30 Jul 2004Dialog Interaktif : Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Konflik dan Kekerasan Yang Terjadi di Poso Kegiatan : Dialog Interaktif "Pertanggung jawaban negara terhadap konflik dan kekerasan yang terjadi di Poso Sulawesi Tengah" Langsung dari Studio Radio 68H Jakarta, Studio Radio Nebula Palu dan direlay oleh Radio Bulava di Poso Penyelenggara : KontraS kerjasama dengan LPSHAM Sulteng Radio 68H : Seputar Pertanggung jawaban negara terhadap konflik dan kekerasan yang terjadi di Poso Sulawesi Tengah, sesuai dengan judulnya, saudara acara ini juga disiarkan oleh radio nebula di Palu sulawesi tengah, kami nanti juga akan membuka interaktif dengan anda dan langsung dengan narasumber-narasumber yang akan hadir disini. Yang pertama nanti narasumber yang akan hadir meski lewat telepon adalah Gubernur Sulawesi Tengah, pak Aminuddin Ponulele, kemudian ada Kapolda, Pak Taufik Ridha, Kemudian dari KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan) ini diwakili oleh Bung Haris Azhar, “selamat siang Bung Haris”, Haris Azhar : “Siang” Radio 68H : ya..dan satu lagi kita juga sudah bersama dari anggota DPD dari Sulawesi Tengah bung Ichsan LouLembah. Bung Ichsan, selamat siang. Ichan Lou lembah : apa kabar. Radio 68H : Baik dan saudara mari kita segera saja mulai diskusi kerja sama dengan kantor berita radio 68 H Jakarta dengan KONTRAS selama 1 jam nanti. Selain di nebula palu juga bulava Poso yang ikut mereelay acara ini. Baik nanti kita akan berbincang dengan gubernur Sulawesi Tengah, Pak Aminuddin Ponulele yang saat ini sudah, ya..nampaknya belum tersambung di line telpon baik kalau begitu kita akan bertanya dulu dengan mas Haris Azhar dari Kontras. Data-data apa saja ini yang anda temukan selama lima tahun setelah konflik Poso berjalan Haris Azhar : yah..mungkin masuk tahun keenam yah konflik ini, tapi sebetulnya dari gambaran besar konflik ini terutama disaat-saat memanasnya dari tahun 1998 sampai tahun 2002 itu ada banyak kasus-kasus yang sifatnya/bentuknya seperti penyerangan satu desa dengan desa lain tetapi sebetulnya persoalan kita hari ini bukan soal melihat siapa yang menyerang atau siapa yang diserang lalu siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku tetapi sejauh mana sebetulnya dalam konstruksi yang lebih luas dalam dimensi kontekstualnya itu kenapa sampai penyerangan itu bisa terjadi, gitu kan. Okelah kalau mungkin ada satu buah penyerangan yang awal, yang kedua, yang ketiga, tapi sebetulnyakan ini tidak berhenti pada tiga atau empat kali penyerangan tapi disampai berpuluhan kali penyerangan. Misalnya tahun 2002 aja itu ada tercatat sebanyak 96 peristiwa, itu ada korban dan segala macam nah penataran saya adalah sejauh mana sebetulnya pola pengamanan terhadap e.. atau apa bentuk pengamanannya e.. yang dilakukan oleh negara terutama oleh aparat keamanan kok sampai bisa terjadi peristiwa-peristiwa e..tersebut, gitu. Nah itu yang diakhir-akhir sampai tahun 2002 tetapi masuk pada semenjak tahun 2002 sampai ini hari sebetulnya polanya sudah berubah pola kekerasan yang terjadi di Poso misalnya banyak tedapat e...soal penembakan secara misterius artinya penembakan yang pelakunya tidak diketahui. Nah, e.. perubahan pola kekerasan ini juga menggambarkan soal kondisi di Poso itu sendiri. Karena paska beberapa tahun setelah konflik itu masyarakat sudah mulai terbuka dan mulai tau bahwa sebenarnya mereka ini hanya menjadi pion-pion catur untuk diarahkan e.. suruh ngapain dan membuat apa gitu jadi masyarakat itu sebetulnya sudah mulai timbul keasadaran disitu, makanya belakangan ini sekarang muncul banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekonsiliatif diantara dua belah pihak dan mereka mulai sadar bahwa konflik itu sebetulnyanya bukan konflik agama mungkin, mungkin, mungkin ada konflik agama tapi sebetulnya bukan, itu pokok masalahnya. Karena dari modus yang kelihatan itu sebetulnya bukan, bukan persoalan agama. Agama hanya menjadi alat untuk saling menunjuk hidung satu dengan yang lainnya. Nah, Persoalan yang kemudian adalah soal penembakan misterius itu, ee.. atau juga yang banyak mewarnai belakangan selain penembakan misterius adalah soal bom, soal itu juga. Nah karakteristik kekerasan seperti ini kan adalah karakteristik kekerasan yang pelakuknya tidak terlihat, pelakunya tidak terlihat artinya apa artinya memang ada sebuah upaya menciptakan ketidak amanan, menciptakan teror, dan menunjukan bahwa konflik itu masih ada maka pertanyaannya juga ada, mungkin ada banyak pertanyaan, jadi kenapa sampai konflik ini terus dipelihara gitu. Meskipun bentuknya sudah berubah, dulu kan terbuka, yang rame-rame saling menyarang, sekarang tertutup. Jadi, Disitu menggambarkan bahwa masyarakat sudah tidak saling menunjuk hidung, sudah tidak ada konflik secara kekerasan tetapi ada upaya untuk memelihara kekerasan. Nah persoalan-persoalan lainnya lagi adalah soal aparat keamanan lagi sekali lagi, kenapa semua tindakan-tindakan itu tidak ada upaya hukumnya, gitu. Contah misalnya kasus penembakan misterius, itu hampir semua korbannya itu sudah memberikan barang buktinya atau sudah membuat laporan dan sudah diapanamanya, difisum, itu dan itu sudah dikasi ke polisi tetapi hampir tidak ada satu kasus pun dari pihak kepolisian yang mengungkap kasus penembakan misterius itu, maka pertanyaannya sebenarnya ada apa? Gitukan. Radio 68H : oke baik sebelum kita berlanjut nih bung Haris, karena nanti pasti akan banyak sekali data yang akan kita peroleh, kita sudah bersama dengan gubernur Sulawesi Tengan Pak Aminuddin Ponulele, Pak Aminuddin Selamat siang Pak Aminuddin : Siang, siang Radio 68H : ya.. Pak Aminuddin ini barangkali sudah sedikit yah menyimak yang disampaikan bung haris tadi dari KONTRAS ? Pak Aminuddin : HHmm..HHmm. Radio 68H : yah kita berbicara seputar apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai sejauh ini, di pemerintah daerah Sulawesi Tengah sendiri pak, selama enam tahun terakhir ini, apa yang sudah dilakukan untuk mengembalikan kondisi Poso Pak Aminuddin : yah saya kira sangat banyak. Sangat banyak yang kita lakukan. Setidak-tidaknya kita memfaks semua usaha dari pengamanan baik polisi maupun tentara untuk berupaya mengamankan situasi terutama di poso itukan, kita memberikan beberapa fasilitas, Memberikan kendaraan, mengusahakan