berjalan masih sebatas produk tahun-tahun sebelumnya. Pada 2004, nyaris tak ada satupun prakarsa negara menegakkan demokrasi substansial; penegakan hukum dan HAM. Tahun ini justru menjadi tahun bebasnya terdakwa kejahatan kemanusiaan, dan awal kegagalan upaya rekonsiliasi karena dominasi muatan politis tanpa kehendak jujur untuk mengungkap kebenaran (Pengesahan UUKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi-yang berubah menjadi semacam komisi pengampunan dosa). Reformasi TNI yang setengah hati juga ditunjukkan prilaku elit sipil lewat proses produksi UU TNI.

Institusi diatas juga gagal menjadi jembatan kokoh bagi upaya korban mencari keadilan akibat terjebak pada alasan prosedural hukum, politik birokrasi, dan kentalnya aksi saling lempar tanggungjawab. Ajakan dan tekanan dunia diabaikan. Sementara korban harus kembali dalam situasi menunggu tanpa kepastian. Menyaksikan negara kembali membuat produk politik-hukum yang terus mempertahankan ketiadaan hukuman (impunity) bagi para pelaku. Pengadilan sebagai tumpuan akhir harapan keadilan, kembali menempatkan dirinya menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri, seperti masa Orde Baru.

Kedua, Tahun 2004 adalah tahun suburnya kekerasan negara. Sepanjang tahun represi menimpa warga dan mahasiswa di Makassar, Bojong, petani di Manggarai, Gorontalo, dsbnya. Menandai watak represif negara yang belum berubah total; menyelesaikan masalah publik secara koersif. Model koreksi terhadap aparat yang terlibat bersifat sepihak dan mengandalkan mekanisme internal, seperti mutasi atau pencopotan jabatan dengan alasan indisipliner. Tidak dijeratnya pelaku oleh hukum pidana publik, bisa membuat mereka tidak segan untuk kembali merepresi rakyatnya di tahun 2005.

Ketiga, Tahun 2004 adalah tahun teror terhadap warga sipil dan pembela HAM. Sepanjang tahun 2004, teror dan peledakan bom terjadi pada 10 Januari di Palopo, 9 Maret di Medan-Sumut, 23 Mei di Depok Jawa Barat, Ambon, Bandung, 20 Juli di Langkat-Sumut, 26 Juli ledakan di kantor KPU, 9 September di Kedubes Australia, 13 November bom ledakkan mobil di Poso-Sulteng, dan 12 Desember di Palu Sulteng. Secara khusus, absen-nya kehadiran negara di bekas wilayah konflik seperti Poso, Palu dan Maluku membuat teror dan pembunuhan terhadap warga sipil terjadi tanpa mampu dideteksi, apalagi ditemukan dan dihukum pelakunya. Masyarakat dibiarkan hidup dalam suasana teror dan ketergantungan terhadap alat represi negara.

Pembunuhan politik Munir adalah kasus paling aktual yang menunjukkan bekerjanya sistem represi dan teror model baru. Sebelumnya juga telah digunakan untuk menekan para pembela HAM dari kalangan buruh Marsinah, wartawan Udin, dan aktifis Aceh Jaffar Siddik, anggota DPR Teungku Nashiruddin Daud, akademisi Rektor IAIN Ar-Raniry dan Rektor Unsyiah Aceh, penculikan dan pembunuhan Theys Elluay dan Aristoteles Masoka serta terhadap banyak pekerja kemanusiaan.

Kelima, khusus untuk konflik Aceh dan Papua, tahun 2004 menunjukkan pergeseran, dari titik Kegelapan dan Krisis Kemanusiaan-HAM menuju kepedulian sesama. Masalah Aceh dan Papua belum menemukan titik terang, bahkan harapan kedamaian sempat kian gelap dengan meningkatnya operasi militer. Diakhir tahun 2004, bencana alam membawa dua realitas paradoks; pertama, krisis HAM dan kemanusiaan jangka panjang; dan kedua, tergugahnya kepedulian sesama yang telah lama ditunggu warga Aceh.

Proyeksi 2005

Tantangan penegakan HAM pada 2005 semakin berat. Berdasarkan hasil refleksi 2004, KontraS meletakkan harapan penegakan HAM pada perhatian luas publik atas tragedi kemanusiaan di Aceh-Sumut, sehingga bisa membawa perbaikan di 2005. Penegakkan HAM tetap harus didorong agar tidak lagi berada diruang gelap yang penuh dengan spekulasi dan politik transaksional para elit politik. Adalah nista jika di tahun 2005, HAM masih menjadi komoditi dan amunisi para pelaku politik menyerang lawannya ketimbang menjadi sebuah nilai dan norma ketatanegaraan.

