korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
  22 Des 2006
Konvensi Anti Penghilangan Paksa: Mandat Negara untuk ungkap kasus penculikan
Tepat pukul 10.00 waktu New York, tanggal 20 Desember 2006, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Secara Paksa disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya Konvensi ini telah disahkan oleh Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2006. Selanjutnya, Konvesi ini akan terbuka untuk ratifikasi, dan berlaku secara aktif (enter into force) 30 hari setelah 20 negara meratifikasinya
12 Des 2006
NEGARA TETAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN
Mahkamah Konstitusi baru saja membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatalan UU ini tidak menutup mekanisme lain bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kami kembali mengingatkan bahwa penyusunan mekanisme KKR ini sejak awal sudah menunjukkan upaya-upaya untuk memangkas hak-hak korban dan keluarga korban serta lebih menitikberatkan pada proses rekonsilias
11 Des 2006
Penyelesaian Kejahatan HAM di Indonesia Tidak Transparan
Kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM) berupa penculikan, penghilangan paksa dan pembunuhan terhadap warga negara di Indonesia hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Kasus pembantaian massal di tahun 1965, tragedi Tanjung Priok, tragedi Mei 1998 hingga pembunuhan aktivis HAM, Munir, seakan lenyap ditelan bumi. Meski didesak oleh publik agar berbagai kasus kejahatan HAM tersebut hendaknya dibuka kepada publik
05 Des 2006
Sampai Kapan Jaksa Agung Terus Mengelak?
Setelah menolak menindaklanjuti laporan Komnas HAM atas kasus Trisakti dan Semanggi serta Tragedi Mei 1998, sikap serupa kembali ditunjukkan Jaksa Agung dalam kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi 1997-1998 (18/11). Dalihnya sama: harus ada keputusan politik DPR RI.
08 Nov 2006
Pengujian atas Keberanian dan Nurani Komnas HAM dalam Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998
Pada hari ini, Rabu 8 November 2006, rakyat Idonesia dan juga warga dunia lainnya akan menjadi saksi bagaimana Komnas HAM menangani sebuah episode sejarah kemanusiaan. Sebuah sejarah hitam dan masih terus berlangsung hingga saat ini bertajuk Penghilangan Paksa. Pada hari ini, para komisioner yang terhormat akan diuji keberanian dan nuraninya
04 Okt 2006
SEWINDU REFORMASI TNI
(5 Okt 1998 - 5 Okt 2006)
Delapan tahun transisi menunjukkan kuatnya bayang-bayang ABRI dalam reformasi TNI. Ini tak lepas dari pergulatan politik antara kekuatan demokrasi dan non demokrasi. Hasilnya, banyak kompromi. ABRI telah berubah nama. ABRI dulu adalah entitas otonom yang masuk ke aras politik, sosial hingga ekonomi.
04 Okt 2006
TIM BARU KOMNAS HAM HARUS BEKERJA OPTIMAL UNTUK MENYELIDIKI PERISTIWA KEKERASAN DI POSO
Pokja Poso kembali mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Poso. Komnas HAM harus mendorong terbentuknya Tim Pencari Fakta Independen untuk menyelidiki berbagai peristiwa kekerasan yang terus berlangsung di Poso dan Sulawesi Tengah sejak 1998 hingga sekarang.
29 Sep 2006
41 th Tragedi 1965
KORBAN TERUS MENUNTUT NEGARA MENGUNGKAP SEJARAH GELAP & MENEGAKKAN HAM
KontraS, IKOHI bersama Korban-korban pelanggaran HAM berat 1965 menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menuntut negara menerangkan sejarah gelap masa lalu. Delapan tahun lebih setelah Soeharto mundur, hingga menjelang dua tahun pemerintahan baru SBY, kebijakan negarauntuk mengungkap sejarah masa lalu belum juga jelas.
18 Mei 2006
Adili Soeharto Atau Reformasi Jilid II

Sewindu paska keberhasilan rakyat menurunkan rezim Soeharto, kejahatan yang dilakukan rezim Orde Baru ini masih melenggang tanpa penghukuman. Pergantian rejim yang berlangsung masih berada pada wilayah prosedural tanpa keberanian mengakhiri praktek korupsi, kekerasan dan pengabaian negara terhadap hak-hak rakyatnya.


18 Mei 2006
Resolusi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indonesia Atas Kejahatan Rezim Soeharto

Mengingat ketentuan-ketentuan yang menyediakan hak-hak kepada para korban pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang ditemukan di banyak instrumen internasional yang sebagian besar telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, secara khusus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan Hukuman Lainnya yang Kejam, Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Perlakuan yang Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Hak Atas Anak, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan Memerangi Impunitas, dan Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan atas Keadilan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Hukum Humaniter Internasional,


12 Mei 2006
Surat Terbuka Korban: Kepada Presiden RI Susilo bambang Yudhoyono "Mohon Keadilan Dijunjung Tinggi"

Bapak Presiden Yang Terhomat,
Kami yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) menyatakan sangat terpukul sekali dengan adanya pemyataan-pemyataan yang mengisyaratkan penghentian proses hukum atas mantan Presiden Soeharto. Menurut kami, bila ini menjadi kenyataan, sungguh membuat kami kembali merasakan pahitnya ketidakadilan di tanah air.


21 Apr 2006
Panglima TNI harus Kooperatif terhadap upaya Penyelidikan di Komnas HAM

Pada tanggal 1 Februari 2006 saat fit and proper di DPR RI, Calon panglima TNI, Bapak Joko Suyanto menyatakan akan menaati ketentuan hukum terkait dengan dugaan anggota TNI melakukan atau bertanggung jawab atas penghilangan aktifis pro demokrasi 1997-1998.


21 Apr 2006
Kasus Orang Hilang Perlu Terobosan

Keluarga korban orang hilang bersama Ikohi dan Kontras mempertanyakan keseriusan Komnas HAM dalam mengungkap hilangnya aktifis pro demokrasi 1997-1998. Hingga kini, bahkan setelah Komnas HAM membentuk tim penyelidik pro justicia, belum juga ada tanda-tanda kejelasan tentang nasib dan keberadaan aktifis yang hilang.


03 Feb 2006
Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Anggota DPR RI

Komis Untuk Orang Hilang dan KorbanTindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras aksi kekerasan terhadap anggota Komisi I PR RI Ade Daud Nasution.


01 Feb 2006
Panglima TNI Harus Memiliki Komitmen Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Kami mendesak komitmen Panglima TNI untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Selama ini, upaya penegakan HAM kerap terhambat oleh resistensi yang tinggi dari militer, serta pemberian promosi strategis kepada para pelaku pelanggaran HAM berat.


03 Jan 2006
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah melakukan pengabaian terhadap hak asasi manusia di Sumater

Pemerintah propinsi Sumatera Utara telah gagal melindungi dan menghormati hak asasi manusia di Sumatera Utara. Tahun 2005, merupakan tahun kelam bagi upaya penegakan HAM di Sumatera Utara. Upaya penegakan HAM telah kembali ke titik nol. Konsolidasi para pelaku untuk menghindari proses hukum atas tindakan pelanggaran HAM yang mereka lakukan semakin menguat. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi tidak pernah di selesaikan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban. Sementara para pelaku masih tetap dapat bebas tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.



  Baca siaran pers terbaru:
Mas Joko, Berani Nggak? >>
Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo >>
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat >>
16 Tahun Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh Keadilan Bagi Korban dan Pengungkapan Kebenaran Masih Nihil >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org