pembangunan, rumah-rumah bagi mereka yang terbakar rumahnya, anak sekolah, puskesmas dan macam-macamlah jadi pemerintah propinsi dengan Poso itu bergandengan tangan. Hampir seluruh kegiatan tentara dan polisi, TNI, polisi terus melakukan pengamanan sampai sekarang pun milliaran juga anggaran pemerintah daerah, propinsi. Radio 68H : Pak Aminuddin, ini agak timbul-tenggelam nih suara anda yah.. oke silahkan dilanjutkan. Pak Aminuddin :artinya pemerintah daerah pun dalam bentuk fisik membatu mereka, dalam bentuk dana yah.. kalau perlu yah melalui pemerintah daerah itu mengusahakan, kita upayakan bantuan-bantuan... Radio 68H : eh..ya.. Pak Gubernur, ini kita melihat ada operasi sintuvu maroso yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Sejauh mana efektifitas atau evaluasi pemda sendiri terhadap operasi ini Pak Aminuddin : yah.. saya kira cukup baik karena itu bermakna itu mengurangi dan sampai berupaya untuk menghilangkan proses kerusuhan itu tapi kebanyakan terpulang kepada upaya yang berada langsung dilapangan..... Radio 68H : Nah, selain melibatkan aparat, ini ee.. bagaimana sejauh ini keterlibatan tokoh masyarakat misalnya karena tadi data-data yang diungkapkan dari KONTRAS misalnya e.. ini memang konflik agama tidak sebagai pemicu utama tetapi kadang malah justru diletupkan ini untuk menambah-nambah issu saja, nah bagaimana upaya yang sudah dilakukan ? Pak Aminuddin : kalau saya sampai hari ini tidak, tidak menerima itu pola pikir bahwa itu agama penyebab. Tidak. Itu memang saya sudah ungkapkan dimana-mana termasuk kepada Menkopolkam, Menkokesra, pada pertemuan di Jakarta, agama itu hanya dimanfaatkan untuk menghimpun kekuatan. Jadi jangan kita bicara konflik ini karena agama. Itu tdk bisa kita.. ini karena masalah-masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri... Radio 68H : Nah, kalau sejauh ini Pak Gubernur, ini masih berlanjut dengan anda ni..Pak Aminuddin, berbagai kasus kekerasan yang masih terus terjadi meski sudah ada operasi sintuvu maroso juga nah.. apa sih yang sudah didesakan atau sudah dilakukan secara pasti secara konkrit oleh pemerintah daerah, apakah juga melibatkan tokoh masyarakat misalnya, jadi tidak hanya aparat ini karena aparat juga dituding sebagai salah satu yang ikut menyebarkan kekerasan di sana. Pak Aminuddin : saya tidak kurang sependapat kalo aparat dituduh menyebabkan itu tidak benar kalau menurut saya. Tapi kita juga berupaya, baru beberapa hari lalu ini kita habis pertemuan dengan tokoh masyarakat. Dengan seluruh kabag sipil, dosen, pemuka agama, pemuka adat, macam-macam a.. dia bersepakat semua untuk mengatasi kekerasan yang demikian itu dan memberikan informasi kalau pun ada kita liat apa yang kita bantu. Jadi kita selama itu membantu kemudian kita.. tugas ada apanamanya ada ...tim khusus untuk penanganan masalah-masalah itu dari pihak pemerintah yang bergabung dengan tokoh masyarakat dan pemerintah kabupaten Poso. Saya kira demikian Radio 68H : nah, kemudian bagaimana dengan komitmen pemerintah daerah sendiri terhadap upaya penegakan hukum misalnya untuk menghukum mereka-mereka yang terbukti melakukan tindak kekerasan ? Pak Aminuddin : yahh.. kita akan kepada pengambil kebijakan itu yang menentukan masalah keamanan itu...supaya...upaya penanganan masalah itu...segala fasilitas kita berikan. Kita pemerintah ini hanya mampu memberikan fasilitas dan dukungan dalam berbagai hal kepada upaya penanganan konflik itu. Kalau..kita kan tidak turun ke lapangan, aa.. itu semua apa kemauan kita fasilitasi berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Saya kira itu saja yang kita lakukan. Radio 68H : Ada target tertentu pak sampai kapan ini bisa selesai dan kembali seperti semula ? Pak Aminuddin : tidak tau kalau saya ditanya target kalau bisa ya.. ini sudah tidak ada apa-apa. Aa.. iya.. tergantung mereka yang dilapangan ini. Bagaimana. Radio 68H : oke baik kalau begitu pak gubernur terima kasih banyak waktunya pak..selamat siang.. Pak Aminuddin : oke saya sudah boleh tutup ini. Saya mau ke Radio 68H : oke ya..silahkan ditutup nanti kalau ada yang kurang kita telpon kembali yah pak ya... Oke terima kasih pak Aminuddin Ya.. Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Aminuddin Ponulele baru saja bergabung bersama kita. Bung Haris Azhar, tadi kita sudah dengar bersama apa yang disampaikan gubernur juga bung Ichsan Loulembah, tapi saya ke bung Ichsan dulu. Kalau sejauh ini anda sebagai warga sana mewakili Sulawesi Tengah juga untuk menjadi anggota DPD pada periode ini. Seperti apa sebenarnya karakteristik sehingga tadi disampaikan bahwa memang kekerasan ya..terjadi terus walaupun sudah dicoba diredam selama enam tahun terakhir Ichsan Loulembah :Ya.. Pertama saya kira saya harus mulai dari apa yang disampaikan oleh pak gubernur saya kira tepat sekali bahwa pemerintah daerah memang tidak bisa melakukan apa-apa selain memfasilitasi dan mereka adalah penyalur dari e... apanamanya keputusan rapat kabinet yang memberikan sejumlah dana untuk pemulihan. Nah memang ada juga konon katanya yang tidak terlalu baik dalam penyalurannya tapi e.. itu issu, bukan issu sentralnya. Issu sentralnya adalah memang pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan bupati bisa memiliki wewenang yang terlibat dalam komando. Karena saya kira itu tidak. Aparat kepolisian baik itu yang berada di jajaran polda Sulawesi Tengah serta perwira-perwira dan polisi yang dikirim dari Kelapa Dua kalau tidak salah Brimob, itu kan tidak komandannya bukan gubernur, komandannya adalah kapolda. Kapolda juga punya komandan lagi di Jakarta. Dalam konteks ini saya kira kita harus menyerahkan soal ini pertanggung jawaban Jakarta. Nah Jakarta dalam hal ini setiap pemerintahan saya kira tidak menuntaskan, termasuk soal di Ambon bahwa ada sedikit upaya-upaya yang punya prestasi kecil, saya kira itu tidak bisa kita jadikan alasan bahwa Jakarta sudah melakukan banyak hal karena memang ya..kan pusatnya di Jakarta, termasuk memberikan rule and punishment terhadap perwira-perwira yang memang dianggap gagal. Nah kalau terlalu lama kan mestinya harus ada alasan apa yang menyebabkan perwira tersebut dipertahankan. Menurut saya polda seperti Sulawesi Tengah itu statusnya harus sama seperti polda di Papua, polda di Maluku, polda di e....apanamanya Aceh, yang harus ekstra ordinary, tidak