Perubahan sikap/psikologi masyarkat berpotensi membawa tahun 2005 persaudaraan umat manusia. Oleh karena itu, meski meletakkan harapan pada masyarakat, KontraS tetap ingin mendorong negara untuk

Pertama, semaksimal mungkin meminimalisir pendekatan represif aparat kemanan dalam melaksanakan kebijakan, termasuk di wilayah konflik dan paska konflik. Menghindari timbulnya masalah sosial seperti kemiskinan, hancurnya infrastruktur dan fasilitas publik, menurunnya taraf pendidikan dan kesehatan publik, hingga tingginya rasa permusuhan antar kelompok.

Penanganan konflik sosial mesti mampu mencegah meningkatnya sikap etnonasionalisme -dengan cita-cita separatisme- di wilayah manapun akibat operasi militer. Dalam hal ini, kebijakan status darurat tetap patut dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan, agar publik Aceh dan Papua memiliki kepercayaan penuh pada Pemerintah Pusat.

Negara diharapkan lebih mampu menangani wilayah konflik yang tidak bersifat instant dan simbolik, dengan memikirkan upaya pemeliharaan jangka panjang. Kembalinya teror dan kekerasan di wilayah paska konflik pada 2004 bisa menjadi bahan evaluasi apakah upaya resolusi konflik selama ini memadai, melibatkan kalangan masyarakat lebih luas, dan membongkar penyalahgunaan perlengkapan bersenjata seperti bahan peledak dan amunisi.

Kedua, di tahun 2005, kebutuhan perlindungan para pembela HAM oleh negara menjadi sebuah keharusan. Proteksi ini bukan semata khusus para aktifis, tapi juga setiap individu dan kelompok yang memajukan HAM tanpa kekerasan. Andai sistim hukum berfungsi, proteksi ekstra ini mungkin tidak diperlukan. Pemerintah bisa memetik pengalaman di tempat lain dimana pembela HAM dilindungi. Contohnya Negara-negara Uni Eropa telah membuat Pedoman Proteksi Pembela HAM merujuk pada Deklarasi PBB mengenai Pembela HAM yang bisa dijadikan acuan bagi negara-negara lainnya di dunia untuk diadopsi menjadi hukum nasional.

Ketiga, negara harus mau (berkehendak) menggugah kesadaran seluruh aparatnya untuk menyelesaikan kejahatan HAM masa lalu. Tanpa terpengaruh oleh tekanan publik baik nasional / internasional termasuk PBB. Jika berlanjut, maka pada titik ini hukum menjadi mekanisme dan instrumen yang tidak memiliki ruh keadilan (raison d etre). Juga efek jera dan preventif bagi pelanggaran HAM masa depan, berbalik menjadi mesin cuci kesalahan pelaku. Dalam khasanah HAM dikenal istilah "justice delayed can be justice denied". Menunda pertanggungjawaban negara bagi terciptanya keadilan bisa melahirkan pengkhianatan kemanusiaan itu sendiri.

Keempat, khusus untuk Aceh dan Papua, proyeksi ke depan yang harus diprioritaskan pemerintah adalah membangun peluang rekonsiliasi dengan kelompok bersenjata GAM (Gerakan Aceh dan Merdeka) atas nama kemanusiaan. Sambil menjalankan agenda jangka pendek berupa rehabilitasi sosial dan psikososial bagi anak-anak Aceh, peluang ini dapat dimulai dengan menjajaki perumusan kesepakatan politik kedua belah pihak. Termasuk menyiapkan kemungkinan adanya kebutuhan konsesi politik bagi anggota kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Bagaimanapun faktor ketidakadilan sosial-politik di masa lalu harus menjadi titik tolak pemerintahan baru dalam menyelesaikan konflik Aceh.

Dengan menumpukan harapan pada masyarakat yang menunjukkan kepedulian besar pada masalah kemanusiaan, keempat proyeksi diatas menjadi prasyarat bagi terciptanya 2005 sebagai tahun solidaritas dan persaudaraan umat manusia.

Demikian refleksi dan proyeksi KontraS tahun 2004-2005.

Jakarta, 3 Januari 2004

Usman Hamid

  Baca siaran pers terbaru:
Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo >>
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat >>
16 Tahun Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh Keadilan Bagi Korban dan Pengungkapan Kebenaran Masih Nihil >>
Menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; KPU Sengaja Abai dan Tidak Cermat Terhadap Jejak Rekam Capres [Pelanggar HAM] >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org