korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
 

Impunitas TNI dalam Beberapa Kasus Pelanggaran HAM Berat 1997-1998

Kami menyesalkan ketidaktegasan dan ketidakjelasan sikap politik negara dalam kasus-kasus pelangaran HAM berat yang terjadi sepanjang 1997-1998. Hal itu tampak pada : 1). Jaksa Agung Hendarman Supanji menyatakan akan menggunakan mekanisme penyelesaian tindak pidana biasa untk penyelesaian kasus TSS, Mei dan Penculikan Aktivis, 2). Pemberian kenaikan pangkat dan jabatan strategis dalam lingkungan TNI untuk beberapa anggota Tim Mawar (Kopassus) pelaku penculikan aktifis 1998. Kembali, tampak negara tidak memiliki kemauan yang kuat untuk memberikan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Pernyataan Jaksa Agung yang memproyeksikan kasus pelanggaran berat HAM TSS, Mei dan Penculikan Aktivis 1998 sebagai pelanggaran HAM biasa telah menyakiti perasaan korban dan keluarga korban yang telah menanti keadilan selama bertahun-tahun. Jaksa Agung secara nyata mendelegitimasi kerja instansi hukum lainnya, yaitu penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan tindakan pelanggaran berat HAM untuk kasus-kasus tersebut. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyidikan Kejaksaan Agung untuk melengkapi bukti-bukti  dan menemukan pelaku pelanggaran HAM berat tersebut.

Apalagi penerapan hukum pidana biasa termasuk pidana militer hanya dapat membuktikan pelaku di lapangan. Selain itu, akses terhadap peradilan (access to publik) dalam peradilan pidana tak dapat dipantau atau dibuka untuk publik. Pemberian jabatan strategis dalam lingkungan TNI  kepada Kapten Inf Fauzani Syahril Multhazar yang sekarang berpangkat Letnan Kolonel menjadi Dandim 0719/Jepara, Kapten Untung Budi Harto, sekarang Dandim 1504/Ambon berpangkat Letkol, Kapten Inf Djaka Budi Utama, kini Letkol dan Komandan Yonif 115/Macan Leuser dan Kapten Inf Dadang Hendra Yuda, kini Letkol dan Dandim 1801/ Pacitan menjadi gambaran jelas atas ketertutupan itu. Apalagi sejak 1999 keluarga korban yang mencoba untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus lewat surat maupun permohonan pertemuan tidak pernah direspon. 

Di sisi lain, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira (salah anggotanya, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono-Kassospol ABRI, ketika itu) pada Agustus 1998 hanya menghukum Letjen Probowo dengan pengakhiran masa tugas, sementara Mayjen Muchdi PR dan Kolonel Inf Chairawan K. Nusyirwan hanya mendapat sanksi pembebasan tugas dari jabatan. Panglima Kodam Jaya ketika itu Syafrie Syamsudin yang juga diakui keterlibatannya oleh Prabowo tidak tersentuh. Letjen Syafrie Syamsudin justru mendapatkan jabatan sebagai Sekjen Dephan, Muchdi PR sebagai Deputi V BIN dan Brigjen Chairawan, sebagai mantan Korem Lilawangsa dan sekarang menjabat Kaposwil NAD BIN.

Terlepas dari apapun sanksi yang diputus oleh pengadilan, masih aktifnya para pelaku bahkan memperoleh jabatan stategis ini menunjukkan bahwa kejahatan serius yang mereka lakukan hanya dipandang sebagai pelanggaran ringan oleh TNI. Semestinya ada ukuran yang jelas untuk promosi atau kenaikan jabatan strategis TNI, termasuk tidak terlibat dalam tindak pidana apalagi pelanggaran HAM berat. Pengangkatan jabatan strategis bagi para pelaku tindak pelanggaran HAM berat ini justru mencoreng reformasi TNI. Selain itu, situasi ini menunjukkan ketiadaan efek jera yang turut menyumbang peran dalam terjadinya kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Munir. Bila tiada penghukuman yang maksimal bagi para pelaku kejahatan itu, maka sesungguhnya masyarakat luas dalam ancaman hidup bersama diantara para penjahat kemanusiaan

Kami mendesak Jaksa Agung untuk menghentikan upaya penghindaran proses hukum kasus-kasus tersebut dengan segera membentuk tim penyidik untuk melakukan penyidikan kasus kasus pelanggaran berat HAM. Terhadap kenaikan pangkat dan pengangkatan anggota Tim Mawar sebagai perwira dan pejabat strategis di lingkungan TNI, kami meminta DPR untuk memanggil Panglima TNI mengklarifikasi pemecatan terhadap mereka.

Jakarta, 16 Mei 2007
Bambang Widodo Umar, Dosen UI
Mouvty M Al Akhlag, Federasi KontraS
Sri Suparyati, Kabid Internal KontraS
Indria Fernida, Kabid Operasional KontraS

 

Vonis Untuk Tim Mawar

   1. Mayor (Inf) Bambang Kristiono 26 bulan/dipecat 22 bulan/dipecat
   2. Kapten (Inf) FS Multhazar 26 bulan/dipecat 20 bulan/dipecat
   3. Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo 22 bulan/dipecat 20 bulan/dipecat
   4. Kapten (Inf) Yulius Selvanus 26 bulan/dipecat 20 bulan/dipecat
   5. Kapten (Inf) Untung Budi H 26 bulan/dipecat 20 bulan/dipecat
   6. Kapten (Inf) Dadang Hendra Y 22 bulan/dipecat 16 bulan/-
   7. Kapten (Inf) Djaka Budi Utama 22 bulan/dipecat 16 bulan/-
   8. Kapten (Inf) Fauka Noor Farid 22 bulan/dipecat 16 bulan/-
   9. Serka Sunaryo 15 bulan/- 12 bulan/-
   10.Serka Sigit Sugianto 15 bulan/- 12 bulan/-
   11.Sertu Sukadi 15 bulan/- 12 bulan/-


Lampiran: KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERHAMBAT DI KEJAKSAAN AGUNG

  Baca siaran pers terbaru:
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono >>
Catatan Hari TNI Ke 69: TNI Masih Melanggar HAM dan Menyalahgunakan Kewenangan >>
Peluncuran Koin Peduli untuk Pembetukan Pengadilan HAM Ad Hoc >>
30 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984: Jokowi Jangan Ulangi Ingkar Janji S >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org