bisa dianggap seperti mengelola polda-polda yang lain, inikan daerah konflik. Nah..karakteristik perwira yang ditempatkan sekalipun juga harus berbeda. Kalau saya punya pendapat, mereka yang ditempatkan disana itu karena selain gubernur yang merupakan apanamanya wakil dari pemerintah pusat di daerah e..para perwira ini harus mereka yang betul-betul bisa menerjemah apa kehendak Jakarata dalam pengertian bukan semata-mata berdasarkan kemampuan teknis apalagi sekedar kemampuan pernyataan bertempur dan segala macam tetapi jauh diatas itu yaitu kemampuan komunikasi, membangun jaringan komunikasi, membuka akses yang sangat luas kepada seluruh masyarakat, agar kita tahu apa yang mereka kerjakan, bagaimana hasilnya. Kan jaman ini sudah begitu terbuka, lebih baik dibuka kepada publik dari pada akhirnya terjadi kesimpang-siuran informasi dan saya kira simpangsiuran informasi adalah salah satu penyebab yang bisa membuat orang saling bersangka-sangka satu sama lain. Nah saya kira perwira seperti itulah yang dibutuhkan untuk daerah Sulawesi Tengah. Radio 68H : Tapi anda melihat kesulitan Pemda dimana sih? Ichsan Loulembah : ya.. begini. Ee..Bahkan saya dengar di daerah yang sudah jadi darurat sipil saja, dimana e.. apanamanya Gubernur adalah penanggung jawab di daerah tersebut, itu tidak bisa punya wewenang langsung dalam mendirect pasukan, iyakan.. nah saya kira kalau daerah konflik, inikan seperti daerah peperangan, tidak bisa kita masuk dengan instrumen-instrumen sipil. Instrumen sipil itu hanya berlaku saat konflik sudah mulai bisa diredakan. Nah problemnya adalah seperti dikatakan bung Haris tadi, terjadi perubahan dalam bentuk-bentuk konflik itu, kalau tadinya bersifat massal, sekarang bersifat lebih sporadis dan sporadisnya itu juga melibatkan keterampilan dan profesionalisme tertentu sehingga saya kira memang sulit masyaraakat yang diajak lagi untuk bersama-sama membangun kebersamaan. Setahu saya satu minggu sebelum pemungutan suara saya masih berada di poso bahkan saya pergi, setelah saya pergi tiga hari terjadi penembakan terhadap dekan fakultas hukum, saya disana selama beberapa hari itu, sudah seperti Poso yang saya kenal puluh tahun yang lalu yang sudah aman, kita bisa bergadang di pinggir pantai sampai jam 4 subuh tanpa ada apa-apa kecuali satu, dua mobil nissan terano yang dikenali sebagai mobil para perwira sintuvu maroso, artinya,..ee.. menurut saya agak mengagetkan kalau tiba-tiba ada eskalasi yang cepat lagi seperti on and off, jadi siapa yang sebetulnya yang mengatur remot ini, siapa yang membuat kapan on kapan off. Nah itu saya kira bukan tugas pemda itu tugas aparat kepolisian dan juga aparat-aparat lain yang di-BKO-kan ke Polda Sulawesi Tengah. Radio 68H : Ok. Baik sebelum kita berlanjut nih..bung Harris dan bung Ichsan, kita ada telpon e..sms ini, 0813426 sekian..sekian “saya heran begitu banyak aparat diturunkan di Poso tetapi masih ada saja penembakan juga teror yang terjadi. Anda melihat hal yang sama?” Ichsan Loulembah : ya’ itu dia..e.. saya juga berbicara dengan banyak orang di sana. Buat mereka saya kira tidak ada masalah, mereka bercanda kan dulu mereka bertetangga, bahkan kecil sama-sama, mandi telanjang bulat di laut, jaman masih kecil. Harris Azhar : kan ada keluarga yang beda agama Ichsan Loulembah : iya.. itu biasa sudah mereka sudah kembali seperti normal bahkan mereka bercerita saat-saat konflik awal, dengan lucu-lucunya gitu oo..kan dulu lari, gitu-gitu...jadi menurut saya semua sudah cair. Nah..problemnya adalah apa yang terjadi lagi.. kembali ke tadi menurut saya kalau kita memuntahkan apa yang terjadi di Poso, pelakunya itu terdiri dari empat kategori. Pertama mereka yang bisa disebut sebagai pelaku ideologis, ini tentu saja orang yang punya sedikit..ee..katakanlah memakai simbol-simbol ideologis sebagai bentuk perjuangan. Yang kedua politis kita tahu bahwa di daerah yang heterogen dan bahkan agak berimbang seperti Poso dan juga Ambon kalau kita mau pake contoh, maka ketegangan itu memang biasa saja, tetapi kalau dikelola dalam kelembagaan politik yang baik, sekarang kan demokrasi sudah baik, jadi saya kira kompetisi dan seingat saya sekarang ini misalnya, partai-partai yang berbasiskan agama itu , ada satu yang menonjol yang lain.. itu juga sudah diterima karena lewat kelembagaan politik. Nah.. dulukan tidak, jadi pelaku politis ini saya kira masih ada. Yang kedua adalah pelaku psikologis. Pelaku Psikologis ini adalah mereka yang menjadi korban langsung yang memiliki trauma, kehilangan anak, saudara, teman e.. tempat usaha dibakar dan segala macam, saya kira ini memerlukan perhatian khusus, bahkan pemerintah tidak hanya menurunkan aparat keamanan tetapi menurunkan para psikolog-psikolog, psikiater ahli, sehingga mereka bisa dipandu untuk kembali kemasa normal. Saya kira ini tidak semudah yang kita katakan, karena kita tidak mengalaminya. Saya kira harus berimpati dengan korban seperti ini. Yang terakhir adalah pelaku profesional yang memperlakan ini seperti sebuah bisnis, yang kalau kita lihat bahwa dalam keadaan perang dimana-mana selalu saja ada kegiatan ekonomi, nah.. hal seperti ini harus dipecahkan dengan baik, sehingga treatmen kemasing-masing kelompok ini juga harus tepat. Saya kira satu-satunya cara pemandunya adalah pemerintah. Saya kira disitu, letak manajemen konflik yang harus diambil oleh pemerintahan sipil. Radio 68H : oke.. kalau dari KONTRAS sendiri, menanggapi apa yang disampaikan bung Ichsan tadi, ada empat kategori, katakan semacam itu, kemungkinan pelaku. Kalau dari data anda sendiri apa menemukan hal yang sama ? Harris Azhar : Oke...kalau saya menempatkan usulan bang Ichsan tadi itu sebagai sebuah rekomendasi yang harus dimiliki oleh setiap aparatus melihat konflik poso, tetapi persoalannya sekarang bagaimana jika setiap aparatusnya menjadi bagian dari e.. berlangsungnya kekerasan tadi itu dengan level keterlibatan masing-masing. Contoh saya mau, mau felback dikit dan sedikit menanggapi soal e.. apa. Ee..pembicaraan tadi dengan pak Aminuddin tadi itu. Persoalannya begini sekarang kalau memang mau melihat pemda itu memang fungsi, fungsi penegakkan hukumnya mungkin kecil tapi fungsi kebijakannya kan juga cukup besar. Nah kebijakan itu tidak muncul atau tidak efektif ketika melihat fakta dilapangan, gitu misalnya sekarang masih ada