Untitled Document
Cari
Sumber
 

Untitled Document
Berita
Nasir Djamil: Kami Tidak Tahu Kejagung Telah Hapus Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM Berat
Sumber: ATJEHPOST.COM Tanggal:27 Jul 2012

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku tidak mengetahui Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung telah dihapus. Hal ini disampaikan Nasir Djamil menanggapi pernyataan KontraS, Senin lalu ketika mendampingi keluarga korban pelanggaran HAM berat menemui Komisi Kejaksaan.

"Ini serius ya, terus terang kami di Komisi III tidak tahu ada direktorat yang dihapus (di Kejaksaan Agung), sehingga jadi terkendala penuntasannya," kata politisi PKS itu dalam wawancara via telpon, Rabu 25 Juli 2012.

Seterusnya ia berpendapat Kejaksaan Agung seharusnya memberikan masukan kepada Presiden terkait penghapusan satu direktorat itu. Apalagi, dengan adanya direktorat khusus pun pemerintah dulu dianggap lamban menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, antara lain kasus Tanjung Priok, Talangsari, penembakan mahasiswa Trisakti, serta insiden Semanggi I dan II.

"Pemerintah menurut saya tidak responsif menindaklanjuti rekomendasi DPR untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Peringatan DPR tidak digubris. Kalaupun direktorat itu dihapus harus ada alternatif lain, apakah direktorat baru atau bagaimana. Komisi III akan mendalami lebih lanjut," lanjut Nasir Djamil.

Sementara itu Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan, direktorat penanganan pelanggaran HAM berat adalah diskresi dari Kejaksaan Agung, yang tidak diatur dalam UU.

"DPR bisa menanyakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengkritisi, kalau memang direktorat itu dibubarkan oleh Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus). Ini apakah artinya tugas mereka gagal dalam penyelidikan pelanggaran HAM, atau justru sebaliknya karena sudah dianggap sukses sehingga dibubarkan," kata Haris Azhar.

Direktur Penanganan Pelanggaran HAM berat dijabat oleh Domu P. Sihite, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan pernah pula menjadi Jaksa Penuntut Umum kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.

Presiden Yudhoyono sendiri menampik tudingan bahwa pemerintah tidak bersedia menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Menurut Presiden, negara tentu memiliki kewajiban moral dan juga misi politik untuk menyelesaikan semua yang terjadi dengan seadil-adilnya dan setepat-tepatnyanya.

"Kita tentu tidak akan memutarbalikkan sejarah, memutarbalikkan fakta, tetapi apa yang terjadi manakala ada sisa masalah yang harus kita selesaikan, ya kita selesaikan. Banyak cara yang dapat dilakukan, ada yang sepenuhnya justice system (sistem peradilan), ada yang truth system (kebenaran) ada yang justice and truth reconciliation (rekonsiliasi keadilan dan kebenaran, semacam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dan Timor Leste), ada yang restorative justice, itu bisa dipilih oleh bangsa itu dengan semangat melihat ke depan tetapi melihat masa lalu secara adil," kata Presiden SBY usai sidang kabinet terbatas di Kejaksaan Agung, Rabu siang.

Merujuk pada rekomendasi Komnas HAM untuk peristiwa 1965-1966 yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, dalam waktu dekat Presiden mengaku akan berkonsultasi dengan sejumlah lembaga tinggi negara terkait.

"Apa yang disampaikan oleh Komnas HAM tentu akan dipelajari oleh Jaksa Agung, dan pada saatnya karena ini juga menyangkut masa lalu, saya juga berharap bisa berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang lain, seperti DPR, DPD, MPR, MA, semua pihak di negara kita, kita ingin selesaikan masalah dengan adil, faktual, cerdas dan konstruktif. Itu respon saya karena baru beberapa hari disampaikan oleh Jaksa Agung dan setelah dipelajari saya harap bisa dilaporkan kepada saya dan pihak-pihak terkait lainnya," ungkap Presiden.[]


TRAGEDI TANJUNG PRIOK 1984

Copyright © 2006 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821