korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
 

Tragedi Banggai: Polri Abuse of  Power

Kami mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada warga (28/2) di tengah aksi penolakan perpidahan ibukota Kabupaten dari Banggai, Sulawesi Tengah. Tindakan ini memperpanjang daftar penyalah gunaan wewenang yang dilakukan oleh Polri. (Sepanjang 2006, KontraS mencatat adanya 91 peristiwa yang terdiri dari pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penculikan, dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh polisi. Tindakan tersebut mengakibatkan 19 orang tewas, 115 luka. (Lihat lampiran)

Pada kasus Banggai, protes warga terhadap soal pemindahan ibukota Kabupaten itu, bagaimanapun kerasnya, tidak dapat membenarkan polisi untuk melakukan tindakan membabi buta dengan melakukan penembakan, penganiayaan, dan tindakan brutal, apalagi kemudian mengakibatkan kematian 4 orang (Jurais, Ardan Bambang, Ridwan, Ilham), yang 2 diantaranya adalah orang yang tengah melintas di depan Polsek Bangkep. (Lihat lampiran).

Meskipun polisi memang mempunyai kewenangan untuk menggunakan tindakan keras, namun hal itu dipergunakan apabila mutlak diperlukan dan sebatas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Dan penggunaan senjata api itu merupakan langkah terakhir (tidakan ekstrim), sebagai langkah yang tidak dapat dihindari dan bertujuan untuk melindungi nyawa. Namun, penggunaan senjata api ini juga hanya dimaksudkan sebagai upaya melumpuhkan bukan mematikan.

Hingga saat ini, polisai masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah orang tokoh masyarakat yang dianggap sebagai dalang atas aksi yang dilakukan oleh warga Banggai tersebut. Sementara disisi lain, tidak terlihat adanya upaya pimpinan Polri untuk menindak aparatnya yang telah melakukan tindak kekerasan/pidana yang telah melampaui batas tersebut diatas. Kami mengkuatirkan, ketidak sepadanan upaya hukum ini akan mengakibatkan konflik baru yang kontraproduktif. Kami juga menyesalkan diturunkannya pasukan TNI dari Kodim 1306 Luwuk, karena perbantuan oleh TNI ditentukan oleh otoritas sipil dan didasarkan pada situasi dimana polisi tidak dapat menanganinya.

Kami menilai tindakan penembakan dan kekerasan oleh polisi ini tidak terlepas dari perintah tembak ditempat yang dikeluarkan oleh Kapolda Sulteng. Serta akibat dari tidak adanya lembaga politik yang memayungi dan melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja Polri. Sehingga Polri menjadi institusi secara mandiri lepas dari kontrol politik yang seharusnya mengarahkan kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan terhadapnya.

Berdasarkan uraian diatas, kami mendesak, pertama, Kapolri untuk menindak tegas aparatnya baik pada tingkat komando maupun pelaku dilapangan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban dikalangan warga sipil melalui proses peradilan. Kedua, Komnas HAM segera melakukan penyelidikan atas peristiwa ini. Ketiga, Kami meminta Presiden dan DPR untuk meninjau kembali kewenangan Polri pada UU No.2/2002.

 

Jakarta, 2 Maret 2007

Kontras : Edwin Partogi & Abu Said Pelu
YLBHI : Taufik Basari
ICW : Laode Ridayah


Lampiran:
< Daftar korban meninggal dan luka-luka Tragedi Banggai 28 Februari 2007
< Surat : Pengusutan Kekerasan di Banggai Kepulauan

  Baca siaran pers terbaru:
Catatan Hari TNI Ke 69: TNI Masih Melanggar HAM dan Menyalahgunakan Kewenangan >>
Peluncuran Koin Peduli untuk Pembetukan Pengadilan HAM Ad Hoc >>
30 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984: Jokowi Jangan Ulangi Ingkar Janji S >>
Mas Joko, Berani Nggak? >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org