sekitar 31 ribu KK yang masih menjadi pengungsi itu data per Desember sampai Febuari 2003. Lalu melihat fakta lagi di lapangan sekarang misalnya di Poso, itu data jumlah pasukan non-organik Polri dan TNI di Poso itu sekarang ini ada sekitar 3900, lalu e.. dana yang sudah disalurkan itu total sejak tahun 2001, 2002, 2003 itu sekitar 8 milliar lebih. Nah.. sekarang dengan jumlah pasukan yang sudah begitu besar, dengan biaya yang sudah begitu banyak, lalu juga dengan segala upaya, itu apa hasilnya, pertanyaannya kan seperti itu, jadi sebenarnya pertanyaannya konkrit, kita pakai logika masyarakat yang cukup simpel lah. Kalau logika masyarakat di poso itu misalnya nggak, nggak susah-susah lah. Mereka bilang tentara sudah banyak, polisi sudah banyak, posnya ada ditengah-tengah kampung mereka. Itu sekarang hasilnya apa gitu pertanyaannya. Kok justru malah sekarang masih banyak tindakan-tindakan kekerasan seperti penembakan-penembakan sampai yang terakhir itu konfliknya mungkin meluas ke Palu, Ichsan loulembah : Kesannya..ya.. Harris Azhar : rembesan karena orang yang ditembak itu adalah orang Poso, jadi kita bisa bilang bahwa ini sebetulnya perluasan, ada upaya memperluas Ichsan Loulembah : ekstensifikasi Harris azhar : ekstensifikasi. Nah itu jadi di..di disitu. lalu yang berikutnya sebetulnya kenapa saya bilang setiap apratus menjadi bagian dari konflik. Kenapa misalnya dana Jaduk dan dana Beduk itu itu jaminan hidup dan bekal hidup itu tidak tersalurkan kepada 90 ribu jiwa lebih, sampai saat ini. itu data dilihat dari lapangan yah bukan data diatas kertasnya yang seperti dikeluarkan berkala oleh Kesbang Poso. Total biayanya itu kalau per-KK dapat dua juta lima ratus berarti diasumsikan sekarang ada 40 milliar yang duit itu belum tersalurkan Radio 68H : Oke bung kalau boleh saya putus ini kita akan mencoba ee..langsung crosscek kepada hal yang anda sebut tadi. Kita sudah bersama dengan wakil Kepala Kepolisian Resort Poso di Sulawesi tengah Pak Rudi Trenggono. Pak Rudi selamat siang. Rudi Trenggono : selamat siang. Radio 68H : ya..ini tadi kita bersama dengan Bung Harris Azhar dari Kontras dan juga anggota DPD terpilih dari sulawesi Tengah,ini bung Ichsan Loulembah. Baru saja tadi ini Bung Harris menyebutkan ini Pak Rudi seputar hasil apa yang sudah diperoleh oleh aparat yang begitu banyak di sana, apa Pak Rudi ? Rudi Trenggono : selama ini kita ada pola penanganan ee..konflik poso ini dalam beberapa tahap ya.., dalam arti pertama mungkin dengan sifatnya prefentif untuk mencegah terjadi meluasnya konflik-konflik itu dengan menempatkan pos-pos pam yang diada di mungkin hampir disetiap desa yang masuk kedalam wilayah konflik. Yang kedua kita juga melakukan pola krepretif (?) yaitu penegakkan hukum dengan melakukan proses-proses penegakkan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul. Yang ketiga kita prehentif yaitu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan ee.. antibody kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh, terprovokasi ditengah-tengah masyarakat. Nah itu yang yang dilaksanakan oleh masing-masing subsatgas, baik subsatgas ee.. untuk ee..repretif itu subsatgas Gakkum yaitu penegakkan Hukumnya sendiri, kemudian dari subsatgas Bina Mitra ya.. dari Binmas itu yang memberikan edukasi sifatnya, penyuluhan hukum dan lain sebagainya ditengah masyarakat dan juga subsatgas Cegah-tangkal yang sifatnya prefentif. Itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Itu saja. Radio 68H : ya.. tapi Pak Rudi, ini tadi juga yang sudah, kita tahu selama ini juga operasi sintuvu maroso terus berjalan kemudian aparat juga begitu banyak di sana, dan memang hasilnya juga masih banyak yang mempertanyakan walaupun anda tadi sudah menyebutkan seputar penegakkan hukum dan langkah-langkah lain yang sudah dilakukan. Nah kenapa ee.. kemudian tadi bung Ichsan tadi menyebutkan semacam on dan off, gitu kadang tidak ada apa-apa tapi bisa saja begitu muncul langsung, begitu .. issunya jadi issu nasional begitu ya bung ya. Silahkan Pak Rudi. Rudi Trenggono : ee.. begini ya.. mbak ya. Disni issu yang muncul itu mungkin ditempat lain itu hanya kriminalitas biasa gitu . Yang memang issu mungkin di jakarta itu namanya orang meninggal setiap hari bisa 10 sampe 20 an gitu, tapi kalau disini berbeda mbak. A.. selalu setiap ada kejadian yang berupa tindak pidana, nda’ usah kan meninggal, sampai penganiayaan pun selalu dikait-kaitkan dengan sifatnya yang mengarah ke konflik massa. Itu yang, yang kita selalu antisipasi kan. Nah inilah yang selalu mengembang di tengah masyarakat. Untuk itu makanya kita melakukan berbagai penjelasan kepada meraka, apa, memberikan himbauan-himbauan kepada mereka bahwa ini adalah tindak pidana murni. Mengambil contoh dari kasus yang terakhir, pembunuhan atas nama ee..Kiki alias Melki ee.. disana jelas ini adalah motifnya pertama yaitu motif untuk menguasai kendaraan karena sesama tukang ojek. Kebetulan pelakunya adalah kelompok dari nasrani, itu dikait-kaitkan dengan itu walaupun tindakan perbuatannya itu adalah sadis yaitu dengan melakukan pembunuhan, pembacokan-pembacokan. Ini yang dikembangkan ditengah masyarakat. Ini yang yang kita antisipasi dengan, dengan media, baik itu ee..media kita sendiri,radio Bhayangkara maupun dengan upaya-upaya babinkamtibnas kita yang di lapangan, bahwa ini adalah memang kriminal murni. Radio 68H : Tapi Pak Rudi, selama ini yang ee.. terjadi adalah walaupun anda juga mengatakan seperti itu, tapi kenapa begitu mudah.. truss artinya apakah ini tidak ada pendidikan yang cukup untuk masyarakat bahwa setiap issu janganlah dikembangkan menjadi issu-issu yang lebih besar begitu. Rudi Trenggono : e.. kita.. e.. begini ya mba ya..kualitas masyarakatnya juga kan ee.. tingkat pendidikannya juga tidak merata, yang rata-rata mudah sekali terprovokasi apalagi masyarakat-masyarakat yang memang sulit dijangkau oleh radio, dan lain sebagainnya, ini hanya mendengar issu-issu dan selebaran-selebaran yang sengaja di..disebarkan oleh kelompok tertentu sehingga mudah terpancing dan terprovokasi. Radio 68H : Oke.. Pak Rudi ini dari Bung Harris dari KONTRAS ini pingin bertanya sedikit ini Pak. Harris Azhar : Oke selamat siang Pak Rudi Trenggono : selamat sing Mas, Harris Azhar : sebetulnya pertanyaan saya cuman simpel aja, kalau memang bapak menganggap bahwa