korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
  09 Nov 2004
Keberadaan/Efektifitas Pasukan Keamanan di Poso Harus Dievaluasi

KontraS mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan/efektifitas pasukan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Langkah ini diperlukan mengingat aparat keamanan tidak mampu menanggulangi berbagai tindakan kekerasan terutama penembakan misterius dan aksi peledakan bom. Dalam hal ini juga diperlukan upaya untuk meninjau ulang penempatan pasukan termasuk bila perlu melakukan pergantian pasukan dan kepemimpinan baik polisi,TNI maupun Satgas Sintuwu Maroso.


15 Mei 2004
Rencana Menghadiri "The 60th Session of the United Nations Commission on Human Rigths"

KontraS bersama dengan delegasi NGO Indonesia yang lain, berencana akan menhadiri sidang Komisi HAM PBB ke-60, di Jenewa, Swiss. Dalam sesi sidang tahun ini, KontraS akan menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk progress report perkembangan penanganan kejahatan masa lalu. Selain menghadiri sidang Komisi HAM, delegasi juga akan menemui sejumlah perwakilan negara besar seperti Amerika, Jepang dan Uni Eropa. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.


26 Apr 2004
Penolakan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Militer dan Kepolisian

Pada Pemilu 2004, peluang kebangkitan militerisme semakin besar. Pada pencalonan presiden dan wakil presiden, hampir semua partai politik mengumukan akan mencalonkan militer menjadi presiden atau wakil presiden. Parti Golkar sendiri secara resmi mencalonkan Wiranto, mantan Menhankam /Pangab semasa Orde Baru. Lalu Partai Demokrat mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjadi ajudan presiden Soeharto. Sementara beberapa partai politik sedang mempertimbangkan untuk menggandeng militer sebagai wakil presiden dengan berbagai alasan, termasuk kebutuhan akan "terciptanya stabilitas keamanan".


25 Apr 2004
Pernyataan Sikap
Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM

Kemenangan gerakan reformasi 1998 yang dimotori oeh mahasiswa telah membuka ruang bagi masyarakat, termasuk korban pelanggaran HAM untuk mengekspresikan dan memperjuangkan hak-haknya. Sebagai korban, kami telah mampu mengorganisasikan diri dan menuntut pertanggungjawaban nergara. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari peran gerakan reformasi 1998 yang sedikit banyak telah mampu mengurangi keterlibatan militer dalam urusan kebebasan masyarakat sipil.



  Baca siaran pers terbaru:
30 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984: Jokowi Jangan Ulangi Ingkar Janji S >>
Mas Joko, Berani Nggak? >>
Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo >>
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org