itu semua kasus kriminal, saya bisa sepakat dalam arah tertentu. Tapi pertanyaan saya adalah ee. kasus penembakan misterius semenjak tahun 2002 itu ada 20 kasus lebih dalam pencatatan saya ini dan terpublikasi oleh media, jadi saya tbukan mengarang-ngarang, lalu tahun 2003 itu ada 10 kasus penembakan misterius juga lalu apa hasilnya Pak. Sejauh pengetahuan saya, hampir semua korban sudah itu melapor ke Polsek atau Polres di Poso. Hasilnya apa sampai sekarang ? Rudi Trenggono : begini mas, namanya juga penembakan misterius, dan yang perlu kita ketahui bahwa rata-rata penembakan itu berada di perkebunan. Ini jadi datanya juga yah..korban itu ditembak dan penganiayaannya juga, misalnya pembacokan misalnya terjadinya itu di daerah-daerah kebun yang minim sekali kesaksian. Itu kesulitan yang pertama. Yang kedua kesulitan kita untuk mencari saksi. Kesulitan kita untuk mencari saksi. Disini tidak tidak sangat semudah seperti kita bayangkan. Bahwa orang disini tertekan kalau untuk menjadi saksi, diancam, dan lain sebagainya oleh kelompok-kelompok. Ini yang, yang sudah kita deteksi dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk mulai berani menjadi saksi dalam rangka memulihkan situasi Poso ini. Harris Azhar : Bukankah itu tugas Bapak, justru kalau ketika dia diancam oleh pihak lain, tugas bapak mengamankan itu justru kan Rudi Tenggrono : memang tapi mas kita walaupun ini kan luas wilayah Poso ini tidak..tidak.. meluas sekali mas dan kejadian itu memang yang konon di daerah pegunungan dan lain sebagainya, itu sangat sulit kita menemukan saksi orang-perorangan truss kita amankan, gitu sementara dia, mereka juga tidak mau seandainya kita suruh tinggal di kantor untuk sementara waktu, mereka tidak mau, mereka akan kembali kerumahnya, dan lain sebagainya. Radio 68H : apa ini bisa dikatakan bahwa sweping senjata misalnya yang dilakukan berkala begitu memang sangat tidak efektif di sana ? Rudi Tenggrono : oh.. sangat efektif sekali, bahkan mba ya.. jadi sangat efektif sekali kita juga bisa dari menekan angka kriminalitas. Ee.. kita ambil contoh mulai bulan Maret sampai bulan ini, bulan Juni, itu hampir tidak ada kejadian yang menonjol. Radio 68H : hm. nah karena ini yang disebutkan bung Harris tadi kan kasus petrus juga masih terus marak gitu. Makanya saya bertanya apakah memang suiping itu tidak berjalan begitu maksimal karena hampir kita dengar secara berkala pun misalnya ini kasus penembakan misterius ini masih terjadi juga Rudi Trenggono : kita ini kan menghadapi musuh yang tidak nyata didepannya gitu loh. Jadi namanya mereka itu yah boleh dibilang bergerilya yah..pada saat kita e.. mungkin ya..jauh dari jangkauan kita, mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu. Radio 68H : oke baik, kalau begitu pak Rudi Trenggono, trimakasi Pak, selamat siang. Rudi Trenggono : selamat siang Radio 68H : oke, saudara kita tadi bersama dengan wakil Kepala Kepolisian Resort Poso Sulawesi Tengah, Pak Rudi Trenggono, mungkin kita tidak akan pernah puas dengan Bung Harris kalau misalnya bertanya juga bung Ichsan, tapi paling tidak kita punya gambaran sedikit dan sebelum kita berlanjut, saya masih mengundang anda saudara untuk menghubungi kami telponnya adalah 0-800-1403131 ini adalah telpon bebas pulsa untuk anda berpartisipasi dalam acara ini, kalau ingin sekedar mengirim pesan pendek bisa juga ke 08121188181. Sudah ada sms yang masuk 0815143 sekian, sekian, “kejadian poso ini merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah yang menanganinya” okey. Satu lagi dari 0811456 sekian, sekian “ daerah konflik sekarang menjadi lahan bisnis alias proyek-proyek empuk dan lezat, kemana hati nurani kita atas nyawa, darah dan sebagainnya apa itu difilm yang asik untuk ditonton?” ini suatu kritik dan sama ini seperti yang disampaikan bung Ichsan tadi ya memang.. bagaimana ? Ichsan Loulembah : ya.. ya.. saya kira terlihat jelaslah kalau kita lihat kasus gubernur Aceh juga begitu kan. Saya tadi saya kan mengatakan pelaku profesional itu ada. Nah Ini juga harus di..diurai gitu kan..karena ya.. semua orang tahu bahwa tadi pak siapa tadi namanya pak kapolres.. Radio 68H : Pak Rudi... Ichsan Loulembah : Pak Rudi mengatakan bahwa penembakan terjadi di perkebunan, itu saya banyak sekali mendapat cerita bahwa banyak mereka yang pergi dengan hati yang luka, karena bayangkan anak-anak yang umur-umur belasan tahun itu, dia menanam pohon coklatnya dan begitu harus dipanen dia harus meninggalkannya dan dia tidak tahu siapa yang akan memanennya. Saya kira ini berbahaya, betul. Artinya, jika masyarakat. Masyarakat itu kan harus dilindungi disetiap jengkal wilayah republik ini, tidak bisa dia dijaga hanya karena di ada di dekat rumah bupati, atau kalau orang itu berumah di pinggir danau dia ngga boleh dijaga. Harris Azhar : kalau di kompleks polisi baru aman Ichsan Loulembah : iya kan. saya kira itu tidak. Truss kedua. Soal menyalahkan masyarakat saya kira tidak arif menyalahkan masyarakat karena kualitas pendidikan segala macam ini kalau kita perluas diskusinya menjadi lebih besar. Kenapa kualitas pendidikan itu tidak, tidak baik? Kenapa ada disparitas. Kan itu, tapi saya kira kita tidak usah perluas. Itu kan menurut saya bukan soal pendidikan masyarakat karena masyarakat sendiri bisa menerima. Bayangkan pemilu dan kampanye yang ditakuti akan menjadi pintu bagi eskalasi konflik tidak terjadi. Saya bisa lenggang kangkung berjalan disana lalu-palang sesekali saya mengahadapi apanamanya e..pos-pos pemeriksaan rutin yang biasa, saya kira kita semua harus menganggap itu hal yang baik, tetapi kalau masyarakat itu orangnya buas-buas, dia bisa lakukan apa saja dalam kegiatan massal seperti pemilu. Nah saya kira ini penting agar mumpung sudah memasuki putaran kedua, para capres cawapres yang tinggal satu yang kita pilih, itu datanglah kesana, tentu saja mereka juga harus datang ke Ambon, datang ke Papua, dan datang ke Aceh, datang ke sana, tanya ke masyarakat sana secara langsung, jangan tanya hanya pejabat saja tanya apa yang sudah mereka rasakan, apa yang mereka bisa ban.., apa yang mereka butuhkan, berapa jumlah pengungsi, didata dengan baik, sebab saya kira menonton AFI sama baiknya dengan pergi berdialog dengan para pengungsi dari segi kemanusiaan. Harris Azhar : lebih baik mungkin Ichsan Loulembah :ya mungkin hak orang untuk menonton AFI tetapi unuk berdialog dengan anak-anak yang kehilangan masa depan dengan luka psikologis yang dalam saya kira juga itu penting jika kita masih merasa kita sebagai satu bangsa Radio 68H : oke.. Harris Azhar : apalagi ee..dua kandidat yang tersisa untuk pemilu ini adalah ee..dua orang pemimpin yang pernah mengelurakan kebijakan operasi intelejen pada oktober lalu Radio 68H : di sana yah.. Harris Azhar : Jadi sebetulnya Megawati dan SBY itu perlu datang ke Poso melihat sejauh mana efektifitas operasi tersebut. Itukan kebijakan yang keluar dari pemerintahannya dia sendiri. Radio 68H : oke baik, kita akan berlanjut kita sudah bersama dengan salah seorang korban konflik Poso dengan Pak Indra.. kita sapa dulu, Pak Indra Selamat siang.. Pak Indra : selamat siang Radio 68H : oke Pak Indra kita nanti akan berbnincang tapi kita akan berhenti sebentar yah..kita akan jedah dulu.. bung Harris dan juga bung Ichsan...saudara kami masih menantikan pertisipasi anda, anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ada di menyimak radio nebula Poso..sila..e.. nebula Palu maaf, silahkan berinteraksi juga anda yang di mendengarkan radio bulafa Poso, kami segera kembali. Radio 68H : 68H Jakarta dan KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) masih seputar Pertanggung Jawaban Negara terhadap Konflik dan Kekerasan Yang Terjadi Di Poso. Tadi kita sudah menghadirkan Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Aminuddin Ponulele, kemudian Wakapolres Poso, Pak Rudi Trenggono, dan di studio kita masih bersama dengan bung Harris Azhar dari KONTRAS juga bung Ichsan Loulembah anggota DPD terpilih dari Sulawesi Tengah. Juga Pak Indra yang ada di telpon. Pak Indra masih bersama kami ? Pak Indra : iya..yah.. masih ada Radio 68H : Pak Indra satu pertanyaan utama saya, apa yang anda rasakan saat ini ? Pak Indra : Hallo... Radio 68H : ya.. apa yang anda rasakan saat ini ? Pak Indra. Pak Indra : yang saya rasakan saat ini ? Radio 68H :iya..hallooo.. Pak Indra : Halloo.. Radio 68H : iya..apa yang anda rasakan saat ini setelah anda menjadi korban konflik poso selama bertahun-tahun ini ? tidak terlalu jelas mungkin yah.. kita akan coba menghubungi lagi tapi ada diley memang antara Jakarta dan Poso, nanti kita akan coba berhubungan dari sana, tapi ini ada satu sms yang masuk dari 0813 sekian, sekian “pemda sulteng dan poso ini rasanya kurang mendukung polisi dalam hal pam swakarsa. Pemda hanya sekedar himbauan tidak ada langkah konkrit” okey, seputar pam swakarsa. Kemudian 0815245 sekian, sekian, “tindakan polisi yang langsung mengkriminalisasi kasus petrus adalah tindakan cuci tangan untuk menutupi ketidakmampuan mereka”, ini yang anda tanyakan tadi bung Harris, nanti bisa ditanggapi. Ichsan Loulembah : sa..saya kira saya mau tanggapi soal ini.. Radio 68H : oke silahkan.. Ichsan Loulembah : kalau misalnya e.. ketidakmampuan managerial pihak aparat keamanan terus akhirnya dengan menyalahkan masyarakat. Apakah nanti mereka akan setuju juga jika masyarakat memilih mekanisme sendiri untuk mengamankan diri ? iya kan ? jadi kalau masyarakat itu.. ini ini logika biasa saja, kita semua akan begitu, kalau kita merasa tidak aman, maka kita akan berupaya mengorganisir pertahanan diri sendiri Harris Azhar : propoporsial.. Ichsa Loulembah : iya itu..itu biasa sekali. Nah pertanyaannya adalah apakah semua orang boleh nanti mengorganisir pertahanannya, menjaga kebunnya? Misalnya. Nah Saya kira ini yang penting karena..e.. perang atau konflik apapun istilahnya bertahun-tahun hampir enam tahun ini, juga menimbulkan segmen-segmen baru dalam masyarakat, apa yang kita sebut mungkin sebagai “para penguasa perang” anak-anak yang terlatih sudah menggunakan, alat-alat untuk membunuh, bisa merakit senjata, bisa merakit bom dan segala macam, nah kalau situasinya normal, mereka harus juga didekati, sebab apa mereka kan tidak terlatih untuk bekerja dalam situasi normal nah.. saya kira ini juga menarik untuk melihat apakah penembakan-penembakan juga berkaitan dengan rivalitas antar kelompok-kelompok itu, juga antar sesama dalam apa yang kita mau kelompokan dalam kelompok kubu misalnya, mungkin mereka juga ...dan saya kira kisah-kisah di Palestina, di Kairo dan macam-macam juga menjelaskan hal yang sama. Jadi saya kira tugas kepoliian juga harus dipilah-pilah untuk melihat segmen-segmen dalam masyarakat mana yang penanganannya harus ekstra keras, mana yang justru tidak boleh dengan penanganan keras. Nah dengan pola seperti ini saya kira tidak boleh dengan gaya-gaya yang biasa saja apalagi sangat birokratis. Radio 68H : oke, kalau anda tadi menyimak tadi komentar yang kedua bahwa masalah petrus, juga sebagai upaya cuci tangan pemerintah e.. aparat Harris Azhar : sebenarnya kalau ee....yang saya lihat sebenarnya begini, ee...hal itu mungkin perlu dibuktikan lebih jauh, tapi yang jelas adalah bahwa ada ketidakmampuan kepolisian terutama kepolisian di poso dan sulawesi tengah terhadap, ee.. untuk menjaga rasa aman masyarakat tugas itukan tugas yang jelas ekskplisit ada di undang-undang kepolisian nah ketika kepolisian tidak mampu sebetulnya harus ada upaya dari negara untuk mengkoreksi dari cara yang sifatnya menghukum lalu sifatnya administratif itu harus dilakukan oleh negara misalnya kenapa misalnya polisi tidak mampu padahal untuk Poso ini itu terakhir ada operasi dilijen itu satu dan yang kedua sejak beberapa tahun yang lalu sudah ada yang namanya satu badan kepolisian sendiri diluar dari sistim territorial polisi yaitu polres, polsek ada namanya satgas sintuvu maroso. Satgas sintuvu maroso ini menjadi alat legitimsi untuk menambah pasukan terus di Poso. Ichsan Loulembah : dan itu komandannya Kombes Harris Azhar : Kombes.. Nah sekarang persoalannya adalah dengan dua sistim, ada sistem yang teritorial lalu dan ada ekstra territorial tadi itu segala macam, lalu apa hasilnya itu, pertanyaannya sekali lagi itu, nah.. yang kita harus lebih maju, misalnya, mengatakan bahwa pertanggung jawabannya seperti apa ? ee.. satgas itu di koreksi, bukan dikoreksi ee.. diganti kepemimpinannya segala macam itu perenambulan. Ichsan loulembah : Rotasi ya.. Harris Azhar : Rotasi.. tetapi kenapa hanya tindakan-tindakan yang sifatnya teknis seperti itu, sejauh mana mengukur tingkat keamanan masyarakat melalui satgas tadi itu. Efektif atau tidak. Pada beberapa kasus muncul tindakan kriminal yang dilakukan oleh justru si aparat-aparat keamanan, yang melakukan kutipan-kutipan selama pan...trans sulawesi itu, itu..itu pandangan yang terbuka, sebetulnya di sana itu. Ichsan Loulembah : selain keamanan, saya kira untuk pemerintahan sipil juga misalnya, termasuk Jakarta kan ada anggaran khusus untuk pasca konflik setelah ditandatanganinya perjanjian damai di Malino itu, nah.. dengan daerah seperti Poso yang belum, belum begitu normal, tentu saja, biasa dalam manajemen ada kontrol, maksud saya, tadikan soal dana jaminan hidup dan beban hidup itu sudah jadi cerita orang-orang di Poso bahwa itu memang di..di dibanyak disalah gunakan dan beberapa, setahu saya beberapa anggota DPRD juga sudah bahkan sedang menjadi pesakitan, lagi diperiksa di pengadilan, nah..artinya inikan rantainya juga bisa ditelusuri untuk mendapatkan siapa yang sebetulnya yang paling bersalah apakah bupatinya juga turut bersalah atau tidak, nah ini juga tidak dilakukan dengan baik. Nah..kenapa, karena uang yang mestinya harus sampai kepada korban itukan tidak sampai, jadi itu selain tadi treatmen kepada pihak keamanan, kepada pemerintahan sipil yang menjadi penyalur dari bantuan, bukan bantuan kewajiban pemerintahan pusat untuk memberikan kepada masyarakat paska konflik Harris Azhar : Dalam pasangan Ichsan Loulembah : dalam pasangan, Harris Azhar : dan dia harus melakukannya sampai dimana uang itu.. Ichsan Loulembah : harus dengan auditor-auditor Harris Azhar : ya... harus itu.... Radio 68H : baik.. kalau begitu kita akan mencoba menghubungi lagi pak Indra, ini salah seorang korban di Poso, Pak Indra... Pak Indra : Hallo... Radio 68H :y a....bisa mendengar saya..ya pak ya..? Pak Indra : bisa..bisa.. Radio 68H : oke..nah....Pak Indra ini, saya ubah saja pertanyaannya, selama konflik kemarin, apa saja yang sudah anda alami ? Pak Indra : yang saya alami masalah bantuan seperti bantuan BBM, iya jadi kami belum terima semua itu, seperti bahan-bahan semen, kayu, dan uang pemulangan pengungsi. Radio 68H : nah..apa saja yang anda alami ketika konflik berlangsung pak, ketika itu? Pak Indra : yang saya alami mbak...Cuma menderita Radio 68H : apa saja kerugian anda Pak ? Pak Indra : kalau kerugian semua rumah harta semua itu habis karena waktu konflik itu saya tidak sempat mengungsikan barang-barang karena saya punya tempat tinggal itu so disitu tempat kejadian, jadi habis semua barang-barang disitu tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali jiwa Radio 68H : bagaimana dengan keluarga anda pak ? Pak Indra : keluarga semua, semua selamat Radio 68H : sekarang anda tinggal dimana ? Pak Indra : ditempat pengungsian di Poso Radio 68H : kerja pak ? Pak Indra : kalau saya bakerja kebun saja disana Radio 68H : sampai sekarang masih ? Pak Indra : iya sampai sekarang juga bakerja kebun Radio 68H : oke, apa yang dijanjikan pemerintah terhadap anda dan korban Poso lainnya Pak Indra : ah, dijanjikan mo dapat bantuan jaminan hidup dan rumah, ah kalau jaminan hidup sudah terima, Cuma masalah rumah ni belum selesai, ni jadi pada waktu itu kami melapor ke kapolres eh.. sampai bulan Agustus tahun, sekitar satu tahun lalu balapor sama kapolres tapi tidak ditanggapi hanya memanggil saksi saja, lima saksi yang sudah menerima, nah lima saksi yang belum menerima, nah kemudian sampai disitu saja tidak dipangil yang bersangkutan, yang membuat persoalannya sampai tidak diterima itu tidak dipanggil jadi kemudian kami tidak puas kami kejaksaan lagi nah langsung kejaksaan melaporkan lagi kepada jaksa, tetapi tidak ditanggapi juga, dan sesudah itu saya langsung ke DPRD Tingkat I ketemu Komisi E, untuk melaporkan masalah itu, tapi sampai hari ini juga belum ada, belum ada dibayar itu, sampai sekarang belum, begitu kejadian disana Radio 68H : Belum ada ganti rugi rumah seperti yang dijanjikan yah ? Pak Indra : iya...ya Radio 68H : jaminan hidup apa saja yang anda peroleh Pak ? Pak Indra :yang saya peroleh Cuma masalah jaminan hidup itu yang uang 2 juta stenga Radio 68H : Cuma sekali yah..? Pak Indra : iyaa... tapi ada potongan juga ipada waktu itu 100 ribu Radio 68H : untuk apa katanya Pak, potongannya ? Pak Indra : a.. memang 50 ribu untuk masjid, kalau 50 ribu saya tidak tau itu untuk siapa itu. Harris Azhar : siapa itu Pak yang potong ? Radio 68H : Pak Indra ngga bertanya untuk apa? Pak Indra :a.. bukan menurut mereka itu yang 50 ribu untuk orang yang baantar uang ka desa itu Radio 68H : ooo jadi untuk kurirnya gitu ya..? truss yang lain tidak tau untuk kemana ? Pak Indra : yang lain tidak tau untuk kemana ? tapi ada juga yang saya, he..herankan ada yang tidak berhak sesuai dengan surat bupati itu seperti yang ikut transmigrasi dan anak-anak , istri, apa samua itu, itu macam ada itu suami kena, istri kena tapi mereka terima tapi potongannya lebih banyak, ya..itu yang saya alami dilapangan itu Radio 68H : tapi kalau sekarang kehidupan anda bagaimana ini Pak Indra ? Pak Indra : sementara ini sementara berusaha itu, macam kebun-kebun yang kitorang tinggal\akang waktu mengungsi itu sudah banyak,suda barumpu, jadi sementara dibersihkan, jadi belum talalu berhasil. Radio 68H : Tapi anda ngga’ ingin pindah ke daerah lain ya Pak ? Pak Indra :tidak, tetap di pulang tempat yang semula. Radio 68H : tetap maunya di poso saja ya..pak ya.. Pak Indra : iya..iya.. Radio 68H : oke..ada harapan anda untuk masa depan Poso Pak Indra ? Pak Indra : kalau saya kalau untuk masa depan kira-kira ada itu. Radio 68H : apa Pak harapannya ? Pak Indra : Harapan kebun itu saja Radio68H : mengharap kebun..? mengharap Poso damai tentu saja ya..pak ya.. Pak Indra : harapan saya itu mau aman begiitu.. Radio 68H : harapan untuk pemerintah sendiri Pak ? Pak Indra : iyo.. ada baik-baik juga.. disana itu Radio 68H :oke..baik Pak Indra.. Pak Indra : Hallo... Radio 68H : ya..trima kasih banyak Pak Indra, ya..nanti kita ngobrol banyak lagi ini...mudah-mudahan suatu saat nanti ya..pak Indra ya..trima kasih. Pak Indra : makasih. Radio 68H : Pak indra tadi adalah salah satu korban sudah bercerita, memang habis semua, rupanya banyak potongan juga ya.. Ichsan Loulembah : iya saya kira...jelas sekali seperti ...dan sekarang memang kalau kita mau jujur, dimasyarakat Poso sendiri menjadi pergunjingan, misalnya saat e.. daerah seperti begini, kok pemerintah daerah dalam hal ini bupati itu lebih sibuk menjadi juru kampanye dari pendirian Sulawesi Timur dan buat saya bukan soal menolak atau menerima Sulawesi Timur soalnya, soalnya adalah apakah yang itu lebih penting, nah apa lagi pendengaran saya nanti mungkin saya dikoreksi kalau saya salah itu juga dimasukkan dalam APBD bahkan dikutib dari gaji pegawai negeri sipil selama beberapa bulan untuk uang perjuangan. Uang perjuanganpun sendiri kita tidak tahu, perjuangan itu pakai biaya apa saja, nah saya kira, eh kalau kita membuat prioritas mudah sekali bahwa itu bukan prioritas. Prioritasnya adalah bagaimana korban-korban kemanusiaan itu diurusi dengan baik dan kalaupun ada pemecahan yang lebih bersifat politis saya kira kita tahu di Morowali yang sudah dibagi setelah konflik kan Morowali jadi kabupaten sendiri dan sekarang juga masih bersitegang soal ibu kota antara Bungku dan Kolonedale juga Tojo Una-una yang menjadi kabupaten sendiri, jadi Poso sendiri sudah punya dua anak yang harus diurusi, tapi itu harus dengan treatmen yang khusus tidak bisa dengan treatmen yang umum berlaku dalam pemekaran dimana-mana. Kedua, saya punya usul agar daerah Poso itu, kota Poso, menjadi kota saja, bukan kabupaten, dan daerah Pamona, daerah atas itu yang sering disebut sebagai basis kelompok kristen itu menjadi kabupaten Pamona, sehingga sekarang Islam yang sudah memiliki mainan tanda petik, yaitu kabupaten Tojo Una-una dan Poso mendapatkan tempat di.. dan itu memang ada basis historisnya juga, ada kerajaan besar disana sampai ke Tentena itu, e.. sehingga Poso itu betul-betul itu menjadi kota heterogen, disitu banyak sekali orang Jawa, orang Bugis, orang Padang, macam-macam..Gorontalo, nah sehingga menjadi kota yang betul-betul heterogen dan disitu tempat mereka bersekolah, mereka akan bertemu orang dari Tojo Una-una, daerah pantai, dan daerah gunung di Pamona itu akan bertemu di Poso untuk bersekolah. Saya kira itu jangka panjang menurut saya Proposal yang harus diajukan Radio 68H : ya.. bagaimana ini dengan Pak Rusli dari Poso ini sudah ada di line telpon. Pak Rusli singkat saja ya..Pak Ya.. Pak Rusli : ya.. slamat siang. Radio 68H :siang.. singkat Pak Pak Rusli : iya...iya pertanyaan saya itu, terjadinya konflik di Poso ini, itu mengenai misalnya saja yang bekerja di bulan Agustus ini, yaitu terjadi pembunuhan di desa Pandiri seorang ojek itu, truss disusul lagi dengan penikaman oleh seseorang yang tidak dikenal yaitu istri dari seorang anggota TNI, dan kemudian disusul lagi dengan kejadian teror bom di gedung olahraga Besalemba Poso Radio 68H: iya..pertanyaan anda Pak Pak Rusli: iya pertanyaan saya truss dengan terjadinya penembakan di Palu. Ini ada Kapolres mengatakan bahwa ini ada erat kaitannya dengan kejadian di Poso, saya inginkan ee...secara transparan harus dikemukakan di media cetak ataupun di media elektronik bahwa pelaku-pelaku itu sudah ditangkap atau belum. Radio 68H : oke jadi itu harapan ya..trima kasih Pak Rusli ini semacam harapan saja ternyata bahwa harus ee..ada ee.. apanamanya harus ada penanganan yang lebih serius. Kita ke..waktunya sudah sangat sedikit, tapi kita akan mencoba satu komentar, dari KOMNAS HAM ini ada Bung Hasto ya.. bung Hasto Selamat Siang Bung Hasto Bung Hasto : e..selamat siang mba’ Radio 68H: ya..anda mungkin sudah mendengar ini tapi rasanya waktu anda ini sedikit sekali ini bung, tentang konflik poso ini, komentar anda bung, sejauh ini ? Bung Hasto : komentar saya jangan terlalu cepat itu disimpulkan sebagai konflik agama la ya..karena memang ada beberapa yang kemudian menggunakan simbol-simbol agama tetapi kan ya..kita tidak harus terjebak pada.. bahwa ini konflik agama, gitu ya.. saya kira memang salah satu yang cukup menonjol dalam kasus ini, itu adalah kesulitan dari aparat keamanan dalam hal ini kepolisian untuk bisa menjalankan perannya secara optimal. Nah ini saya ngga’ tahu persoalannya apa, apakah soal wilayah yang demikian luas, atau apa gitu ya.. ee..waktu Tim KOMNAS kesana memang sudah ketemu dengan Kapoldanya dan juga Kapolres di Poso, gitu ya.. itu disampaikan memang pengusutan terhadap tersangka itu mengalami kesulitan karena tidak adanya saksi. Tidak ada saksi itu dalam artian, orang yang sebelumnya bisa menjadi saksi itu tidak bersedia bersaksi karena ada ketakutan, gitu lo.. ada ketakutan apalagi belum ada apa undang-undang perlindungan saksi gitu ya.. nah itu, itu yang yang disampaikan oleh aparat keamanan di sana. Radio 68H : oke..oke.. bung ini rasanya waktunya mepet sekali, tapi kami mohon maaf..tapi terimakasih anda sudah bersama kami ya.. bung, kapan-kapan kita akan ngobrol lagi..ya.. trimakasih bung Hasto tadi dari KOMNAS HAM. Waktunya juga sudah sangat mepet, 20 detik aja untuk anda berdua masing-masing singkat. Ichsan Loulembah : ya..saya kira kita harus mengakhiri paradoks ini yaitu selalu kita membantah adanya konflik agama bahkan pemerintah tetapi sialnya setiap ada konflik agama, tokoh agama yang disuruh bicara menurut saya, janganlah kita merecoki para tokoh agama yang baik-baik itu dengan persoalan-persoalan yang bukan mereka, pengikut mereka lakukan, jadi kalau memang kita menganggap bahwa konflik itu bukanlah dilakukan oleh para para pemeluk agama, tugas pemerintah daerah pemerintah pusat, sipil, militer dan polisi untuk mengurusinya tanpa harus setiap saat dijadikan pemadam kebakaran disuru kumpul lagi para tokoh agama. Radio 68H : oke..20 detik anda bung Haris Azhar : oke singkat aja.. bahwa dengan sejumlah kekerasan yang berindikasi ada pembiaran dan kegagalan penegakan hukum maka rekomendasi KONTRAS adalah segera negara melalui KOMNAS HAM melakukan penyelidikan terhadap konflik Poso yang sudah berlangsung selama enam tahun dan semua pihak yang harus.. yang punya tugas penegakkan hukum harus bertanggung jawab, seperti Polisi atau tentara yang ada di sana secara institusi harus mempertanggungjawabkan soal ketidakmampuan mereka mencegah timbulnya teror atau munculnya rasa tidak aman di masyarakat Radio 68H : oke mepet sekali waktunya, tapi terimakasih bung Ichsan Loulembah dan juga bung Haris Azhar, terimakasih anda yang sudah mengikuti acara kami dan mohon maaf anda yang sudah mengirim sms tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, saudara terimakasih, selamat siang.
30 Jul 2004